Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas.com) Kementerian ESDM Rampungkan Buku Putih PLTN
JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah merampungkan peta jalan atau buku putih pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 5.000 megawatt (MW).
Hal itu dikatakan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Maritje Hutapea. "Kami sudah rampungkan buku putih. Ini juga sudah ditandatangani Pak Menteri (Menteri ESDM Sudirman Said)," ujarnya di kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Jumat (12/6/2015).
Nantinya, buku putih ini akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk pembahasan mengenai kelanjutan pembangunan PLTN tersebut.
Menurut Maritje, proyek PLTN di Indonesia sendiri cukup menarik banyak investor dari dalam ataupun luar negeri. Ia melanjutkan, di Indonesia terdapat daerah-daerah yang secara geologis aman digunakan dalam pembangunan proyek PLTN.
"Ada di beberapa wilayah, seperti Kalimantan dan Bangka," kata Maritje. Namun, pembangunan PLTN di Indonesia masih menyisakan pertentangan dari berbagai pihak.
"Ada kekhawatiran mengenai safety. Masyarakat boleh saja khawatir, tetapi jangan terlalu berlebihan. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Ia juga bilang, buku putih yang sudah ditandatangani Menteri ESDM tersebut masih menunggu lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kami menunggu kepatuhan dari Presiden, go or not go. Begitu Presiden bilang go nuclear, kami sudah siap," tuturnya.
Ia mengklaim, banyak pemerintah daerah yang meminta PLTN dibangun di wilayahnya. Selain itu, para investor berminat membangun PLTN di Indonesia.
"Sekarang ini ada banyak pemerintahan dari Kalimantan, Bangka, terutama Jawa yang minta. Investor banyak yang berasal dari Korea, Rusia. Saya sebulan saja di aneka energi sudah ada tiga investor," ujarnya.
Meski sudah mendapat respons positif, Maritje mengatakan, pemerintah tak mau gegabah dalam mengembangkan energi nuklir. Pasalnya, masih ada pihak yang mengkhawatirkan keamanan energi tersebut. (Pratama Guitarra)