(Kompas) Pembekuan PSSI: Momentum benahi sepakbola nasional
12/12/2018
Sanksi kepada PSSI dari Menteri Pemuda dan Olahraga menjadi momentum membenahi sepak bola nasional. Namun, campur tangan pemerintah ini juga berisiko mengasingkan sepak bola Indonesia dari dunia internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA.
Peluang dan risiko ini menuntut langkah-langkah strategis dari Pemerintah sehingga pembenahan sepak bola nasional tercapai. Pemerintah harus belajar dari pengalaman lima tahun lalu saat Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang bergulir menjadi "bola panas".
KSN, yang diinisiasi oleh Pemerintah, memicu dualisme kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) dan Liga Primer Indonesia (IPL), serta memunculkan Kelompok 78 yang melawan kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di bawah Ketua Umum Nurdin Halid.
Konflik antaranggota PSSI ini berujung pada Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng yang menyatakan, pemerintah tidak mengakui kepemimpinan PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes. Pemerintah juga mencabut semua fasilitas negara yang digunakan para pejabat struktural PSSI.
Indonesia mendapat peringatan keras dari FIFA, tetapi tidak dibekukan. FIFA membentuk Komite Normalisasi yang mengambil alih tugas-tugas Komite Eksekutif PSSI dan menjalankan pemilihan pengurus baru.
Namun, pengurus baru PSSI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2011 di Solo sibuk menyelesaikan dualisme kepengurusan. Pengelolaan kompetisi profesional pun berantakan.
Kini, lima tahun sejak KSN, situasi yang mirip kembali terulang. Kali ini, pintu masuk yang diambil oleh pemerintah adalah verifikasi klub peserta ISL. Kemenpora, berdasarkan rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), menyatakan hanya 16 dari 18 klub peserta ISL yang layak mengikuti kompetisi profesional. Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dinilai belum bisa ikut kompetisi karena masalah legalitas klub.
Namun, PSSI melalui operator kompetisi PT Liga Indonesia tetap memasukkan Arema dan Persebaya dalam ISL yang kemudian disebut Liga QNB sesuai sponsor utama dari Qatar National Bank. Arema dan Persebaya pun menjalani dua laga sebelum liga jeda pada 12 April dan akan bergulir lagi pada 25 April.
Momentum Membenahi Sepak Bola Nasional
Menpora-PSSI Harus Diskusi
Cetak | 47 dibaca2 komentar
SURABAYA, KOMPAS — Sanksi kepada PSSI dari Menteri Pemuda dan Olahraga menjadi momentum membenahi sepak bola nasional. Namun, campur tangan pemerintah ini juga berisiko mengasingkan sepak bola Indonesia dari dunia internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA.
Peluang dan risiko ini menuntut langkah-langkah strategis dari Pemerintah sehingga pembenahan sepak bola nasional tercapai. Pemerintah harus belajar dari pengalaman lima tahun lalu saat Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang bergulir menjadi "bola panas".
KSN, yang diinisiasi oleh Pemerintah, memicu dualisme kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) dan Liga Primer Indonesia (IPL), serta memunculkan Kelompok 78 yang melawan kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di bawah Ketua Umum Nurdin Halid.
Konflik antaranggota PSSI ini berujung pada Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng yang menyatakan, pemerintah tidak mengakui kepemimpinan PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes. Pemerintah juga mencabut semua fasilitas negara yang digunakan para pejabat struktural PSSI.
Indonesia mendapat peringatan keras dari FIFA, tetapi tidak dibekukan. FIFA membentuk Komite Normalisasi yang mengambil alih tugas-tugas Komite Eksekutif PSSI dan menjalankan pemilihan pengurus baru.
00:00:00
KOMPASTVPenyelenggaraan kongres luar biasa PSSI hari ini (18/4) berujung pada pembekuan organisasi PSSI oleh Kemenpora. Sebelumnya kongres juga berlangsung di bawah tekanan. ribuan bonek atau suporter persebaya 1927, berunjuk rasa di depan lokasi penyelenggaraan. Mereka mengecam pelaksanaan kongres dan meminta pssi dibubarkan.
Namun, pengurus baru PSSI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2011 di Solo sibuk menyelesaikan dualisme kepengurusan. Pengelolaan kompetisi profesional pun berantakan.
Kini, lima tahun sejak KSN, situasi yang mirip kembali terulang. Kali ini, pintu masuk yang diambil oleh pemerintah adalah verifikasi klub peserta ISL. Kemenpora, berdasarkan rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), menyatakan hanya 16 dari 18 klub peserta ISL yang layak mengikuti kompetisi profesional. Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dinilai belum bisa ikut kompetisi karena masalah legalitas klub.
Namun, PSSI melalui operator kompetisi PT Liga Indonesia tetap memasukkan Arema dan Persebaya dalam ISL yang kemudian disebut Liga QNB sesuai sponsor utama dari Qatar National Bank. Arema dan Persebaya pun menjalani dua laga sebelum liga jeda pada 12 April dan akan bergulir lagi pada 25 April.
Menpora Imam Nahrawi kemudian mengeluarkan tiga kali surat peringatan agar PSSI menjalankan rekomendasi BOPI. Namun, peringatan itu tidak menghasilkan respons PSSI seperti yang diinginkan pemerintah.
Menpora kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01307 Tahun 2015 yang berisi sanksi administrasi pada PSSI. Surat yang bertanggal 17 April itu diumumkan pada 18 April bersamaan dengan KLB PSSI di Surabaya. Inti surat itu adalah pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI, termasuk hasil KLB di Surabaya, Sabtu, yang memilih kepengurusan periode 2015-2019.
Juru bicara Kemenpora Gatot S Dewabroto menegaskan, sanksi pembekuan terpaksa dijatuhkan karena PSSI tidak kunjung mengindahkan tiga surat teguran yang dilayangkan.
KLB akhirnya menghasilkan Ketua Umum La Nyalla Mahmud Mattalitti-menggantikan Djohar Arifin Husin, Wakil Ketua Umum Hinca Pandjaitan dan Erwin Dwi Budiawan, serta 12 anggota Komite Eksekutif.
"Hari Senin, saya akan ketemu Menpora. Saya akan menghadap dan membicarakan solusinya bagaimana, jangan main bekukan-bekukanlah, tetapi kalau setelah saya sampaikan masih diteruskan membekukan PSSI, terpaksa saya akan mengambil langkah hukum," kata La Nyalla.
La Nyalla juga langsung menggelar rapat Komite Eksekutif pada Sabtu malam untuk membahas sanksi Menpora itu. Rapat ini untuk menyusun solusi yang akan ditawarkan kepada Menpora. Selain itu, juga membahas apakah ISL akan bergulir kembali pada 25 April atau tidak.
Sekretaris Jenderal PSSI Joko Driyono menilai, sanksi Menpora ini merupakan agenda pertama kepengurusan PSSI yang baru yang membutuhkan kecermatan untuk mencari solusi terbaik.
Apa yang dikatakan Joko mengarah pada sanksi pembekuan dari FIFA kepada PSSI yang kini menjadi ancaman terkait intervensi pemerintah. Jika ini terjadi, kiprah Indonesia akan terasing dari dunia internasional.
Tim nasional dan klub tak boleh tampil dalam ajang internasional. Padahal, Indonesia akan tampil di SEA Games Singapura pada 5-16 Juni dan kualifikasi Piala Dunia Rusia 2018. Klub Persib Bandung dan Persipura Jayapura juga tengah bersaing dalam kompetisi antarklub Asia, Piala AFC, dan memimpin di grup masing-masing.
Atas dasar ini, Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia Ponaryo Astaman meminta pemerintah memikirkan dan mengantisipasi dampak yang diakibatkan dari sanksi yang mereka putuskan. "Kedua pihak (PSSI dan pemerintah) jangan mengedepankan ego masing-masing. Harus dipikirkan pula nasib pemain dan pelatih yang terkena dampaknya," ujar Ponaryo.
"Saya kira, ini sudah kebablasan. Ini (pengelolaan kompetisi dan timnas), kan, masuk ranah kewenangan PSSI. PSSI punya AD/RT yang selama ini berinduk ke FIFA. Jangan sampai putusan pemerintah semakin menimbulkan iklim yang tidak sehat di sepak bola nasional. Jika PSSI tidak menjalankan tugas dengan benar, harusnya pemerintah mengingatkan," kata pengamat sepak bola Fuad Afdhal.
Cetak | 
47 dibaca 
2 komentar