Dalam pertemuan itu, Setya dan Riza diduga meminta sejumlah saham PT Freeport dan saham proyek listrik kepada Maroef, dengan mencatut nama Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Rekaman itu lalu digunakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk melaporkan pelanggaran etika Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. 

"Ketika direktur perusahaan asing merekam secara sepihak, itu harus dilihat sebagai sebuah preseden. Motif penegakan hukum atau motif kepentingan bisnis itu sendiri harus dilihat betul," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (6/12/2015) lalu. 

Hasto mengatakan, Badan Intelijen Negara saja mempunyai aturan yang ketat mengenai perekaman secara diam-diam ini. (Baca: Jusuf Kalla Sarankan Setya Novanto Mundur sebagai Ketua DPR)

Maroef yang merupakan mantan Wakil Kepala BIN harusnya menyadari hal itu. 

Hasto pun meminta masyarakat jangan hanya melihat masalah ini di permukaan, tetapi secara mendalam terhadap adanya konflik kepentingan untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. 

(Baca: Sekjen PDI-P Sebut Sejarah Soekarno Lengser Bisa Terulang karena Kasus Freeport) 

"Sejak dulu kita lihat bagaimana Bung Karno dilengserkan ketika ada proses-proses untuk menguasai sumber kekayaan alam bangsa. Sejarah itu bisa terulang. Kita harus melihat kemungkinan ada kepentingan asing," ucap Hasto. 

Sikap Hasto berlanjut ke elite PDI-P yang ada di parlemen. Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto juga ikut mempertanyakan motif Maroef yang merekam pertemuannya dengan Novanto dan Riza. 

Dia mempertanyakan langkah Sudirman yang kemudian melaporkan rekaman itu ke MKD. Menurut Bambang, seluruh proses ini akhirnya membuat gaduh kancah perpolitikan nasional. 

"Kalau kayak begini kan bikin gaduh. Apa enggak bisa dirembuk?" ucap Bambang. (Baca: Setya Novanto: Rekaman Maroef Melawan Hukum, Ilegal, dan Tak Bisa Jadi Alat Bukti)

Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno pun meminta agar masyarakat tidak melihat kasus yang menjerat Setya Novanto ini dari satu sisi saja. 

Ketua DPP PDI-P bidang ekonomi ini meminta agar masyarakat melihat secara jernih bahwa ada bos perusahaan asing yang berinisiatif bertemu pimpinan lembaga tinggi negara.