Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas Sore) Tak Ada DPD Golkar Manapun yang Ingin Keluar dari KMP
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII Partai Golkar yang berlangsung pada 18-19 November 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta dihadiri 500 peserta dari perwakilan 34 DPD I Partai Golkar, DPP Partai Golkar, dan perwakilan organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar.
”Tidak ada satu pun dalam pemandangan umum yang menghendaki Golkar keluar dari KMP (Koalisi Merah Putih). Umumnya kader merasa KMP menjadi koalisi yang terhormat sebagai kekuatan penyeimbang. Presidium KMP akan melakukan pembentukan struktur dari pusat sampai ke daerah,” ungkap Nurul, Rabu (19/11), di Jakarta.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta agar KMP terus diperkuat hingga ke kabupaten/kota. Penguatan partai-partai politik yang tergabung dalam KPM, menurut Aburizal, juga terus diperkuat.
”Presidium KMP sepakat bahwa koalisi harus dilakukan sampai tingkat daerah-daerah di kabupaten/kota,” kata Aburizal saat membuka Rapimnas VII Partai Golkar, Selasa.
Upaya penguatan partai-partai yang tergabung dalam KMP, katanya, terus dilakukan. Dalam waktu dekat ini, Presidium KMP akan meresmikan KMP Yogyakarta dan KMP Jawa Tengah.
Aburizal mengatakan, komitmen Partai Golkar untuk terus bergabung dalam KMP bukan didasarkan pada pragmatisme sesaat, melainkan didasarkan alasan bahwa KMP akan menjadi gerakan pembaru yang berkomitmen memperkuat Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, serta Binneka Tunggal Ika.
Ia menegaskan, kehadiran KMP bukan untuk menghalangi pemerintahan dan bukan untuk menghambat pembangunan era Presiden Joko Widodo.
Namun, menurut dia, justru memperkuat sistem presidensial di Indonesia serta mendorong akselerasi pembangunan yang diupayakan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo mampu berjalan efektif.
Jangan eksodus
Keberadaan KMP, menurut dia, akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran koalisi kubu Prabowo Subianto tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk menyederhanakan kekuatan politik nasional menjadi dua kekuatan atau dua tenda besar yang saling bersaing, baik di luar maupun di dalam parlemen.
Aburizal berharap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX tidak akan kembali mendorong munculnya eksodus kader potensial yang dimiliki partai itu.
”Kami tidak ingin ada lagi eksodus kader-kader potensial dengan mendirikan partai baru,” kata Aburizal.
Menurut dia, fenomena eksodus atau perpindahan kader potensial tersebut menandakan bahwa kedewasaan berdemokrasi di internal partai berlambang pohon beringin itu belum terwujud.
Bukti sejarah yang menunjukkan terjadinya eksodus tersebut adalah pada Munas VI lahir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), pada Munas VII lahir Partai Gerindra, dan pada Munas VIII lahir Partai Nasdem.
Oleh sebab itu, katanya, agenda Rapimnas VII sebagai bagian dari persiapan Munas IX perlu berfokus pada penguatan soliditas seluruh kader.
”Strategi Rapimnas kali ini adalah bagaimana kami memantapkan soliditas partai, mendorong persaingan antarkader secara sehat dan demokratis, sekaligus untuk mencegah terjadinya eksodus kader,” katanya.