Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas.com) Takdir "Pemain" Cadangan
KOMPAS.com - Senyum menghiasi wajah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berada di lahan persawahan Desa Senggreng, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur satu hari lalu. Berjalan menggunakan tongkat, Menteri Amran menyalami para petani satu persatu yang tengah bersiap memanen padi di petakan sawah setempat.
Catatan Dinas Pertanian Kabupaten Malang menunjukkan di desa tersebut ada 300 hektar lahan yang siap panen. Total luasan persawahan di Desa Senggreng mencapai 700 hektar. Sementara, di seluruh kecamatan tersebut ada 1.900 hektar lahan persawahan.
Amran mengaku senang lantaran panen padi akhirnya terlaksana di berbagai daerah di Tanah Air, khususnya pada Februari. Setahun silam, Indonesia terlanda fenomena alam El Nino. Sedikit banyak, kondisi panas terik melebih batas waktu normal memberi pengaruh pada penanaman hingga pemanenan padi.
Tak hanya itu, kompleksitas masalah pangan, sebagaimana catatan dari Kepala Pusat dan Data Informasi Kementan Suwandi memberi andil terganggunya realisasi swasembada pangan, khususnya beras. Padahal, target itu menjadi salah satu andalan pencapaian Kementan. "Kalau stok beras cukup, kita tidak perlu mengimpor," begitu acap diucapkan Amran dalam berbagai kesempatan.
Menjawab pertanyaan Kompas.com usai acara panen tersebut, Menteri Amran mengaku tetap melakukan koordinasi dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ihwal impor beras. Menteri Perdagangan memang menjadi pejabat yang memunyai kewenangan untuk melakukan pembelian pangan dari luar negeri.
Menurut Amran, koordinasi ini penting lantaran pemerintah memang punya tugas untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. "Tiga hari yang lalu saya berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan," tutur Menteri Amran.
Cadangan
Kembali, Menteri Amran mengingatkan bahwa impor beras adalah kebijakan pemerintah menyediakan cadangan pangan bagi masyarakat. Karena berstatus cadangan, beras impor baru akan dimanfaatkan jika pasokan lokal mengalami kekurangan. "Itu kan seperti permainan sepak bola. Kalau pemain utama tidak bisa bermain, barulah pemain cadangan masuk bermain," kata Amran mengisyaratkan beras impor seperti takdir "pemain" cadangan.
Lebih lanjut, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Angkatan Ramalan (ARAM)-II 2015 sebagaimana termaktub dalam catatan Suwandi tadi, produksi padi pada 2015 menyentuh angka 74,9 juta ton. Angka ini naik 5,85 persen ketimbang capaian 2014.
Sementara, menyambut panen tahun ini, Amran mengaku optimistis hasilnya bisa melebihi 2015. Pada Maret 2016, ujarnya, akan ada panen di luasan 2,5 juta hektar. Panenan di luasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan gabah hingga 13 juta ton.
Terkini, pada Jumat (5/2/2016), menurut data Kementan, Menteri Pertanian akan melakukan panen padi di lahan seluas 5.000 hektar. Lahan seluas itu berada di Kabupaten Deli Serdang.
Catatan dari Direktur Pengadaan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Wahyu yang ikut hadir dalam acara panen di Kabupaten Malang tersebut menunjukkan saat ini ada stok beras di gudang-gudang pihaknya hingga 1,5 juta ton. Dari jumlah itu, satu juta ton adalah beras impor. Sementara, sisanya adalah stok beras lokal. "Yang beras impor memang belum dipakai, masih disimpan," kata dia.
Wahyu, lebih lanjut mengatakan pihaknya menyambut baik upaya pemerintah melakukan penguatan Bulog sebagai stabilisator stok beras. "Kalau stok lokal bisa mencukupi, memang tidak perlu impor," demikian Wahyu.