Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas) Kader Partai Mendominasi Pendaftar
JAKARTA, KOMPAS — Kader-kader internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendominasi pendaftaran calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama, Desember 2015. Hingga Minggu (10/5), baru sedikit kader eksternal partai yang mendaftar meski PDI-P membuka peluang bagi masyarakat umum.
"Kami memprioritaskan calon dari kalangan kader internal partai. Namun, tak menutup kemungkinan, jika di suatu daerah tidak ada kader yang potensial, kami membuka diri untuk calon dari luar partai," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah, Minggu, saat dihubungi dari Jakarta.
Pengurus daerah PDI-P di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara serentak sudah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah sejak Januari 2015. Penjaringan di internal partai sesuai dengan batas waktu pendaftaran bakal calon kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, yakni 26-28 Juli 2015.
Sejauh ini, sudah ratusan orang yang mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala daerah yang diusung PDI-P. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono mengatakan, setiap dewan pimpinan daerah (DPD) atau dewan pimpinan cabang (DPC) memiliki lebih dari lima pendaftar.
"Ada yang mendaftar dari luar partai juga, tetapi memang masih lebih banyak kader internal yang mendaftar," kata Basarah.
Nama-nama ratusan orang yang sudah terjaring itu lalu dilaporkan kepada DPP PDI-P. Pengurus pusat lalu melakukan verifikasi, menggelar uji kelayakan dan kepatutan, serta menyurvei para pendaftar sebelum menetapkan nama-nama bakal calon yang akan diusung PDI-P sebagai kepala daerah-wakil kepala daerah.
"Sejumlah calon kepala daerah sudah menjalani uji kepatutan di DPP yang meliputi tes pemahaman dan kemampuan interpretasi garis ideologi dan haluan politik partai," kata Basarah.
Juga bersiap
Berdasarkan pantauan Kompas, Minggu, atau dua bulan menjelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah, sejumlah parpol juga mulai bersiap menghadapi pilkada. Selain menyeleksi bakal calon, sebagian parpol juga sudah mulai menjajaki koalisi untuk mengusung calon kepala daerah- calon wakil kepala daerah.
Partai Demokrat, misalnya, sudah mulai menguji publik bakal calon kepala daerah di sebagian daerah. "Kalau pendaftaran sudah selesai semuanya. Uji publik sudah dilaksanakan di sejumlah daerah, ya, lebih dari 60 persen," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto, saat dihubungi, Sabtu (9/5).
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga sudah mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah. "Fit and proper test masih jalan, hampir setiap hari ada yang diuji," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB A Malik Haramain.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah melakukan Pemilihan Raya (Pemira) untuk menjaring bakal calon kepala daerah. Pemira merupakan pemilihan pendahuluan yang melibatkan pengurus dan kader PKS.
(NTA/AGE/ODY)