(Kompas.com) Bantu Pencitraan Jero Wacik, Pemred "Indopos" Terima Rp 2,5 Miliar

12/12/2018

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik disebut menggunakan uang negara yang ada di Kementerian ESDM untuk biaya pencitraan melalui media harian Indopos. Jero meminta Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM saat itu, Waryono Karno, untuk menyediakan uang tersebut.

Waryono kemudian mengadakan rapat yang diikuti sejumlah bawahannya beserta Muhammad Noer Sadono alias Don Kardono, Pemimpin Redaksi Indopos.

"Waryono menjelaskan bahwa Don akan membantu meningkatkan pencitraan Kementerian ESDM, termasuk terdakwa selaku menteri, melalui Indopos," ujar jaksa Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Jaksa mengatakan, setelah itu dibuatlah kontrak kerja sama antaraIndopos dan Kementerian ESDM pada tahun 2012-2013, yang ditandatangani oleh Don dan Ego Syahrial selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM. Dalam perjanjian itu, biaya yang disepakati sebesar Rp 3 miliar untuk satu tahun. (Baca: Jaksa: DOM ESDM Dipakai untuk Biayai Acara Ulang Tahun Jero Wacik dan Istrinya)

Adapun kegiatan pencitraan itu meliputi konsultasi pengembangan isu, perencanaan berita, reportase, pengeditan, sampai penayangan berita positif ESDM di tiga media Grup Jawa Pos, yakni Indopos, Rakyat Merdeka, dan Jawa Pos. (Baca:Mengeluh Dana Operasional Menteri ESDM Kecil, Jero Wacik Minta Ditambah)

Pemberian uang dilakukan pertama kali pada 19 Januari 2012 sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut diberikan Ego kepada Don di ruang kerjanya. Pemberian selanjutnya dilakukan pada 20 Februari 2012 sebanyak Rp 250 juta.

Tiga hari kemudian, dilakukan pembayaran lagi sebesar Rp 500 juta kepada Don. Pemberian uang terus dilakukan hingga sekitar akhir Februari atau awal Maret 2012. Don menerima uang Rp 2,5 miliar. (Baca: Jero Wacik Didakwa Selewengkan Dana Operasional Menteri Rp 8,4 Miliar)

"Kekurangan uang Rp 500 juta belum dibayarkan kepada Don karena uang kickback dari rekanan penyedia jasa konsultasi di Setjen ESDM tidak mencukupi jumlahnya," kata jaksa.

Atas perbuatannya, Jero dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 joPasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas.com) Bantu Pencitraan Jero Wacik, Pemred "Indopos" Terima Rp 2,5 Miliar