Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

(Tribunnews) Komisi III DPR Desak KPK dan PPATK Lakukan Tracking Para Calon Dirjen Pajak

12/12/2018



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IIIDPR mendesak KPK dan PPATK melakukan tracking terhadap sejumlah calon Dirjen Pajak yang masuk di Panitia seleksi (pansel). Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo kemudian meminta kepada KPK untuk boleh membiarkan calon dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara tersebut.

Seperti diketahui berdasarkan seleksi final Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Pansel Pajak),  Kemenkeu yang dipublikasi melalui Pengumuman No PENG-11/PANSEL/2014, diketahui telah diloloskan 7 calon.

Namun lolosnya 7 calon tersebut, kata Bambang, mengundang tanda tanya publik. Sebab, ada sejumlah nama yang sangat layak karena memiliki track record bagus justru tidak diloloskan.

"Pansel harus terbuka, mengapa nama-nama tersebut tidak diloloskan? Pansel harus jelaskan kriteria penilaiannya ke publik. Termasuk, jika ada penilaian dari KPK maupun PPATK," ujar Bambang, Kamis (1/1/2015).

Diungkapkan, Komisi III juga telah menerima masukan dari  Forum Peneliti Pajak Berkeadilan, terkait rekam jejak calon yang berdasarkan penelitian lembaga itu, tidak begitu bagus.

Adapun Rapor merah rekam jejak 7 calon yang diloloskan Pansel menurut Forum Peneliti Pajak Berkeadilan adalah sebagai beriikut:

(1) Catur Rini Widosari tidak pernah menjabat Kanwil DJP, sehingga tidak memiliki wawasan tentang target penerimaan pajak. Ada isu miring ybs terlibat kasusnya Gayus.

(2) Sigit Priadi P, diduga memiliki sejumlah aset miliaran rupiah, sementara dirinya hanya PNS. Namun berdasarkan LHKPN ybs mempunyai properti puluhan miliar di Jakarta.

(4) Poltak Maruli Jhon Liberty Hutagaol, keluarganya memiliki perusahaan konsultan pajak. Sehingga dicurigai bisa ada konflik kepentingan.

(5) Puspita Wulandari, diduga memiliki rekening tdk wajar. Puspita sangat dekat dengan petinggi di pemerintahan dan memiliki jaringan ke pimpinan parpol.

(6) Ken Dwijusetiadi Walau pengalaman memimpin Kanwil DJP, dirinya mendapat rapor merah di ITJEN.

(7) Rida Handanu yang juga calon unik, karena walau tidak ada rapor merah, dia terlibat dalam berbagai kasus besar yang tertangkap tangan oleh KPK, namun dirinya selalu lolos dan hanya bawahannya yang kena ciduk.

"Atas dasar masukan tersebut di atas, DPR mendesak KPK dan PPATK selaku mitra kerja Komisi III DPR, agar segera mengambil langkah-langkah penting, berkoordinasi dengan Pansel agar calon dirjen pajak pengganti Fuad Rahmani tersebut benar-benar calon yang layak dan minim kontroversi," Bambang menegaskan.