Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas.com) Berdayakan UMKM, Komisi VI Minta Pemerintah Kerja Sama dengan Uni Eropa
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah Indonesia segera menyusun langkah kerja sama Uni Eropa dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menurut Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Uni Eropa memiliki sejarah panjang koperasi dan UMKM yang berhasil mensehjahterakan para anggota dan pelakunya.
"Oleh karenanya pemerintah harus mampu memberdayakan Koperasi dan UMKM agar bisa tumbuh dan berkembang sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan memiliki daya saing yang tinggi terutama memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," kata Achmad dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Achmad mengungkapkan, saat ini komisi VI DPR RI sedang menyusun RUU tentang BUMN dan RUU Persaingan Usaha.
Di sisi lain negara-negara Uni Eropa dikenal sangat baik menjaga daya saing BUMN secara transparan dan menjaga kedaulatan negara. Untuk itu, kata dia, Komisi VI DPR RI berminat menjalin kerjasama dengan Uni Eropa dalam hal pertukaran informasi tentang mekanisme pembinaan dan pengelolaan aset–aset BUMN dan Persaingan Usaha Sehat.
Dia menyampaikan, rasio ekspor Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2014 sebesar 23,7 persen. Sedangkan Uni Eropa memiliki rasio ekspor terhadap Produk Domestik Eropa sebesar 40,1 persen.
"Hal ini membuka peluang kerjasama ekspor Indonesia ke Uni Eropa, terutama ekspor industri manufaktur selain juga ekspor komoditas pertanian, perikanan dan perkebunan," lanjut Achmad.
Dalam rapat kerja yang digelar Kamis ini, dia berharap ada masukan dan informasi mengenai hambatan dan kendala peningkatan kerjasama dengan Uni Eropa terutama bidang Koperasi dan UMKM, rasio ekspor Indonesia terhadap PDB yang meningkat, realisasi investasi yang melibatkan BUMN serta potensi perdagangan berbasis kemaritiman.