Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas) Dua Kubu Golkar Sepakat Islah, Penyatuan Pengurus Picu Perdebatan
Juru runding kedua kubu elite pengurus Partai Golkar satu suara mendukung pemilihan kepala daerah langsung dalam pertemuan perdana selama dua jam di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (23/12). Namun, proses islah bakal panjang karena upaya menyatukan kedua kubu dalam satu kepengurusan justru memicu perdebatan sengit.
Kubu Partai Golkar hasil Munas Bali diwakili MS Hidayat, Sharif Cicip Sutardjo, Freddy Latumahina, Theo Sambuaga, dan Aziz Syamsuddin. Adapun kubu Partai Golkar versi Munas Ancol, Jakarta, diwakili Priyo Budi Santoso, Ibnu Munzir, Agun Gunandjar, Andi Mattalatta, dan Yorrys Raweyai.
”Pada akhirnya kami memang akan menggabungkan dua pengurus yang berselisih. Bicaranya gampang. Tetapi, kompromi akan sulit karena juga menyangkut dua tokoh yang di atas (Ketua Umum Agung Laksono dan Ketua Umum Aburizal Bakrie),” kata Hidayat.
Hal-hal yang belum disepakati, antara lain, mencakup status kepengurusan Partai Golkar versi Munas Riau 2009, keluar atau tetap dalam Koalisi Merah Putih, komposisi kepengurusan baru, dan penggunaan kantor DPP Partai Golkar. Perundingan diskors sampai 8 Januari 2015. Priyo mengatakan, kedua kubu sepakat mengedepankan musyawarah untuk mufakat agar tidak perlu menempuh jalur hukum. Opsi lain adalah mencapai islah melalui perundingan atau mengadakan munas rekonsiliasi.
Kedua kubu juga sepakat untuk tidak melakukan konsolidasi sepihak dengan pengurus daerah. ”Konflik Golkar cukup di tingkat atas, tidak usah sampai ada kepengurusan kembar juga di daerah, ataupun di fraksi-fraksi di DPR dan DPRD,” kata Priyo.
Regenerasi Demokrat
Berkaca dari pengalaman Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, elite pengurus Partai Demokrat lebih mementingkan soliditas dibandingkan regenerasi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, prioritas Partai Demokrat ini adalah meningkatkan popularitas dan menambah kursi di DPR dan DPRD.
”Kami ingin bangkit. Satu-satunya jalan untuk bangkit, ya, menjadikan Pak SBY kembali sebagai ketua umum,” ujar Agus.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda dan Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan, skenario aklamasi SBY sebagai ketua umum hanya menguntungkan dalam jangka pendek.