(Kompas) Ketidakpuasan atas Kinerja Institusi Demokrasi Tinggi

12/12/2018

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan sistem demokrasi di Tanah Air tidak diiringi dengan kepuasan terhadap kinerja dari institusi-institusi demokrasi. Tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik, dan Kepolisian Negara RI masih menempati posisi tertinggi.

Hal ini terlihat dari hasil survei Poltracking Indonesia bertajuk "Refleksi 17 Tahun Reformasi: Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Institusi Demokrasi" yang dipaparkan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, Selasa (19/5), di Jakarta.

Hadir dalam acara ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, serta Ketua Harian (demisioner) Partai Demokrat Syarief Hasan.

Survei dengan 1.200 responden ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 23-31 Maret 2015.

Menurut survei tersebut, sebanyak 67,9 persen responden menilai demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia. Pelaksanaan demokrasi mencapai tingkat kepuasan 43,5 persen. Sementara kepuasan terhadap kebebasan 55 persen; penghormatan terhadap perbedaan/pluralitas suku bangsa, agama, dan ras (64,9 persen); pelaksanaan hak asasi manusia (52,6 persen); serta kesiapan pelaksanaan pilkada serentak pada akhir 2015 (41,2 persen).

Pendapat positif publik tentang pelaksanaan demokrasi ini tak diimbangi dengan kinerja institusi demokrasi. Ketidakpuasan tertinggi terletak pada kinerja DPR, partai politik, Polri, DPD, dan Presiden.

Hasto Kristiyanto menuturkan, tingginya ketidakpuasan terhadap parpol menjadi tantangan bagi PDI-P untuk membuktikan kinerja dan komitmennya kepada rakyat. Apalagi, kini PDI-P jadi partai pendukung pemerintah.

Menurut Fahri Hamzah, semangat reformasi harus terus dilakukan oleh DPR dengan berbagai penguatan.

Syarief Hasan mengatakan, selama perjalanan 10 tahun pemerintahan SBY, Partai Demokrat semakin memahami bahwa demokrasi merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Bima Arya mengatakan, pemahaman terhadap demokrasi sering hanya berada dalam pemahaman sempit, yakni adanya partisipasi rakyat dan kebebasan. Tidak semua siap berdemokrasi, termasuk anggota Dewan, politisi, dan institusi lainnya. (OSA)

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Ketidakpuasan atas Kinerja Institusi Demokrasi Tinggi