(Kompas) Infrastruktur Mulai Bergerak

12/12/2018

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai proyek infrastruktur mulai bergerak bulan Mei karena uang muka proyek sudah bisa dicairkan. Hingga kemarin sudah 80 persen paket proyek yang dilelang. Meskipun demikian, kontraktor tetap menunggu pembebasan lahan untuk memulai proyek.

"Hingga saat ini, anggaran yang terserap baru 4 persen atau setara Rp 4,8 triliun. Itu untuk belanja rutin dan perbaikan rutin. Mei dan Juni ini penyerapan anggaran pasti meningkat karena sebagian besar proyek sudah tanda tangan kontrak," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjoyono, Rabu (6/5), di Jakarta.

Kementerian PUPR adalah salah satu dari kementerian yang mendapat anggaran infrastruktur dalam anggaran tahun ini. Langkah kementerian ini diharapkan bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua dan ketiga.

Seperti diberitakan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama hanya 4,71 persen. Angka tersebut jauh di bawah target pemerintah dalam APBN-P 2015, yaitu 5,7 persen. Meski demikian, Presiden Joko Widodo optimistis pertumbuhan tahun ini bisa mencapai 5,4 persen apabila proyek infrastruktur segera direalisasikan.

Total anggaran infrastruktur Kementerian PUPR Rp 94,57 triliun, yang terdiri dari proyek tahun jamak Rp 9,1 triliun dan proyek tahun 2015 Rp 85,47 triliun. Dari proyek tahun anggaran 2015, yang sudah masuk proses lelang sekitar 80 persen atau Rp 68,36 triliun dengan 50 persennya sudah tanda tangan kontrak. "Kalau sudah tanda tangan kontrak, uang muka bisa diambil. Besarnya 15-20 persen dari nilai paket proyek," ujar Taufik.

Menurut Taufik, lelang proyek akan selesai pada Mei sehingga pengerjaan konstruksi sudah 100 persen berjalan pada Juni mendatang. Kendati waktu tinggal tujuh bulan, dia optimistis proyek akan tercapai sesuai target.

Pembebasan lahan

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pemimpin redaksi dan editor ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Selasa malam, meminta agar badan usaha milik negara (BUMN) memulai proyek meski pembebasan tanah belum selesai. Akan tetapi, beberapa BUMN mengakui hal itu agak sulit dilakukan jika pembebasan lahan belum di atas 75 persen.

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Suradi mengatakan, sebagai kontraktor, pihaknya hanya berani melakukan pekerjaan konstruksi apabila lahannya sudah bebas. "Proyek pekerjaan baru bisa dimulai apabila sudah ada serah terima lahan. Kalau lahan belum diserahterimakan, akan sulit bagi kami dari segi aspek legalitas," ujarnya.

Misalnya saja proyek di sodetan Kali Ciliwung yang sebagian lahannya belum dibebaskan. Pekerjaan sudah dilakukan, tetapi akhirnya pekerjaan berhenti. Jika sudah demikian, pihak kontraktor akan mengajukan eskalasi atau klaim atas alat dan sumber daya manusia yang tidak bisa digunakan.

Namun, setelah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum, pekerjaan konstruksi mulai menerapkan UU itu. "Seperti proyek Tol Surabaya-Mojokerto, saat ini dilakukan pembebasan lahan secara bersamaan antara juru taksir tanah, panitera pembayaran lahan, dan pekerja konstruksi. Dengan cara ini, pekerjaan bisa lebih cepat," ujar Suradi.

Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk David Wijayatno mengatakan, pekerjaan konstruksi jalan tol baru berani melakukan pekerjaan konstruksi apabila pembebasan lahan sudah di atas 75 persen. "Agak riskan jika pekerjaan dilakukan, tetapi lahan bebasnya belum sampai 75 persen karena kami tidak mempunyai kepastian waktu kapan pekerjaan itu akan tuntas," kata David.

Apabila pekerjaan berhenti di tengah-tengah, dikhawatirkan ada pembengkakan dari segi waktu, biaya, dan tentu operasional. "Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga dikatakan, setelah lahan bebas mencapai 75 persen, barulah tender pekerjaan boleh dilaksanakan," ujarnya.

Taufik Widjoyono menjelaskan, pengerjaan konstruksi bisa dilakukan meski lahan belum dibebaskan seluruhnya. Namun, biasanya, hal itu dilakukan jika pembebasan lahan sudah mencapai 75 persen atau lahan milik BUMN lain. "Selain sudah mencapai 75 persen, lahannya juga tidak terpisah-pisah. Tetapi tentu itu kasus per kasus," katanya.

Biasanya, lanjut Taufik, jenis proyek yang bisa dikerjakan dengan mekanisme seperti itu adalah bendungan dan jalan raya. Saat ini, pembangunan infrastruktur jalan tol, baik tol Trans-Jawa maupun Trans-Sumatera, menggunakan mekanisme itu. "Itu mekanisme prinsip, bukan peraturan resmi," kata Taufik.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, proses lelang sedang dipercepat. Para kepala satuan kerja sudah diminta untuk tidak menunda proses lelang. "Bulan Mei hingga Juni anggaran sudah bisa diserap," kata Basuki.

Basuki mengatakan, anggaran proyek infrastruktur sudah dicairkan sejak tiga minggu lalu. Dia memperkirakan, pada Mei ini anggaran infrastruktur yang cair akan berkisar 15 persen sampai 20 persen.

Industri baja

Terkait dengan berbagai proyek infrastruktur, Chairman The Indonesian Iron and Steel Industry Association Irvan K Hakim menuturkan, proyek-proyek infrastruktur dinilai berpeluang ikut mendorong permintaan baja. Meski demikian, menurut Irvan, peranan permintaan sektor swasta lebih besar dibandingkan permintaan dari pengadaan yang dilakukan pemerintah.

"Ekonomi tumbuh sesuai target itu butuh sekitar Rp 6.000 triliun. Pengadaan dari proyek yang dibiayai pemerintah sekitar Rp 1.600 triliun sehingga Rp 4.400 triliun itu harus mengandalkan sektor swasta. Padahal, sektor swasta kini tengah menghadapi tantangan tersendiri," kata Irvan.

Paket-paket infrastruktur yang sedang dikerjakan di Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Perhubungan dinilai akan membantu serapan baja. "Tetapi yang penting sekarang, kan, kecepatan pelaksanaannya karena sekarang sudah bulan Mei. Dengan proses tender, pengadaan, pembangunan, dan sebagainya tentu harus diperhitungkan seberapa besar serapan di tahun ini," kata Irvan.

Sejumlah solusi

Sejumlah kalangan mengusulkan beberapa solusi terkait dengan masalah pelambatan ekonomi.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Eddy Suratman menjelaskan, dalam jangka menengah dan panjang, industri manufaktur harus digeser ke luar Jawa.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Haryanto menyampaikan, pemerintah perlu menggeliatkan investasi di industri padat karya.

Rektor Universitas Kwik Kian Gie School of Business Anthony Gunawan menyatakan, guna mengantisipasi ekonomi global yang masih melemah, pemerintah harus memberikan stimulus ekonomi, baik moneter maupun fiskal. Suku bunga Bank Indonesia pun harus segera diturunkan untuk merangsang investasi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menyampaikan, selama triwulan I-2015, realisasi investasi tercatat Rp 124,6 triliun, atau naik 16,9 persen dari periode sama tahun 2014. Adapun jumlah penyerapan tenaga kerja selama triwulan I-2015 mencapai 315.229 orang atau lebih tinggi 21,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Tantangan kami adalah menarik investasi lebih tinggi di sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar, seperti industri pengolahan. Kami mulai hari ini akan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha dan atau daerah-daerah tertentu," ujar Franky.

Vice President PT Grandauto Dinamika, selaku agen tunggal pemegang merek Jaguar Land Rover Indonesia, Darwin Maspolim, mengatakan, sekalipun pertumbuhan perekonomian pada triwulan pertama kurang bagus, pihaknya terus berinvestasi.

(B05/B08/MAS/AHA/MED/CAS/BEN/ARN/NAD/HEN/NDY/WHY)

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Infrastruktur Mulai Bergerak