Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas.com) Peralihan Status PTS Menjadi PTN Diprioritaskan di Daerah Tertinggal
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta laporan perkembangan peralihan status 29 perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN).
Peralihan status semua PTS itu menemui kendala, seperti untuk urusan serah terima aset, lahan, dan status kepegawaian.
"Saya kira itu perlu segera diselesaikan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2015).
Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir menjelaskan, ada 29 PTS dengan sekitar 4.300 pegawai yang akan beralih menjadi PTN.
Sampai saat ini, peralihan status dan sistem penggajian ribuan pegawai itu belum dipastikan.
Ia mengungkapkan, ada usulan yang muncul untuk menjadikan pegawai dari PTS yang akan berubah menjadi PTN itu sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Lalu ada juga wacana bahwa pegawai yang berusia di bawah 35 tahun bisa menjadi PNS dengan mengikuti tes.
"Jadi P3K sampai pensiun, kalau dosen sampai usia 65 tahun, pegawai administrasi sampai usia 58 tahun," ucap Nasir.
Nasir melanjutkan, daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar akan diberi kesempatan untuk mengajukan perubahan status PTS menjadi PTN. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan.
Adapun di Indonesia saat ini terdapat 134 PTN dan hampir separuhnya berada di Pulau Jawa, serta 4.200 PTS yang sebagian besar juga berada di Jawa.
"Oleh karena itu, kami ingin coba moratorium PTN di Jawa, nanti akan kami kembangkan di luar Jawa bidang engineering, life science, MIPA untuk kebutuhan ekonomi ke depan," ucap Nasir.