Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Kapolri Badrodin Dilantik Hari Ini: Badrodin Harapan Mengembalikan Hubungan Baik Polri-KPK

12/12/2018



Komisaris Jenderal Badrodin Haiti diharapkan dapat mengembalikan hubungan baik antara Polri dan KPK yang belakangan sempat terganggu. Selama sekitar 15 bulan masa jabatannya sebagai Kepala Polri, Badrodin juga diharapkan dapat membersihkan institusi Polri dari korupsi dan menciptakan rasa aman di masyarakat.

"Dengan terpilihnya Pak Badrodin sebagai Kapolri definitif, kami berharap hubungan dengan KPK akan kembali sinergis. Termasuk kerja sama dalam pencegahan korupsi yang dilakukan KPK dan Polri yang sempat stagnan," ujar Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi, di Jakarta, Kamis (16/4).

Semalam, Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat keputusan presiden (keppres) mengenai pengangkatan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. Penandatanganan dilakukan setelah Sekretariat Negara menerima surat persetujuan DPR untuk mengangkat Badrodin, yang akan pensiun pada Juli 2016, sebagai Kapolri.

"Karena keppres sudah ditandatangani, Jumat (hari ini) pukul 09.00 akan dilakukan pelantikan oleh Presiden Jokowi," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kemarin, Rapat Paripurna DPR telah menyetujui usulan Presiden untuk mengangkat Badrodin sebagai Kepala Polri. Persetujuan ini dilakukan setelah Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin selama 2 jam 15 menit, pukul 10.00-12.15. Sebanyak 45 menit dari waktu tersebut dipakai Badrodin untuk memaparkan misi dan visinya.

Selama uji kelayakan dan kepatutan berlangsung, puluhan polisi disiapkan di halaman kompleks parlemen. Disiagakan pula kendaraan meriam air dan mobil kendali huru-hara.

Seusai Badrodin memaparkan misi dan visinya, setiap fraksi diberikan kesempatan bertanya. Namun, dari 10 fraksi yang ada di DPR, tidak semuanya menggunakan haknya untuk bertanya. Pertanyaan paling banyak diajukan anggota DPR Junimart Girsang yang mewakili Fraksi PDI-P dan anggota DPR Didik Mukrianto yang mewakili Fraksi Demokrat.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PAN Yandri Susanto, John Kennedy Aziz dari Golkar, Aboe Bakar Al-Habsy dari Fraksi PKS, dan Arsul Sani dari Fraksi PPP langsung menyetujui pencalonan Badrodin sebagai Kapolri.

Korupsi

Pengamat kepolisian Aqua Dwipayana berharap pengangkatan Badrodin tak hanya memperkuat komunikasi internal dan mempersatukan faksi-faksi yang terpecah di jajaran Polri setelah pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman dan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri yang akhirnya tidak dilantik oleh Presiden meskipun telah disetujui DPR.

Badrodin juga diharapkan dapat mengendalikan tugas operasional Polri dan merekatkan kembali hubungan antaraparat penegak hukum, khususnya dengan KPK.

Johan juga berharap, hubungan KPK dan Polri yang sempat merenggang setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dapat kembali direkatkan. KPK dan Polri diharapkan dapat kembali bekerja sama dalam pemberantasan korupsi.

Johan mencontohkan, tahun 2014, hanya dari kegiatan bersama KPK dan Polri dalam pencegahan korupsi di sektor pertambangan, bisa diselamatkan potensi kerugian negara hingga Rp 10 triliun. "Itu hanya dari penertiban penerimaan negara bukan pajak di sektor pertambangan batubara," katanya.

Sementara di sisi penindakan, menurut Johan, banyak kerja sama yang selama ini terjalin baik dengan Polri terpaksa ikut mengalami stagnasi setelah mencuatnya kasus Budi Gunawan.

"Selama ini publik mengenal ada koordinasi dan supervisi penanganan kasus korupsi oleh KPK dengan kepolisian, yakni dalam penanganan perkara," ujarnya.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan Kompas pada 8-10 April 2015 terhadap 616 responden, 61,4 persen responden menyatakan yakin Badrodin dapat bekerja sama dengan penegak hukum lain.

 

Menurut hasil jajak pendapat itu, hal utama yang harus dibenahi Badrodin jika menjadi Kapolri adalah membersihkan institusi Polri dari tindak korupsi (dinyatakan oleh 45,8 persen responden), menciptakan rasa aman di masyarakat (21,9 persen), dan menegakkan hukum tanpa tebang pilih (19,3 persen).

Sebanyak 48,9 persen responden di jajak pendapat tersebut meyakini Badrodin dapat membersihkan Polri dari korupsi jika menjadi Kapolri. Sebanyak 35,2 persen responden menyatakan tak yakin dan 15,9 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Saat uji kelayakan dan kepatutan, Badrodin berjanji akan melakukan sejumlah langkah untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di Polri, yaitu dengan pembentukan tim internal anti korupsi, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan penerapan hidup sederhana.

Badrodin juga akan menerbitkan sertifikasi terhadap kemampuan teknis polisi, seperti penyidik dan petugas penguji SIM. Langkah ini untuk meningkatkan profesionalisme di Polri. "Kami juga akan merekrut brigadir penyidik dari S-1," katanya.

Wakapolri

Terkait posisi Wakil Kepala Polri yang akan kosong karena ditinggalkan, Badrodin menyerahkan pengisian jabatan itu kepada Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri. Syarat untuk menjadi Wakapolri adalah berpangkat komisaris jenderal (jenderal bintang tiga). Saat ini ada delapan jenderal bintang tiga aktif di kepolisian, termasuk Budi Gunawan.

Mayoritas fraksi di DPR mengusulkan Budi Gunawan sebagai Wakapolri (Kompas, 7/4).

"Bisa Pak Budi Gunawan, bisa yang lain, semuanya bisa. Sampai saat ini yang bersangkutan (Budi) masih menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Semua tergantung Wanjakti, belum saya pikirkan," ujar Badrodin saat ditanyai kemungkinan Budi Gunawan menjadi Wakapolri.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Budi Gunawan bisa diusulkan oleh Wanjakti menjadi Wakapolri.

"Apa yang diusulkan Wanjakti adalah yang terbaik. Nanti Presiden akan mempertimbangkan. Jika tidak ada masalah, beliau akan menerima apa yang diusulkan oleh Wanjakti," kata Tedjo.

Menurut dia, Presiden biasanya menerima apa yang sudah diproses Wanjakti. "Unsur di Wanjakti itu tidak hanya Kepala Polri, tetapi ada beberapa perwira tinggi yang akan menentukan pilihannya. Tentunya pilihan terbaik yang akan diajukan kepada Presiden," kata Tedjo.

http://print.kompas.com/baca/2015/04/17/Kembalikan-Hubungan-Baik-Polri-KPK