Berita Terkait
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi
- (DetikNews) Mendikbud: Kepala Sekolah yang Tak Patuhi Larangan Ospek Bisa Dipecat
- (Tempo.co) Bekraf dan Irama Nusantara Targetkan 1.500 Musik Terdokumentasi
- (Tempo.co) Lomba Siswa SMK, Ribuan Siswa Tinggal di Rumah Warga Malang
- (Tempo.co) 18 Kapal Pesiar Asing Dijadwalkan Sandar di Lombok
- (Tempo.co) Menteri Anies: Pendidikan Perlu Adaptasi dengan Dunia Kerja
- (Tempo.co) Kibar Kreasi Buka Akses Start-Up Indonesia ke Silicon Valley
- (Tempo.co) DPR Siapkan RUU Peredaran Minuman Beralkohol
- (Tempo.co) Menteri Anies Kukuhkan 153 Narasumber Kurikulum 2013
- (Kompas.com) Pemborosan Anggaran Masih Terjadi
- Pariwisata Religi Aceh - Audiensi Komisi 10 dengan DPRD Aceh Utara
- RUU Kebudayaan - Rapat Baleg dengan Pimpinan Komisi 10
- (Beritagar.id) Nasib revisi UU ITE kini di tangan DPR
- (Kompas.com) Dewan Pers Larang Televisi Siarkan Langsung Penggerebekan Teroris
- (Beritagar.id) Tutupnya Disc Tarra bukan kiamat bisnis musik Indonesia
- (ANTARA News) Mendikbud: program "belajar bersama maestro" sebagai kaderisasi
- (Tribun News) Pemerintah Berangus 21 'Bioskop Online' yang Sajikan Film Nasional Secara Tidak Sah
- (Kompas.com) Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta Segera Dibentuk
- (Kompas.com) Promosikan Wisata Bahari Pelni, Kemenpar Keluarkan Dana Rp 10 Miliar
- (Kompas.com) Industri Film Jadi Program Unggulan Badan Ekonomi Kreatif
- Kemendikbud - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Lanjutan)
- (Kompas.com) Permendikbud Fokus Menghidupkan Kegiatan Nonkurikuler
- (Warta Ekonomi Online) MENPERIN: Livi Zheng Tarik Industri Film AS Produksi di RI
- Kementerian Pariwisata & Badan Ekonomi Kreatif - Rapat Komisi 10 dengan Menpar & Bekraf
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas) BEKRAF dan LSF Belum Efektif Bekerja, Program Perfilman Mandek
Program pemerintah dalam pengembangan perfilman mandek dalam enam bulan terakhir ini karena tiga lembaga penopangnya, yaitu Badan Ekonomi Kreatif, Lembaga Sensor Film, dan Pusat Pengembangan Perfilman, belum bisa berbuat apa-apa. Ketiganya masih terganjal, terutama masalah nomenklatur dan anggaran.
Badan Ekonomi Kreatif (BEK), Lembaga Sensor Film (LSF), serta Pusat Pengembangan Perfilman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) belum berjalan. Hingga April 2015, ketiga lembaga tersebut belum bekerja nyata karena berkutat dengan urusan keorganisasian, pengisian pengurus, dan anggaran dana yang belum kelar. Padahal, banyak kerja yang harus digarap dan film merupakan salah satu program ekonomi kreatif yang menyentuh masyarakat.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia Jonny Syafrudin menyesalkan LSF yang hingga saat ini masih belum rampung dibahas DPR. Padahal, bioskop tidak bisa menunggu karena saban hari harus memutar film Indonesia dan impor. Proses produksi film terus berjalan dan LSF harus segera efektif bekerja.
"Seharusnya DPR tidak ikut campur dalam kepengurusan LSF karena mulai seleksi anggota hingga terpilih sudah dilakukan tim yang berwenang. DPR hanya mengetahui. Ini kenapa jadi berlarut-larut sehingga urusan film menjadi terpecah-pecah. Janganlah urusan kepengurusan LSF dibawa ke ranah politik," tutur Jonny, Kamis (16/4). Jonny turut menjadi tim penyeleksi anggota LSF periode 2014-2018?.
BEK jadi fasilitator
Pemerhati film Ekky Imanjaya berharap BEK menjadi fasilitator untuk menunjang kemajuan film Indonesia. Badan ini bisa membantu pendanaan produksi, ekshibisi, distribusi, dan festival film. Banyak sekali pekerjaan yang harus? segera ditangani.
"Banyak pembuat film yang mendapat undangan ke luar negeri, misalnya filmnya diputar di festival atau ikut workshop internasional. Mereka harus dibantu, entah dengan uang dari negara atau negara yang mencarikan uang secara transparan," kata mahasiswa S-3 Kajian Film di University of East Anglia, Norwich, Inggris, itu.
Untuk membantu pendanaan produksi, distribusi, dan ekshibisi, BEK bisa mempertemukan pembuat film dengan calon investor. Adapun Pusat Pengembangan Perfilman dituntut mengembangkan pendidikan film dalam beragam aspeknya.
http://print.kompas.com/baca/2015/04/17/Program-Perfilman-Nasional-Mandek