Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas.com) Kubu Aburizal Dukung Pemerintah, PDI-P Ungkit Kursi Ketua DPR
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyambut baik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie yang akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Namun, Hasto meminta dukungan Golkar itu harus dibuktikan dengan suatu sikap nyata. Dia pun mengungkit soal kursi Ketua DPR yang sehahrusnya milik PDI-P sebagai partai pemenang pemilu 2014.
Kegagalan PDI-P mendapat kursi Ketua DPR itu dikarenakan adanya revisi Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Melalui revisi itu, Ketua DPR pun menjadi milik Golkar.
"Suara rakyat sudah dihentikan. Apalagi UU MD3 itu kan dibuat setelah mereka kalah pileg dan pilpres. Itu kan tidak fair," kata Hasto di Jakarta, Selasa (12/1/2016).
(Baca: Bertemu Jokowi, Aburizal Sampaikan Dukungan dan Klaim Konflik Golkar Selesai)
Akibat direvisinya UU MD3, pimpinan DPR diusung secara paket oleh gabungan partai politik. Koalisi Merah Putih yang saat itu memiliki suara mayoritas di parlemen pun akhirnya menang melawan KIH.
"Jadi buat saya, tanpa sebuah kesadaran membangun bangsa dan negara, bangun demokrasi berkeadaban, dukungan-dukungan itu sifatnya hanya transaksional," kata Hasto.
Hasto tak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah partainya menginginkan melakukan revisi UU MD3 dan mengocok ulang pimpinan DPR. Hasto hanya menjelaskan bahwa partainya sudah terbiasa menghadapi politik kekuasaan sejak zaman orba.
(Baca: Agung Laksono Ingatkan Pemerintah agar Hati-hati Sikapi Dukungan Kubu Aburizal)
"Toh nyatanya kami tetap eksis. Jadi buat kami, selama kami sama rakyat, kami tidak mengemis-ngemis jabatan," ucap Hasto.
Aburizal Bakrie, menyampaikan dukungannya kepada pemerintah saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aburizal menyampaikan dukungan itu setelah merasa bahwa perselisihan kepengurusan di internal Golkar selesai.
"Karena persoalan Golkar sudah selesai, maka barulah kami datang menghadap Bapak Presiden untuk memberikan suatu dukungan dan duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan bangsa," kata Aburizal.