Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas.com) Pemerintah Jajaki Lagi Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa
12/12/2018
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali menjajaki kerjasama perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa.
Rencana itu sempat mencuat namun meredup lantaran pergantian pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi.
Menurut Mendag Thomas Lembong, kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa sangat penting.
Sebab ia yakin, tanpa kerjasama itu akan lebih banyak perusahaan yang akan hengkang dari Indonesia.
"Kita prihatin soal pabrik Panasonic, Toshiba, Ford, dan sebagainya. Kalau tidak cepat (FTA dengan Uni Eropa), maka ini semakin banyak pabrik yang akan tutup dan pindah ke Vietnam," ujar Lembong di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/2/2016).
Ia menjelaskan, Vietnam sebagai pesaing Indonesia sudah terlebih dulu menandatangi kesepatakan perdagangan bebas dengan Uni Eropa.
Hal itu diyakini menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan besar untuk pindah ke Vietnam.
"Mereka (Vietnam) sudah punya akses bebas ke pasar ekspor besar seperti Eropa, dan Amerika," kata Lembong.
Menurut Mendag, Presiden Jokowi sudah memberikan tenggat waktu dua tahun untuk menyelesaikan FTA dengan Uni Eropa.
Ia berharap semua proses perundingan dengan Uni Eropa rampung pada akhir 2017 nanti.
Hingga saat ini tutur dia, tim dari Kementerian Perdagangan sudah beberapa kali berunding dengan tim dari Uni Eropa.
Beberapa hal yang dipersiapkan diantaranya persolan teknis yang mencakup berbagai dokumen.
Menurut Mendag Thomas Lembong, kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa sangat penting.
Sebab ia yakin, tanpa kerjasama itu akan lebih banyak perusahaan yang akan hengkang dari Indonesia.
"Kita prihatin soal pabrik Panasonic, Toshiba, Ford, dan sebagainya. Kalau tidak cepat (FTA dengan Uni Eropa), maka ini semakin banyak pabrik yang akan tutup dan pindah ke Vietnam," ujar Lembong di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/2/2016).
Ia menjelaskan, Vietnam sebagai pesaing Indonesia sudah terlebih dulu menandatangi kesepatakan perdagangan bebas dengan Uni Eropa.
Hal itu diyakini menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan besar untuk pindah ke Vietnam.
"Mereka (Vietnam) sudah punya akses bebas ke pasar ekspor besar seperti Eropa, dan Amerika," kata Lembong.
Menurut Mendag, Presiden Jokowi sudah memberikan tenggat waktu dua tahun untuk menyelesaikan FTA dengan Uni Eropa.
Ia berharap semua proses perundingan dengan Uni Eropa rampung pada akhir 2017 nanti.
Hingga saat ini tutur dia, tim dari Kementerian Perdagangan sudah beberapa kali berunding dengan tim dari Uni Eropa.
Beberapa hal yang dipersiapkan diantaranya persolan teknis yang mencakup berbagai dokumen.