Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas) 220 Miliar total pengadaan barang dan jasa DPR dikritik
Baru-baru ini Sekretariat Jenderal DPR mengunggah laporan rencana umum pengadaan barang dan jasa DPR ke situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Laporan yang dapat diakses secara terbuka itu pun akhirnya menuai kritik tajam dari publik.
Maklum, dalam rencana pengadaan yang totalnya Rp 220 miliar itu, sebanyak Rp 2,3 miliar di antaranya untuk membeli pewangi atau pengharum ruangan para wakil rakyat yang terhormat. Khusus untuk pewangi, anggarannya naik Rp 1,1 miliar dibandingkan dengan anggaran yang sama tahun lalu.
Ada juga dana Rp 650 juta yang diproyeksikan untuk pemeliharaan, perawatan medis, dan biaya makan rusa di Taman Rusa yang lokasinya di sebelah selatan jika tamu memasuki Gedung DPR dari arah Jalan Gatot Subroto. Selain itu, ada pula anggaran untuk komputer di ruang kerja anggota DPR sebesar Rp 12,3 miliar. Bahkan, masih juga ada untuk instalasi sistem penyiaran digital TV parlemen yang angkanya Rp 70 miliar.
Di luar pewangi, TV parlemen, komputer, dan biaya Taman Rusa, seperti diberitakan, anggota DPR juga masih ingin ada unit polisi khusus yang akan mengawal anggota DPR. Unit Polisi Parlemen yang digagas itu akan melengkapi petugas Pengamanan Dalam DPR yang selama ini ada di DPR.
Salah satu yang dipersoalkan Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi adalah soal pewangi. "Alokasi anggaran untuk pewangi ruangan itu tidak rasional. Ruangan anggota Dewan, kan, tak bertambah banyak, kenapa anggarannya harus dinaikkan begitu besar?" tanya Uchok.
Padahal, saat ini publik juga tengah menyoroti kucuran dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 yang totalnya Rp 1,635 triliun untuk DPR. Dana itu disahkan Februari lalu. Publik mengkritisi jumlah itu karena sejak dilantik Oktober 2014 hingga kini kinerja DPR dinilai tak sebanding dengan anggaran besar yang diminta. Coba, apa yang sudah dihasilkan DPR selama hampir enam bulan ini?
Tak asal-asalan
Saat dikonfirmasi soal pembengkakan anggaran DPR, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyas Titi menepisnya. "Perencanaan anggaran di DPR tak mungkin ngawur dan asal-asalan. Ada proses, kriteria, standar, dan tahapan-tahapan tertentu," ujarnya.
Nilai yang tertera dalam rencana yang diunggah di situs LPSE itu, tambah Win, hanya rencana atau pagu anggaran. Kenyataannya, hasil realisasi lelang pewangi ruangan hanya Rp 1,5 miliar. Untuk perawatan rusa DPR hanya Rp 551 juta. Dua hal itu diakuinya menjadi poin yang paling banyak dipertanyakan publik selama ini.
Win menambahkan, anggaran Rp 1,5 miliar itu sebenarnya digunakan untuk pengisian ulang pengharum ruangan sebanyak 1.110 ruangan di DPR selama satu tahun. Selain itu, anggaran juga digunakan, antara lain, untuk alat pengharum urinoar, beli handuk dan tisu kamar kecil, serta cairan pembersih untuk kloset.
Sementara realisasi anggaran perawatan rusa yang realisasinya Rp 551 juta setahun dialokasikan untuk pemeliharaan, perawatan pendukung, serta makanan rusa yang terdiri dari ubi, wortel, dan sayur-sayuran. Makanan diberikan dua kali sehari. Dana tersebut juga untuk tenaga dokter yang didatangkan dua kali seminggu untuk memeriksa kondisi kesehatan 58 rusa asal Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, itu.
Namun, menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto, dana Rp 1,5 miliar dan Rp 551 juta tersebut masih terbilang besar jika dibandingkan dengan anggaran 2014 sebesar Rp 1,1 miliar untuk pewangi dan Rp 120 juta untuk Taman Rusa. "Ada perencanaan anggaran yang buruk di sini. Yang jadi catatan kritis, DPR tak cukup efektif jalankan anggarannya sehingga meloloskan anggaran yang dianggap tak mendesak," katanya.
http://print.kompas.com/baca/2015/04/15/Saat-Pewangi-Ruangan-dan-Taman-Rusa-Jadi-Persoalan