Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas) Fadli Zon Akan Cegah Golkar Kubu Agung Laksono Rebut Kendali Fraksi Golkar
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, bakal mencegah rencana pengurus Fraksi Golkar kubu Agung Laksono yang ingin 'merebut' ruang Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie. Menurut Fadli, mekanisme pergantian pengurus harus melalui mekanisme yang sah dan tidak dapat dilakukan seenaknya.
"Kita punya prosedur, kita akan mengamankan tentu saja. Tidak bisa orang melakukan seenaknya, main seperti itu, kan ada sistem," kata Fadli, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/1/2015).
Fadli mengatakan, pergantian pengurus fraksi merupakan hak setiap partai. Dengan catatan, pergantian tersebut merupakan keputusan resmi pimpinan pusat partai yang bersangkutan.
Terkait Golkar, kata Fadli, pimpinan yang sah adalah Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. Hal itu ia anggap sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang hanya mengakui pengurus Golkar hasil Munas 2009.
"Kalau (pengurus) yang lain, ya tidak kita tanggapi sampai ada keputusan pengadilan yang jelas, mau ngirim 100 surat juga tidak kita tanggapi," ujarnya.
Pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono berencana mengambil alih kepengurusan Fraksi Golkar di DPR pada 15 Januari 2015 mendatang. Saat ini, Fraksi Golkar di DPR dipimpin oleh Ade Komarudin bersama pengurus lain yang ditetapkan dalam Munas IX Bali.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX Jakarta, Yorrys Raweyai mengatakan, perombakan susunan pemimpin fraksi dilakukan setelah DPR memasuki masa sidang ke-II. Ia menyebut Agus Gumiwang sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR.
Menurut Yorrys, perombakan susunan pemimpin fraksi merupakan kewenangan internal partai sehingga tidak perlu meminta persetujuan pimpinan DPR.
link profil wikidpr untuk Fadli Zon: http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef7e3