Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Kinerja PT. Pelindo 1 – Rapat Komisi 6 dengan PT.Pelindo 1 dan Dirjen BUMN
Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT.Pelindo 1 & Dirjen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Energi, Perhubungan dan Logistik tanggal 27 Mei 2015. Rapat dibuka dan dihadiri oleh 5 Fraksi dari 10 Fraksi.
Pemaparan Mitra
Dirut PT.Pelindo 1 memaparkan mengenai laba signifikan yang diperoleh dari hasil investasi. Dirut juga menyatakan bahwa PT.Pelindo 1 mengalami peningkatan laba 4 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Terkait Semen Padang, PT.Pelindo 1 memberi dukungan penuh bagi BUMN dalam pemanfaatan aset PT.Pelindo 1. Dengan keistimewaan itu PT.Pelindo1 ingin sinergi antara BUMN bisa diwujudkan dalam PT.Pelindo 1.
Untuk kenaikan tarif yang diusulkan operator harus dimusyawarahkan dulu dengan asosiasi pengguna jasa. PT.Pelindo 1 tidak memberikan keistimewaan khusus pada pihak swasta terkait tarif namun untuk keperluan pemasaran akan diberikan apresiasi jika memiliki kontrak jangka panjang dengan PT.Pelindo 1. Mengenai tarif kapal-kapal asing ditetapkan dalam US Dollar.
Sumber pendananan bagi PT.Pelindo 1 berasal dari kas PT.Pelindo 1 sebesar 30% & 70% pinjaman dari BUMN BNI , BRI & Bank Mandiri dan sampai saat ini PT.Pelindo 1 belum pernah digugat kepailitan. Dalam mekanisme sistem pengawasan internal PT.Pelindo 1 berjalan dengan baik dengan adanya penerapan sistem tata kelola yang baik. Untuk rencana penerbitan obligasi PT.Pelindo 1 masih dikaji dan besarannya belum ditetapkan.
PT.Pelindo 1 melihat adanya peluang di Kuala Tanjung kedepannya untuk menjadikan Kuala Tanjung sebagai kawasan industri. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan dana sekitar Rp5 triliun sedangkan untuk total investasi pengembangan peti kemas Kuala Tanjung sampai dengan USD400 milyar. Dirut PT.Pelindo 1 meminta dukungan pada Komisi 6 agar Pemerintah memberikan penugasan PT.Pelindo 1 untuk mengembangkan terminal peti kemas Kuala Tanjung.
Terkait mengantisipasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) PT.Pelindo 1 telah mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dengan mengirim mereka belajar di universitas-universitas terkemuka baik nasional maupun internasional.
Pemantauan Rapat :
Berikut adalah respon dari Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan yang disampaikan Dirut PT. Pelindo 1 :
Fraksi PDIP: Oleh Juliari P Batubara dari Jateng 1. Juliari menyatakan jangan sampai jika sudah dibangun pelabuhan tetapi kosong tidak ada traffic.
Fraksi Golkar: Oleh Lili Asdjudiredja dari Jabar 2. Lili menyatakan dalam Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2011 tentang mata uang ada ketentuan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran. Beliau juga menanyakan tanggapan PT.Pelindo 1 mengenai gagasan tentang penggabungan PT.Pelindo 1 hingga PT Pelindo 4.
Betti Shadiq Pasadigoe dari Sumbar 1 : Betti Shadiq Pasadigoe menanyakan bagaimana kondisi saat ini ketika sudah habisnya perjanjian antara PT.Pelindo 1 & SUPS dan bagaimana respon SUPS terkait asetnya.
Fraksi Gerindra: Oleh Bambang Haryo Soekartono dari Jatim 1. Bambang Haryo mengapresiasi dirut PT.Pelindo 1 karena satu-satunya dirut yang hadir dalam undangan Komisi 6 dan menyatakan bahwa PT.Pelindo 1 merupakan yang paling strategis karena dilewati poros maritim domestik & intrernasional, namun pesimis jika PT.Pelindo 1 tidak didukung oleh Kementerian yang seharusnya mendukung. Bambang Haryo pun menyatakan tidak adanya perhatian Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada transportasi laut. Serta Menteri Perhubungan akan mengeluarkan Pengeluaran Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk PT.Pelindo 1. Dengan PNBP yang ditarik PT.Pelindo 1 membuat hasil uang untuk pemerintah maka PT.Pelindo tidak akan dapat apapun. Bambang Haryo memohon agar fasilitas galangan disediakan diseluruh pelabuhan PT.Pelindo 1 agar menjadi pelabuhan yang layak.
Fraksi PAN: Oleh Primus Yustisio dari Jabar 5: Primus menanyakan kenapa pelabuhan kita saat ini bisa tertinggal dengan negara ASEAN lainnya sedangkan terdapat peningkatan peringkat pelabuhan indonesia dari 57 menjadi 53 di tahun 2014 namun tetap kalah dengan Malaysia, Filipina, Thailand. Primus juga menanyakan tanggapan Dirut PT.Pelindo 1 dan Ibu Deputi tentang penggabungan Pelabuhan Pelindo menjadi satu dan menanyakan apakah penggabungan tersebut membawa pada manfaat atau mudarat.
Fraksi PKS: Oleh Refrizal dari Sumbar 2 : Refrizal menyatakan bahwa pelabuhan tidak bisa berdiri sendiri dan perlu ditunjang oleh hal-hal lain. Menurut Refrizal, Dumai merupakan pelabuhan yang kedepannya harus strategis dan beliau juga menyatakan jika membangun itu penting, tapi yang paling penting adalah kebermanfaatan yang dibangun dan Refrizal menyatakan agar jangan sampai terganggu pemasaran Semen Padang dengan PT.Pelindo 1.
Tifatul S dari Sumut 1 : Tifatul Sembiring meminta PT.Pelindo 1 untuk melakukan perlawanan hukum atas gugatan yang pernah terjadi karena negara tidak boleh kalah atas perkara tanah. Tifatul juga meminta dijelaskan lebih dalam tentang permasalahan di pelabuhan Belawan.
Fraksi Nasdem: Oleh Nyat Kadir dari Kepri : Nyat Kadir memohon penjelasan sengketa tanah di Kijang atas tuduhan PT.Pelindo 1 yang mencaplok tanah mereka dan beliau menanyakan sejauh mana prospek pelabuhan Batu Ampar dan ada yang ingin membuat Tanjung Sawo lebih prospektif.
Zulfan Lindan dari Aceh 2: Zulfan menyatakan jika pelabuhan di Aceh tinggal menunggu mati saja, disana penjaga/satpam saja tidak ada. Zulfan memohon agar pelabuhan tersebut dan pelabuhan kecil lainnya diurus karena BUMN harus melayani publik.
Zulfan juga menanyakan apakah PT.Pelindo 1 sudah melakukan studi komparasi pelabuhan luar negeri sebelum mengambil keputusan ini perlu berfikir strategis dalam membangun residensial jika tidak mau merugi. Beliau juga menanyakan negara mana yang dijadikan contoh terkait tata kelola pelabuhan. Selain itu Zulfan juga menyampaikan jika kita tidak perlu malu untuk meminta tolong pada yang sudah berpengalaman dan jangan sampai terhenti karena keterbatasan, jika memerlukan uang maka keluarkan karena tidak masalah asal berhasil.
Respon Mitra
Setelah mendengarkan pendalaman yang dilakukan oleh anggota Komisi 6, Dirut PT.Pelindo 1 menyampaikan respon terkait pendalaman tersebut. Dirut PT.Pelindo 1 menyatakan jika PT.Pelindo 1 sedang dalam kajian untuk melakukan holding.PT.Pelindo mengharapkan dalam kajian holding terdapat pembenahan dari PT.Pelindo 1 hingga PT.Pelindo 4 baik SDM & sistem IT dan yang lebih realistis lagi jika membentuk bentukan baru dibandingkan holding dan lebih mudah jika PT.Pelindo 1-4 mengurusi operasional & investasi yang akan diurus perusahan baru, sisanya akan dijelaskan dalam kajian BUMN tentang investment holding tersebut.
Untuk pengembangan Kuala Tanjung didasari oleh kajian yang dilakukan konsultan dengan reputasi internasional sehingga keluarlah rekomendasi pelabuhan Kuala Tanjung dengan potensi bagus dan PT.Pelindo 1 mengajak Port Rotterdam. Pendekatan PT.Pelindo 1 pada pengembangan Kuala Tanjung bukan pengembangan pelabuhan tetapi pengembangan kawasan dan PT.Pelindo 1 sudah melakukan kunjungan ke China & Bumn China juga berminat atas potensi Kuala Tanjung. Pengembangan kawasan Kuala Tanjung sudah ada Peraturan Presiden tahun 2011 dan sudah ditetapkan. Peraturan Presiden tersebut menjelaskan bahwa harus terintegrasi dengan kawasan industri & lainnya.
Untuk pelabuhan Tanjung Sawung akan berat karena akan menghadapi transitmen di Singapura & di Korea sebelum diolah. PT.Pelindo akan berkomitmen dengan Semen Padang, dengan pelayanan baik dan PT.Pelindo1 menganggarkan untuk mengeruk pelabuhan Belawan agar tidak dangkal. Di Aceh PT.Pelindo 1 hanya mengelola 4 pelabuhan, dengan prioritas pelabuhan Malahayati & Lhokseumawe namun PT.Pelindo 1 akan tetap melakukan pemasaran pelabuhan Kuala Langsa dari Calang untuk bisa digunakan ekspor, sehingga pelabuhan Calang juga perlu dikembangkan.
Untuk permasalahan sengketa tanah di Kijang, tanah dulunya dimiliki PT.Pelindo 1 & dibeli dengan pemberian ganti rugi pada warga, PT.Pelindo 1 menyatakan jika Demo tanah Kijang masalahnya adalah saling klaim dan yang menggugat PT.Pelindo 1 saat ini adalah ahli waris, dimana mereka menyatakan jika ganti rugi terdahulu tidak dinikmati orang tuanya.
PT.Pelindo 1 dalam mengatasi gugatan terkait mafia tanah di Medan sangatlah serius, dimana kasus gugatan saat ini sedang tahap Peninjauan Kembali (PK) dan akan disita padahal aset BUMN yang sudah kalah tidak boleh disita dimana seharusnya yang kalah harus membayar kepada pemilik aset. Di Medan banyak sekali aset tanah BUMN yang diambil alih oleh mafia tanah dan perlu adanya upaya bersama. Saat ini PT.Pelindo 1 sedang meminta rekomendasi Kejaksaan Sumatera Utara agar tidak dipersalahkan
Untuk proyek-proyek stategis PT.Pelindo 1 dalam 5 tahun kedepan PT.Pelindo 1 membutuhkan Rp4 triliun dan Rp3,2 triliun telah didapatkan dari BNI, BRI & Mandiri. Dana baru dibutuhkan di tahun 2016. Tahun ini akan dilakukan pemasangan tiang pemancangan hingga akhir tahun ini dengan kemampuan internal dan skema serta penjadwalan yang lebih jelas akan diberikan secara tertulis.
Dirut PT.Pelindo 1 juga menyatakan jika jangan sampai ada yang berpikir tol laut itu tol diatas laut, sedangkan untuk pengkelasan pelabuhan berdasarkan traffic dan fasilitas galangan kapal akan disediakan lahan, lalu PT.Pelindo 1 menyatakan komitmennya untuk mendukung Semen Padang.
Kesimpulan Rapat
- Komisi 6 mendukung upaya PT. Pelindo 1 melakukan komunikasi serta membangun kemitraan untuk meningkatkan sinergi BUMN guna menjadikan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan yang terintegrasi antara terminal multi guna, kawasan industri, pengembagan peti kemas.
- Komisi 6 meminta Kementerian BUMN untuk melakukan upaya hukum dalam rangka penyelamatan aset-aset PT Pelindo 1 dan BUMN.
Catatan Kesimpulan Rapat:
Komisi 6 akan menyampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN terkait dengan penyelamatan seluruh aset BUMN dan meminta pada Dirut PT.Pelindo 1 menyampaikan rencana bisnis dan pengembangan seluruh pelabuhan di wilayah PT.Pelindo 1
Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 6 dengan Pelindo 1 & Dirjen BUMN Bidang Energi, Perhubungan dan Logistik tanggal 27 Mei 2015 silakan kunjungi http://chirpstory.com/li/268792
wikidpr/rs