Berita Terkait

Kategori Berita

Kinerja PT Pupuk Indonesia - Rapat Komisi 6 dengan KemenBUMN dan PT Pupuk Indonesia Holding Company

12/12/2018

Rabu 15 April 2015, Komisi 6 mengadakan rapat bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dan akan membahas tiga hal, yaitu: kinerja operasional dan keuangan, aset dan anak perusahaan serta pola distribusi dan pemasaran pupuk.

Pemaparan Mitra

Kementerian BUMN:

Kinerja keuangan PIHC di sisi pendapatan pada periode 2010-2014 cukup bagus.

PIHC diwakili oleh Direktur Utama (Dirut) Arifin Tasrif:

PIHC merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. PIHC memiliki 11 anak perusahaan. Pada periode 2010-2012 PIHC mendapat peringkat AAA, namun mengalami penurunan di periode 2013-2014 menjadi AA.

Pada tahun 2010, PIHC memperoleh pendapatan Rp 19,64 triliun dan mengalami peningkatan di tahun 2014 menjadi Rp 36,01 triliun. Tahun 2014 PIHC berhasil menjual 12, 23 juta ton pupuk dengan volume produksi 10, 67 juta ton pupuk. Pabrik kami mayoritas menggunakan gas bumi, sekarang kami sedang melakukan program konversi dari gas bumi ke batu bara. Oleh karena itu kami membentuk anak perusahaan yang khusus menangani energi.

Untuk pupuk subsidi, kami salurkan ke lima golongan, yaitu; tanaman pangan, tanaman holtikultura, kebun rakyat, peternakan dan perikanan budidaya. Realisasi pupuk subsidi 8,99 juta ton dari alokasi 9,55 juta ton. Sebagai produsen kami langsung menyalurkan pupuk tersebut ke pengecer di setiap daerah kemudian pengecer akan mendistribusikan ke petani yang terdaftar. Namun, ada beberapa permasalahan dalam penyaluran pupuk subsidi, yaitu: alokasi yang diberikan lebih kecil dari kebutuhan pupuk nasional dan tidak semua petani terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Kondisi kekurangan pupuk yang dialami Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan ilegal pupuk subsidi. Hal ini juga bisa membuat Indonesia melakukan impor pupuk untuk mengatasi defisit, namun kami akan mencegah hal itu terjadi dengan melakukan revitalisasi pabrik pupuk yang kami miliki. Tapi kendala terbesar dalam revitalisasi adalah harga gas untuk kami yang terus naik. Oleh karena itu kami mengajukan tiga usul ke pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meninjau kembali kenaikan harga gas industri pupuk

2. Pemerintah memberikan jaminan terhadap harga gas industri pupuk untuk jangka panjang

3. Produksi gas bumi harus diprioritaskan untuk bahan baku industri dalam negeri

4. PIHC melakukan pengelolaan gas bumi yang diterima pemerintah

5. Mengutamakan produksi batu bara untuk industri pupuk, tapi pemerintah harus mencari alternatif bahan baku bila batu bara habis.

Tanggapan Anggota Komisi 6

PDI-Perjuangan

Nyoman Dhamantra dari Bali

Sehubungan dengan penurunan peringkat PIHC dari AAA menjadi AA, Nyoman menanyakan penyebab penurunan tersebut. Sehubungan dengan distribusi pupuk, Nyoman mengatakan bahwa banyak pupuk yang beredar tidak sesuai dengan spesifikasinya karena perdagangan secara illegal, selain itu banyak petani yang kecewa dengan pupuk yang diterima dari PIHC. Dengan kondisi tersebut, Nyoman menanyakan solusi yang bisa diberikan oleh PIHC untuk mengatasinya.

Golkar

Sarmuji dari Jatim 6

Berdasarkan pemaparan dari PIHC, Sarmuji mengatakan bahwa masa depan PIHC suram karena harga yang terlalu tinggi. Oleh karena itu Sarmuji menanyakan kebijakan yang bisa dilakukan oleh DPR untuk mengatasi permasalahan PIHC.

Sehubungan dengan permasalahan pupuk yang terjadi di lapangan, Sarmuji menanyakan langkah langkah yang telah dilakukan PIHC untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sarmuji mengatakan tidak setuju dengan impor pupuk, ia mewajibkan PIHC harus mencari solusi defisit pupuk selain impor.

Endang Srikarti Handayani dari Jateng 5

Sehubungan dengan distribusi pupuk subsidi, Endang menanyakan cara agar di desa/kecamatan/kabupaten mendapatkan subsidi pupuk organik.

Gerindra

Mohamad Hekal dari Jateng 9

Sehubungan dengan kekurangan pupuk nasional, Hekal menanyakan penyebab pupuk kurang karena kapasitas yang kurang memadai atau gas sebagai bahan baku yang terbatas.

Hekal mengatakan bahwa pemerintah menargetkan swasembada pangan dalam tiga tahun, dan cara yang paling utama untuk mencapainya adalah pupuk. Namun, revitalisasi pabrik pupuk membutuhkan waktu tiga setengah tahun, ini berarti waktu yang dibutuhkan akan melewati target pencapaian swasembada.

Abdul Wachid dari Jateng 2

Ada dua anak perusahaan PIHC yang mengalami peningkatan pendapatan yang sangat kecil, Wachid menanyakan kondisi yang dialami oleh kedua anak perusahaan tersebut.

Sehubungan dengan swasembada pangan, Wachid mengatakan bahwa swasembada tidak akan tercapai bila kebutuhan akan pupuk tidak bisa dipenuhi. Kekurangan pupuk akan terus terjadi bila realisasi pupuk tidak pernah sesuai dengan kebutuhannya.

Sehubungan dengan pupuk subsidi, Wachid mengatakan bahwa produk pupuk PIHC akan kalah dalam persaingan dengan pupuk impor. Wachid juga mengatakan bahwa pupuk subsidi yang dibuat oleh PIHC harus dengan spesifikasi yang bagus. Wachid meminta Presiden untuk meningkatkan alokasi subsidi untuk pupuk, karena subsidi yang sekarang sudah tidak mencukupi. Wachid juga meminta distributor pupuk subsidi untuk melakukan pengecekan sampai ke kebun, karena ada pupuk yang belum dipakai yang disimpan di halaman belakang yang dianggap sebagai penimbunan pupuk subsidi.

Khilmi dari Jatim 10

Sehubungan dengan kelangkaan pupuk subsidi, Khilmi menanyakan penyebab mengapa kelangkaan terjadi, apakah karena kesalahan distribusi atau pemerintah kurang memberikan subsidi terhadap pupuk.

Sehubungan dengan ketersediaan pupuk di daerah, Khilmi mengatakan bahwa ketersediaan pupuk di RDKK daerah lebih kecil dari jumlah yang harus disalurkan Pemerintah ke RDKK.

Demokrat

Wahyu Sanjaya dari Sumsel 2

Sehubungan dengan produksi pabrik pupuk yang didominasi oleh gas, Wahyu menanyakan berapa jumlah gas yang dibutukan untuk memproduksi pupuk. Wahyu mengatakan bahwa PIHC sebentar lagi akan bangkrut.

Wahyu mengatakan bahwa beberapa pabrik pupuk di Indonesia mengalami penutupan karena suplai gasmasih dalam tahap negosiasi. Wahyu berpendapat bahwa pabrik pupuk sangat manja karena selalu bergantung dengan pasokan gas, harusnya pabrik pupuk tidak boleh mengalami ketergantungan pasokan gas untuk produksinya. Oleh karena itu, Wahyu menanyakan cara agar pabrik pupuk bisa mengatasi ketergantungan tersebut.

Sehubungan dengan subsidi pupuk, Wahyu menanyakan dampak yang akan dialami oleh PIHC bila subsidi pupuk dicabut oleh pemerintah dan kemampuan PIHC menghadapi pupuk impor bila pupuk subsidi tidak ada.

Wahyu juga menekankan agar PIHC tidak membangun pabrik secara sembarangan kalau sumber gasnya belum jelas.

Sartono Hutomo dari Jatim 7

Sartono mengatakan bahwa salah satu masalah pupuk yang terjadi di lapangan adalah penggunaan pupuk yang tidak sesuai oleh petani. Oleh karena itu, Sartono menanyakan cara mengatasi permasalahan pupuk yang terjadi di lapangan.

Melani Leimena Suharli dari DKI 2

Sehubungan dengan persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Melani menanyakan inovasi teknologi yang telah dilakukan oleh PIHC untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan asing.

Azam Asman Natawijana dari Jatim 3

Azam mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh PIHC masih belum benar, karena bila data telah benar maka permasalahan yang dialami akan selesai. Azam mengatakan bahwa harus ada terobosan dalam pengambilan keputusan, yaitu desain yang bagus dari RDKK di kabupaten. Azam mengatakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk lakukanlah impor saja.

PAN

Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1

Tohir mengatakan mungkin impor dilakukan untuk menutupi defisit pupuk.

PKB

M Nasim Khan dari Jatim 3

Nasim mengatakan bahwa DPR akan terus mengawal program pemerintah yang sedang berjalan agar Nawacita bisa tercapai. Sehubungan dengan penyaluran pupuk subsidi.

Nasim menanyakan apakah PIHC mengawasi penyalurannya sampai ke bawah. Sehubungan dengan kegiatan produksi PIHC, Nasim menanyakan manfaat yang diberikan oleh PIHC kepada lingkungan sekitar pabrik.

PKS

Refrizal dari Sumbar 2

Refrizal mengatakan bahwa efisiensi dan penggunaan proyek adalah hal yang paling penting untuk PIHC. Sehubungan dengan program pupuk gratis, Refrizal menanyakan apa kriteria untuk mendapatkan pupuk gratis.

Nasdem

Slamet Junaedi dari Jatim 11

Slamet mengatakan bahwa di Madura ada kasus penggadaian pupuk subsidi sejumlah 1,6 ton kg pupuk bersubsidi ke luar negeri. Oleh karena itu, Slamet menanyakan cara pengawasan yang dilakukan oleh PIHC terhadap pupuk bersubsidi.

Tanggapan mitra

Kita harus melakukan revitalisasi pabrik pupuk secepat mungkin, kemudian kita harus melakukan book terhadap suplai gas agar tidak diambil pihak lain. Adanya pabrik pupuk akan mendukung produksi pangan, tanpanya impor pangan Indonesia akan terus meningkat. Untuk mendukung revitalisasi dibutuhkan suplai gas, oleh karena itu kami ingin membangun pabrik pupuk di Cepu yang kaya akan gas.

Isu kelangkaan pupuk dapat diatasi dengan pemenuhan pupuk sesuai kebutuhan RDKK, namun anggaran belum mencukupi. Perlu alokasi pupuk subsidi yang besar untuk memenuhi kebutuhan RDKK. Kehadiran pupuk subsidi berjalan lurus dengan peningkatan produksi beras, namun ada beberapa Negara yang memiliki program serupa dengan kapasitas produksi pupuk yang lebih besar.

Untuk pemenuhan pupuk bersubsidi kami meminta pemerintah memberikan harga yang murah untuk PIHC. Selain itu, kami juga sedang mengkaji investasi produksi gas di Afrika tapi terkendala biaya investasi yang tinggi. Kami juga ingin membangun pabrik pupuk baru di Waropen atau Merauke agar distribusi pupuk tidak terkosentrasi di Jawa Timur.

Kesimpulan Rapat

Achmad Hafisz Tohir selaku pimpinan Komisi 6 DPR-RI membacakan kesimpulan rapat komisi 6 dengan PIHC, yaitu:

Meminta pemerintah melakukan pengawasan distribusi pupuk dan mengefektifkan KP3.
Meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara melakukan koordinasi dengan Kementerian yang terkait untuk menyelasaikan hutang Public Service Obligation (PSO) kepada PIHC.

wikidpr/fr

JejakParlemen