Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas.com) Pelatihan Guru Tak Memadai
JAKARTA, KOMPAS — Cakupan pelatihan bagi guru yang bertujuan meningkatkan mutu tenaga pendidik belum memadai. Selain itu, sejumlah program pelatihan juga dinilai belum tepat sasaran.
"Pemerintah belum sistematis dalam mengupayakan peningkatan kompetensi guru. Jumlah pelatihan yang digelar tidak sebanding dengan jumlah guru yang ada," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/7).
Menurut dia, banyak permintaan dari guru di sejumlah daerah agar pemerintah mengadakan pelatihan yang terarah dan berkesinambungan. Perkembangan zaman menuntut guru terus memperbarui ilmu dan mampu menguasai teknologi.
"Setiap tahun, hanya sekitar 500 guru di kabupaten atau kota yang punya kesempatan mengikuti pelatihan. Padahal, jumlah guru dalam satu kabupaten atau kota bisa mencapai 10.000 guru," katanya, menggambarkan kondisi di lapangan. Ia menilai, pelatihan selama ini belum sesuai dengan kebutuhan guru. Selain itu, pelaksanaan program pelatihan juga lebih sering berbasis proyek tanpa evaluasi yang jelas.
Anggaran dinaikkan
Sulistiyo berpendapat, pemerintah perlu memetakan kompetensi guru melalui tes yang komprehensif. Uji kompetensi harus menilai aspek profesional, pedagogik, individual, dan sosial. Selanjutnya, guru dapat diklasifikasikan berdasarkan kompetensi sehingga program pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengatakan sudah mulai membuat program pelatihan terkonsep.
"Tes kompetensi untuk semua guru akan selesai akhir tahun ini. Lalu, kami akan membuat 10 kelompok berdasarkan skor. Awal 2016, kami akan memberikan modul dan pelatihan sesuai kebutuhan," ujar Sumarna. Pihaknya menyiapkan 190 modul berdasarkan kelompok mata pelajaran dan keahlian.
Menurut Sumarna, ada 700.000-800.000 guru yang mendapat pelatihan setiap tahun. "Tahun depan, kami ingin semua guru mendapat pelatihan. Anggaran pelatihan juga akan dinaikkan mencapai 2-3 kali lipat dari sebelumnya," katanya.