(Kompas) Dualisme di Golkar dan PPP: Konflik Partai Tak Diintervensi

12/12/2018

Konflik internal yang tengah melanda Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan diyakini bukan berakar dari campur tangan partai berkuasa. Meski demikian, partai politik berkuasa dan yang lain tetap dapat memetik manfaat besar dari konflik internal tersebut.

Persoalan internal yang tidak segera diselesaikan dengan baik sampai memicu lahirnya kepengurusan ganda justru merugikan partai politik itu. Dualisme kepengurusan secara perlahan dapat menggerus kepercayaan masyarakat yang juga merugikan posisi politik partai tersebut dalam pemilu kepala daerah (pilkada) serentak.

Dua partai politik tertua di Indonesia, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, kini memiliki dua kepengurusan akibat konflik internal yang masih berlangsung dengan saling klaim paling sah. Partai Golkar terbelah dipimpin Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, sementara PPP terpecah dipimpin Djan Faridz dan Romahurmuziy.

Hal ini mengemuka dalam diskusi bulanan Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia bertajuk Di Balik Politik Belah Partai, Minggu (12/4), di Jakarta. Sejauh ini, baru Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjalankan proses peralihan kepemimpinan secara demokratis di Indonesia dari Hatta Rajasa kepada Zulkifli Hasan.

"Bukan partai berkuasa yang membuat konflik internal partai. Partai berkuasa hanya memanfaatkan konflik yang tidak kunjung selesai," kata Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro.

00:00:00

KOMPAStv

Eko menolak persepsi yang menyatakan partai berkuasa, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai politik pendukung Koalisi Indonesia Hebat, bertanggung jawab atas kisruh Partai Golkar dan PPP.

Kepengurusan Partai Golkar dan PPP memang terbelah dalam pandangan politik. Aburizal Bakrie dan Djan Faridz bersikukuh mempertahankan Partai Golkar dan PPP dalam Koalisi Merah Putih, sementara Agung Laksono dan Romahurmuziy bertekad bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Surabaya, Jawa Timur, Qoyum Abdul Jabar mengatakan, tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa partai berkuasa yang menciptakan konflik internal. "Ada mekanisme internal yang terjadi sebelum konflik terjadi," ujar Qoyum.

Qoyum pun menuturkan kronologi konflik internal PPP. Menurut dia, perbedaan pendapat sudah mulai terjadi sejak pemetaan dukungan PPP terhadap calon presiden yang dianggap paling tinggi tingkat elektabilitasnya dalam Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014.

"Ketika itu (Ketua Umum PPP) Suryadharma Ali ingin menjadi calon tunggal dari internal. Dari luar (PPP), kami juga melihat Joko Widodo dan Jusuf Kalla," ujarnya.

Perbedaan pendapat soal dukungan terhadap calon presiden ini semakin lebar dan mulai memicu perpecahan. Menjelang Pemilu Presiden 2014, Suryadharma Ali bergabung dengan Koalisi Merah Putih untuk mendukung calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa. Adapun Romahurmuziy mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diusung Koalisi Indonesia Hebat.

Posisi tawar

Pendapat berbeda dilontarkan loyalis Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, yang juga Sekretaris Fraksi Golkar di DPR. "Praktik politik belah partai terjadi karena ada pihak yang ingin menaikkan posisi tawar terhadap Presiden Jokowi," ujarnya. Menurut Bambang, hal ini tampak jelas dalam pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Kongres IV di Bali yang menekankan anggota DPR, menteri, termasuk presiden, dari PDI-P merupakan petugas partai.

Persoalannya, kata Bambang, hubungan Presiden dengan Koalisi Merah Putih kini kian mesra. "Bagaimana menggembosi KMP? Akhirnya, dengan politik pecah belah," ujarnya.

Juru bicara Poros Muda Partai Golkar, Andi Sinulingga, meminta agar tidak mencari "kambing hitam" konflik internal. "Jangan menuding pemerintah. Yang dapat menyelesaikan konflik internal hanya orang Golkar sendiri," ujarnya.

http://print.kompas.com/baca/2015/04/13/Konflik-Partai-Tak-Diintervensi

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Dualisme di Golkar dan PPP: Konflik Partai Tak Diintervensi