Berita Terkait

Kategori Berita

Kementerian Pertanian - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

12/12/2018

Pada 26 Mei 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Lenny Sugihat dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Kepala BPOM), Roy Alexander Sparringa terkait pembahasan evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2015

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Raker dihadiri oleh 45 dari 50 anggota Komisi 4.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Mentan, Amran Sulaiman antara lain:

Dari Maret 2015 sampai dengan sekarang tidak ada kenaikan harga. Flat.
Dipa dan raskin sudah dicairkan sebesar Rp.9 triliun. Sisanya nanti akan dicairkan.
Mengenai beras sintetis, setelah kita kejar dan telusuri kesimpulannya negatif. Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BPOM, Polri dan Sucofindo sudah cek semua dan semua hasilnya negatif.
Beras plastik tidak mungkin untuk dikomersilkan karena harganya jauh di atas harga beras murni. Beras yang masuk atau keluar sudah melalui pengawasan yang ketat sehingga tidak ada yang tercampur beras sintetis.
Beras panen dari petani untuk Maret-April sebesar 32 juta ton untuk stok sampai lebaran. Stok kita aman.
Kami amati beras yang masuk di pasar. Rata-rata standar 2.000 ton per hari. Namun sekarang 3.500 ton per hari. Ada yang kita telisik dan ada indikasi ada gerakan yang memborong beras.
Perdagangan beras itu bisnis yang sangat menggiurkan. Keuntungan pedagang beras itu 100%. Untuk petani yang kena hujan, hanya dapat 10% keuntungannya.
Kami selalu koordinasi dengan Bulog dan juga dengan Pekerjaan Umum (PU). Kami sangat akrab dan egosektoral kami hilangkan.
Bulog memang susah menyerap hasil petani karena ada batas harga yang dapat mereka tawarkan menurut peraturan.
Jadi yang terjadi di lapangan harga beras tinggi. Harga beras di Merauke Rp.6.700, di Cibinong dan Depok Rp.7.200.
Terkait masalah pupuk dan kenapa selalu kurang, faktanya adalah kebutuhan kita 13 juta ton dan Pemerintah sediakan hanya 9,5 juta ton. Kelangkaan pupuk susah dihindari.
Saudara-saudara kita yang tinggal di hutan produksi tidak boleh terima pupuk subsidi dan traktor.
Kenapa Harga Eceran Tertinggi (HET) dinaikkan? Karena ada saudara-saudara di hutan yang belum dapatkan pupuk. Kita akan adakan kerjasama dengan Menteri Kehutanan bila disetujui.
Kita pastinya akan terima pendapat anggota terhormat disetujui atau tidak untuk menaikkan HET.
Mengenai serapan, kita 16,98% dibandingkan APBN dan 34,9% dibandingkan APBN murni. Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu.
Ada beberapa daerah menolak anggaran untuk pencetakan sawah baru karena tidak mau di-cek daerahnya.
Sulit sekali mengendalikan bupati. Ada 3 dari 8 bupati yang tanda tangan mundur dari anggaran untuk sawah baru.
Harus ada permintaan ke Pusat untuk Juklak dan Juknis untuk ganti lahan sawit yang tidak produktif lagi dan mau diganti kembali ke lahan sawah.
Pompa untuk menghadapi kekeringan akan dianggarkan untuk seluruh Indonesia. Kami akan tanya 96 kabupaten apa yang dibutuhkan agar tidak salah lagi dari awal.

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala BPOM, Roy Alexander Sparringa antara lain:

Kami memperolah sample untuk beras plastik ini dari Bantargebang, Bekasi.
Kapolri sudah mengambil sample dan dalam waktu dekat akan diberikan hasilnya.
Kami belum menerima laporan dari daerah-daerah mengenai beras plastik ini.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Mitra Rapat:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Ono Surono dari Jabar 8. Terkait penilaian kinerja dari Kementerian Pertanian (Kementan), Ono minta ke Mentan diberikan rincian indikator-indikator penilaian apa saja yang digunakan Kementan. Ono menyoroti fungsi koordinasi dan komunikasi dari Menteri Pertanian (Mentan). Ono menilai koordinasi dan komunikasi Mentan dan jajaran daerah belum baik. Ono mencontohkan saat permasalahan air dan pupuk muncul, Babinsa dan Polisi tidak bisa apa-apa tanpa koordinasi baik dengan Mentan. Ono juga mencontohkan ketika PT. Petrokimia Gresik memberhentikan distributor karena penyerapan Pupuk SP-36 kurang. Menurut Ono isunya adalah di depan Presiden Joko Widodo, Kementan bilangnya terbalik yaitu bahwa Pupuk SP-36 kurang. Ono minta klarifikasi ke Mentan mengenai kebijakan ini.

Terkait dengan amanat UU Desa, Ono saran ke Mentan untuk merancang sebuah proyek dimana desa yang akan mengurus bisnis pertanian hulu-hilir melalui BUMDes.

Sudin dari Lampung 1. Sudin tidak setuju HET pupuk dinaikkan. Sudin prihatin atas usaha jus minuman yang gunakan jeruk. Sudin minta penjelasan ke Menteri Pertanian (Mentan) alasan di balik kebijaksanaan pelarangan impor jeruk dari bulan Juni-September 2015. Sudin minta perhatian khusus dari Mentan untuk membantu banyak petani dan pabrik karet yang mau bangkrut. Sehubungan dengan Bulog, Sudin menilai sumber daya manusia (SDM) di Bulog harus diperbaiki terutama kemampuan sosialisasi dan komunikasi antara Bulog dan petani. Sudin saran agar komunikasi Bulog dengan petani melalui BP3K dan jangan melalui koran karena petani tidak banyak yang membaca koran.

Fraksi Golkar: Oleh Firman Subagyo dari Jateng 3. Menurut Firman setiap menjelang ramadhan, kita selalu ada masalah pangan. Jangan sampai kita terkecohkan dengan isu Beras Plastik ini. Menurut Firman seharusnya Presiden Joko Widodo tidak terlalu cepat beri pernyataan bahwa kita akan berhenti impor. Pemain baru jadi banyak yang masuk dan harga beras melambung luar biasa.

Firman menegaskan bahwa hari ini dia bela Bulog. Menurut Firman Bulog harus diperkuat. Firman kecewa kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengatakan bubarkan saja Bulog. Firman setuju Bulog ini dievaluasi manajemen dan sumber daya manusianya. Tapi Firman tidak setuju lembaganya dibubarkan. Firman menilai isu Beras Plastik adalah indikasi adanya ‘mafia beras’ yang bermain dan menjelekkan citra Bulog. Kebijakan HPP ini membuat Bulog kalah tawar dengan pihak swasta. Namun pihak swasta tidak jual langsung ke masyarakat. Menurut Firman pihak swasta akan simpan beras itu untuk dijual saat ramadhan, dimana harganya itu naik luar biasa.

Sehubungan dengan isu Beras Plastik, Firman minta klarifikasi dari Menteri Pertanian (Mentan) mengenai status duduk-kebenarannya. Menurut Firman, Sucofindo menyatakan itu positif. Tapi hasil forensik Mabes Polri menyatakan negatif. Menurut Firman seharusnya Bea Cukai harus diminta bertanggung jawab untuk beras-beras yang mereka loloskan. Firman tekankan ke Mentan perlunya kerja sama lintas sektor untuk mencapai swasembada pangan.

Hamka B. Kady dari Sulsel 1. Menurut Hamka sepertinya ada pihak yang mau gagalkan Program Nawa Cita. Hamka desak Menteri Pertanian (Mentan) harus cari tahu apa motif dari isu Beras Plastik ini. Menurut Hamka Bulog harus maju terus lakukan pembelian beras untuk pertahankan swasembada pangan. Jangan kendor karena menurut Hamka banyak pihak swasta yang suka beli harga beras lebih tinggi dari Bulog.

Fraksi Gerindra: Oleh KRT. H Darori Wonodipuro dari Jateng 8. Darori menyampaikan ke Menteri Pertanian (Mentan) aspirasi dari petani kentang di Dieng. Menurut Darori petani di Dieng sedang panen raya, tapi harganya jatuh. Dampak erosi di Dieng terasa sampai ke Serayu. Petani Dieng minta diadakan plastik untuk tanam kentang karena hindari erosi dan hemat pupuk. Harga kentang dari Rp.7.000 per kilo jatuh ke Rp.4.000 per kilo. Harga wortel juga drop saat panen raya. Petani di Dieng juga minta ke Mentan untuk bantu lestarikan kambing-kambing di Dieng karena kulitnya tebal dan matanya tertutup karena dingin.

Darori kritik dan saran ke Presiden Joko Widodo untuk jangan lakukan pencitraan dengan membangun lumbung pangan dengan areal 4,5 hektar. Menurut Darori mencari tanah seluas itu susahnya luar biasa.

Darori apresiasi kepada Ibu Kepala Bulog yang sudah melakukan perubahan di Bulog dan membalas laporan Sidak Komisi 4 ke gudang Bulog. Menurut Darori sekarang beras di Jawa Tengah sudah bagus semua. Darori mengingatkan ke Mentan bahwa dulu beras Bulog itu bau, berkutu dan buruk kualitasnya. Kami berikan hasil temuan sidak kami ke Bulog untuk di klarifikasi. Hasil temuan sidak kami ini dibantah oleh staf Bulog dan bahkan terlapor bahwa rakyat di intimidasi oleh staf Bulog dan diancam tidak akan dapat beras dari Bulog lagi. Darori tidak mau staf Bulog di daerah mengancam kepala desa dan rakyat-rakyat di desa.

Sjahrani Mataja dari Kalsel 2. Menurut Sjahrani rata-rata umur petani Indonesia adalah 40 tahun dan Sjahrani menilai mahasiswa lulusan ilmu pertanian belum ada yang mau jadi petani. Sjahrani dorong Menteri Pertanian (Mentan) untuk memikirkan strategi untuk memperbaiki regenerasi petani di Indonesia.

Sjahrani menyoroti masalah pupuk langka. Jangankan pupuk bersubsidi, tapi pupuk non-subsidi pun masih susah dicari. Sjahrani minta perhatian khusus Mentan untuk perbaiki kinerja Bulog karena ketika reses Sjahrani banyak mendapat keluhan mengenai raskin. Sjahrani ingin datang ke Bulog di Dapilnya untuk inspeksi.

Menurut Sjahrani pangan itu tidak harus selalu identik dengan beras padi, tapi bisa juga singkong atau ubi rambat. Sjahrani ingin rakyat tidak bergantung dengan beras atau nasi saja.

Oo Sutisna dari Jabar 9. Oo keberatan harga pupuk untuk dinaikkan. Menurut Oo setiap akhir tahun pupuk selalu diberitakan habis. Namun Oo meragukan apakah pupuk-pupuk tersebut benar-benar langka atau tidak. Sehubungan dengan penyerapan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Oo mensinyalir ada titik-titik lemah di Daerah Tingkat 2 yang menyebabkan penyerapan anggaran Kementan rendah. Oo saran ke Menteri Pertanian (Mentan) untuk beri perhatian khusus di Daerah Tingkat 2 tersebut.

Edhy Prabowo dari Sumsel 1 dan sebagai Ketua Komisi 4. Edhy minta klarifikasi ke Menteri Pertanian (Mentan) strategi yang disiapkan untuk menyikapi harga karet yang drop cukup banyak. Edhy menyoroti betapa menguntungkannya bisnis beras ini dimana cost-nya Rp.2 juta per ton dan harga jualnya Rp.7,2 juta per ton.

Terkait isu Beras Plastik, Edhy bingung kenapa Pemerintah menyikapinya dengan penuh kepanikan sampai Sucofindo harus lakukan segala macam tes. Padahal menurut Edhy cukup di lihat apakah beras tersebut mengapung tidak ketika di air.

Fraksi Demokrat: Oleh Guntur Sasono dari Jatim 8. Guntur menggaris bawahi bahwa nomenklatur baru belum ditandatangani oleh Presiden, tapi anggaran sudah mengikuti nomenklatur baru. Guntur minta klarifikasi ke Menteri Pertanian (Mentan) apakah revisi APBN ini akan menciptakan swasembada pangan.

Muhammad Nasyit Umar dari Sulsel 2. Nasyit fokus kepada irigasi karena dulu lama berkarya di PU. Nasyit menilai perencanaan irigasi di lapangan tidak matang sehingga banyak terjadi inefisiensi di program-program Kementerian Pertanian (Kementan). Menurut Nasyit pelaksanaan pembangunan irigasi tersier tidak optimal karena masih menggunakan jaringan yang sudah ada. Nasyit saran ke Menteri Pertanian (Mentan) bahwa kalau inefisiensi-inefisiensi ini dihilangkan, hasil penghematan biayanya bisa digunakan untuk bangun Gedung DPR baru sehingga anggota DPR tidak perlu berdesak-desakan lagi.

Fraksi PAN: Oleh Dewi Coryati dari Bengkulu. Dewi minta klarifikasi ke Menteri Pertanian (Mentan) strategi yang disiapkan untuk mengatasi penyaluran benih yang rendah menimbang realisasi bantuan benih hanya 6%. Dewi juga minta klarifikasi ke Mentan apakah dengan menaikkan HET pupuk kelangkaan pupuk bisa teratasi.

Haerudin dari Jabar 11. Haerudin apresiasi ke Inspektur Jenderal Holtikultura (Irjen Holtikultura) yang sudah merespon laporan Komisi 4 tentang petani kentang di Garut. Haerudin minta perhatian khusus ke Menteri Pertanian (Mentan) mengenai beberapa isu pertanian yang ia temui di lapangan. Menurut Haerudin petani kentang memilih untuk ambil bibit impor karena tahan 3 kali tanam. Haerudin minta pendapat Mentan apakah mungkin kita produksi bibit yang sama. Haerudin juga saran ke Mentan bahwa traktor darat dibutuhkan di Garut.

Haerudin juga minta perhatian khusus ke Mentan mengenai program tanam jagung di Sukabumi. Haerudin menilai Pemerintah tidak memikirkan penyediaan kebutuhan pasca panen untuk petani dengan baik. Menurut Haerudin ketika dilakukan penanaman serentak, corn dryer-nya tidak siap karena terlalu kecil. Dan menurut Haerudin yang lebih serius adalah Pemerintah tidak mempersiapkan pasarnya. Yang terjadi ketika panen, pasar tidak mau beli dan petani akhirnya kapok mengikuti rekomendasi Pemerintah. Haerudin desak Mentan untuk mensiapkan corn-dryer yang kapasitasnya cukup besar dan menciptakan ‘pasar’ untuk petani agar tidak kapok lagi bila tanam jagung.

Fraksi PKB: Oleh Daniel Johan dari Kalbar. Daniel fokus kepada Program Percetakan Sawah Baru. Daniel minta klarifikasi ke Menteri Pertanian (Mentan) lokasi percetakan sawah baru dimana saja dan apakah irigasi langsung dibangun saat cetak sawah baru. Daniel menyoroti bahwa percetakan sawah baru seharusnya cost-nya Rp.7 juta - 8 juta, berbeda yang disebutkan pada pemaparan yaitu Rp.15 juta per hektar. Untuk mencapai swasembada pangan, Daniel saran ke Mentan untuk mempertimbangkan Metode Hazton yang sudah banyak digunakan di Kalimantan Barat. Daniel juga saran ke Mentan untuk kembalikan peran Bulog seperti semestinya dan jangan impor pada saat petani sedang panen.

Daniel menyampaikan pandangan Fraksi PKB untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Pangan untuk menyikapi isu Beras Plastik. Sehubungan dengan masalah pupuk langka, menurut Daniel ketika pupuk urea di produksi oleh Pupuk Kaltim tidak pernah telat. Namun ketika sekarang dipindah ke Pupuk Iskandar Muda jadinya telat.

Cucun Ahmad Saymsurijal dari Jabar 2. Cucun menilai Menteri Pertanian (Mentan) banyak lakukan terobosan baru dan memberi dukungan agar Mentan meneruskan kerja baiknya. Namun demikian, menurut Cucun pergeseran program yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sesuai dengan yang diinginkan rakyat di bawah. Cucun menekankan ke Mentan bahwa revisi APBN harus bisa dirasakan oleh rakyat. Cucun saran ke Mentan untuk buat program yang lebih variatif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di lokasi.

Cucun juga menyoroti laporan dari DPRD Jawa Timur bahwa gudang Bulog di Jawa Timur diisi oleh pupuk saat pupuk lagi langka. Cucun minta klarifikasi ke Mentan kebenaran dari laporan ini.

Fraksi PKS: Oleh Hermanto dari Sumbar 1. Menurut Hermanto pencapaian sektor pertanian tidak memuaskan - daya serapnya rendah, banyak tempat-tempat yang menolak traktor yang dibagikan, masalah pupuk langka belum selesai dan benih padi dan jagung belum tersalurkan. Hermanto minta klarifikasi ke Menteri Pertanian (Mentan) kebenaran dari isu Beras Plastik karena kalau benar ini mengancam ketahanan dan kesehatan pangan kita. Hermanto juga minta klarifikasi ke Mentan anggaran untuk peralatan ekstraktor kecil.

Fraksi PPP: Oleh Fadly Nurzal dari Sumut 3. Fadly minta verifikasi dari Menteri Pertanian (Mentan) lokasi titik-titik untuk Program Percetakan Sawah Baru. Sehubungan dengan isu Beras Plastik, Fadly minta penjelasan ke Mentan kebenaran dari isu tersebut atau apakah ini hanya skenario untuk pengalihan isu seputar kesediaan pangan, terutama sudah menjelang bulan ramadhan.

Zainut Tauhid Sa’adi dari Jateng 9. Zainut sangat dukung program Menteri Pertanian (Mentan) mengembangkan bawang merah di Brebes. Zainut saran ke Mentan untuk pastikan Program Percetakan Sawah Baru terintegrasi dengan irigasi dan sumber daya manusia yang terlatih. Zainut menggaris bawahi bahwa petani di Jawa terbiasa bercocok tanam sementara di luar Jawa mayoritas kerja di kebun dan belum terbiasa bercocok tanam.

Zainut saran ke Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog) untuk ganti istilah ‘raskin’ menjadi beras subsidi atau ‘rasidi’.

Fraksi Nasdem: Oleh Fadholi dari Jateng 1. Fadholi tidak setuju HET pupuk dinaikkan karena menurut Fadholi dampaknya harga beras petani akan lebih mahal. Fadholi punya harapan tinggi atas Bulog walaupun Fadholi banyak menerima keluhan dari masyarakat tentang raskin. Fadholi saran ke Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog) untuk sering replenish stok beras-beras yang ditimbun dan stok beras tidak boleh disimpan lebih dari 3 musim panen. Fadholi dukung rencana Bulog untuk beli gabah kering. Fadholi juga saran ke Dirut Bulog untuk mempersiapkan gudang-gudang Bulog dengan mesin pengeringan gabah supaya membantu petani di musim hujan.

Menurut Fadholi program holtikultura harus ada sinergi antara program-program di bawah dan aspirasi yang disampaikan dari anggota DPR. Untuk bantu sinergi program-program usulan rakyat, Fadholi dorong Menteri Pertanian (Mentan) untuk sinkronisasi jadwalnya dengan masa-masa reses anggota DPR. Walaupun Fadholi apresiasi Program Jaringan Edukasi yang dijalankan namun menurut Fadholi pada kenyataannya di lapangan tidak terjadi sinkronisasi dengan jaringan teknis. Fadholi menyoroti jaringan air yang dibikin, namun tidak keluar air bersih. Fadholi menekankan ke Mentan pentingnya jaringan irigasi dalam program pencetakan sawah karena kalau tidak ada produksi tidak akan meningkat.

Sulaeman L. Hamzah dari Papua. Sulaeman melaporkan ke Menteri Pertanian (Mentan) bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 ia akan ke Merauke untuk bertemu dengan tokoh adat tentang Program 1,2 Juta Hektar Sawah. Sulaeman minta perhatian khusus Mentan tentang 2 isu mendasar dari program tersebut antara lain sarana irigasi di Merauke yang perlu diperbaiki dan juga status lahan tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah.

Respons Mitra

Berikut adalah beberapa respon dari Mentan menanggapi masukan dan pertanyaan dari Komisi 4:

Ada 30 pelaku kriminal distribusi pupuk dipenjarakan dalam 3 bulan.
Mohon Pak Firman Subagyo sms saya siapa yang melakukan hal ilegal distribusi pupuk, kami akan sambungkan dengan Polisi disana.
Menjawab Hermanto, Hand Tractor penyerapannya sudah 75%, bukan 25%. Saya mohon jangan sampai salah komunikasi ke media massa.
Baru-baru ini kami kumpulkan bupati-bupati yang daerahnya cocok untuk tanam jagung. Jadi kami memang tidak sembarangan lagi.
Kami lokalisir penanaman pangan dan tidak kami ecer lagi karena biaya murah dan produktifitas tinggi.
Kita akan full mekanisasi untuk pencetakan sawah baru.
Bila bupati tidak serap anggaran dengan baik, maka kami tidak akan berikan anggaran lagi tahun depan.
Harga bawang naik turun terus, kami tentukan untuk tahun depan penanaman bawang merah fokus di 4 tempat.
Badan Ketahanan Pangan sudah dalam tahap finalisasi.
PIHC didirikan untuk membeli beras yang tidak dapat dibeli Bulog.

Kesimpulan

Komisi 4 menerima penjelasan atas penyerapan anggaran Kementan per tanggal 25 Mei 2015 sebesar 16.9% terhadap pagu APBN-P 2015 yang apabila diperhitungkan terhadap pagu sebelum APBN-P 2015 adalah sebesar 34.99% terhadap pagu murni tahun 2015.
Komisi 4 menerima usulan Kementan mengenai realokasi anggaran sebesar Rp.708.085.000.000 yang terdiri dari pergeseran antar program sebesar Rp.458.873.635.000 dan di dalam program sebesar Rp.249.211.365.000 yang akan digunakan untuk cetak sawah baru, bantuan alat sistem pertanian (alsistan) dan percepatan pengembangan bawang merah.
Komisi 4 meminta Pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat secara luas terhadap peredaran produk pangan yang aman dan sesuai amanat UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dan melakukan pengawasan dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pangan serta menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang pangan.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker dengan Menteri Pertanian tentang penyerapan anggaran dan kinerja Kementan di 2015 kunjungi http://chirpstory.com/li/268516.

wikidpr/sith

JejakParlemen