Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas) Menteri Yuddy: Presiden Jokowi Tak Pernah Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR
Foto: Bagian dari pidato penutupan masa sidang Ketua DPR-RI Setya Novanto di Paripurna ke-27
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah memberikan persetujuan terhadap gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang baru.
Menurut dia, persetujuan yang diberikan hanya untuk pembuatan laboratorium dan museum di gedung DPR yang sudah ada.
"Waktu rapat konsultasi, seingat saya yang disetujui adalah membangungan museum, laboratorium. Tidak ada persetujuan pembangunan gedung baru, nah saya nggak tahu persis dari mana awalnya adanya persetujuan itu. Saya kira bisa ditanyakan ke Ketua DPR," kata Yuddy saat dijumpai di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (26/4/2015).
Yuddy menuturkan pemerintah hanya menyetujui pembuatan museum dan laboratorium itu dibangun di gedung yang sudah ada. Alokasi anggaran yang ada pun hanya berupa renovasi gedung. Menurut dia, DPR memang memerlukan museum dan laboratorium itu.
"Museum diperlukan untuk bahan pembelajaran sejarah bagi generasi muda. Kemudian, laboratorium itu sebagai bahan preferensi. Kalau sampai bangun gedung baru seingat saya tak ada persetujuan presiden," ucap dia.
Politisi Partai Hanura menjelaskan pemerintah masih tetap berpegang pada moratorium pembangunan gedung pemerintahan. Sehingga, tidak ada pembangunan gedung pemerintah selama moratorium itu masih berlaku.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku tak mengetahui adanya alokasi anggaran untuk pembangunan gedung DPR baru tersebut. Dia pun meminta wartawan untuk menanyakan ke Ketua DPR.
"Kalau kegiatan menteri tanya ke menteri, kalau dewan tanyakan ke ketua dewan. Saya ndak hapal," kata dia sebelum bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia. Rencana pembangunan gedung baru diketahui setelah Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).