(Kompas.com) Perekonomian Tengah Melemah, Pengusaha Pertambangan Bauksit Ingatkan Pemerintah soal Insentif

12/12/2018

KOMPAS.com - Saat perekonomian Indonesia tengah melemah, pengusaha pertambangan bauksit mengingatkan pemerintah soal insentif. Menurut Direktur Utama PT Harita Prima Abadi Mineral (HPAM) Erry Sofyan, insentif itu berwujud tax holiday atau kebijakan pemerintah melakukan pengurangan atau penghilangan pajak penghasilan secara sementara. "Insentif itu kan janji pemerintah," katanya di Jakarta pada Selasa (11/8/2015).

Lebih lanjut, Erry Sofyan mengatakan insentif tax holiday itu diperlukan untuk membuat harga bauksit bisa bersaing. Catatan Erry menunjukkan bahwa persaingan harga di pasar bauksit terbilang ketat. Australia, misalnya, menawarkan harga 320 dollar AS per ton. Sementara, menurut Erry, biaya produksi bauksit pihaknya berada di harga 376 dollar AS per ton. Lantaran itulah, menurut Erry, harga yang kompetitif tawaran dari pihaknya adalah 390 dollar AS per ton dengan opsi kenaikan harga per tahun antara empat hingga lima persen.

Menurut Erry, HPAM sementara waktu menghentikan ekspornya karena pemberlakuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambang Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Menurut data sebagaimana warta Harian Kompaspada Kamis (6/8/2015), Grup Harita memunyai stok 1,14 juta ton bauksit yang tertahan di lapangan timbun kawasan Air Upas dan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nilai stok itu mencapai 1,14 juta ton.

Sementara itu, HPAM juga sedang membangun fasilitas pemurnian bauksit di Kecamatan Kendawangan senilai 2,2 miliar dollar AS. Menurut Erry, tahap pertama pembangunan akan rampung pada kuartal pertama 2016. Selain itu, HPAM juga membangun pelabuhan dan pembangkit listrik. "Perusahaan menunjukkan keseriusan," tuturnya sembari menambahkan bahwa sejak awal 2014 pihaknya sudah mengurus ihwal tax holiday itu ke pemerintah.

Lebih lanjut, Erry berharap agar tahun depan, pihaknya sudah bisa mengekspor kembali bauksit. Kalau hal itu terlaksana, HPAM bisa mendapatkan kepercayaan bank untuk menuntaskan fasilitas pemurnian berikut pendukungnya itu sesuai target pada 2020.

Menurut Erry juga, hal yang menjadi perhatian pihaknya adalah izin ekspor bagi perusahaan pertambangan Freeport. Pemerintah pada akhir Juli tahun ini memberikan perpanjangan izin tersebut. Lantaran hal itulah, Freeport tak lagi mengalami penundaan pengapalan konsentratnya ke luar negeri. "Ini soal rasa keadilan saja,"demikian Erry Sofyan.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas.com) Perekonomian Tengah Melemah, Pengusaha Pertambangan Bauksit Ingatkan Pemerintah soal Insentif