Kondisi Nilai Tukar Rupiah - Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dan BI, OJK, Menkeu dan LPS

12/12/2018

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 26 Maret 2015 dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo; Menteri Keuangan (MenKeu) Bambang Brodjonegoro; Ketua Otoritas jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad; dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Heru Budiargo, membahas kondisi nilai tukar Rupiah.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 11, Fadel Muhammad. Fadel membuka rapat dengan memberikan konteks bahwa di APBN-P 2015 Pemerintah menetapkan nilai tukar Rupiah sebesar Rp.12,500. Namun demikian sekarang nilai tukar Rupiah sudah di kisaran Rp.13,000. Menurut Fadel ini sudah sebuah peringatan bagi semua dan mempersilahkan Mitra Rapat untuk memberikan pemaparan.

Pemaparan Mitra

Secara bergiliran para Mitra Rapat memberikan pemaparan beberapa hal terkait fluktuasi Rupiah antara lain:

Gubernur Bank Indonesia - Agus Martowardojo:

Bahwa pemulihan dari krisis ekonomi global lambat dan tidak berimbang
Contoh RRC (China) selama ini pertumbuhan ekonominya 2 digit. Namun tahun ini akan ada perlambatan pertumbuhan ke 7.4% dan di 2016 estimasi 6.8%
Saat pembahasan APBN-P 2015 terakhir di Januari 2015 harga minyak sebesar USD 47 per barrel. Namun di April 2015 harga minyak sudah naik 20% ke USD 60 per barrel.
Sejak 2008 Amerika Serikat (AS) melakukan ‘quantitative easing’ (pelonggaran kuantitatif). Namun sejak akhir 2013 AS memperketat dan suku bunga di AS pelan-pelan naik.
Menurut BI tantangan terbesar Indonesia adalah defisit transaksi berjalan (current account defisit).
Defisit transaksi berjalan masih 2.95%. Diakui bahwa impor lebih besar daripada ekspor, namun masih dalam kisaran aman.
Jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Swasta meningkat sebesar USD 126 milyar di awal 2015. Nilai ini lebih besar daripada ULN Pemerintah
Tingginya tingkat ULN Swasta menambah kerentanan nilai tukar Rupiah karena sebagian besar tidak terlindungi dari resiko fluktuasi kurs.
Menurut BI dibanding dengan tahun 1998 (Krismon 1998) depresiasi Rupiah di 2014 tidak parah. Dibandingkan dengan mata uang negara-negara berkembang lainnya (Russia, Brazil, Turki, Afrika Selatan) yang juga ada depresiasi nilai tukar mata uangnya terhadap Dollar, menurut BI Rupiah depresiasinya lebih rendah 1.6%.
BI menambahkan bahwa walaupun Rupiah melemah (depresiasi) terhadap USD, namun terhadap mata uang lain (Euro, Won Korea, dll) justru Rupiah menguat.
Mandat BI adalah menjaga stabilitas nilai Rupiah bukan mencapai nilai tukar Rupiah tertentu.
BI akan stabilkan nilai tukar Rupiah dengan menjaga volatilitasnya. (Volatilitas Rupiah 11% vs. Volatilitas Brazil Escudo 36%)
Indonesia mempunyai komitmen untuk menjaga sistem devisa bebas meskipun ada untung dan ruginya.
BI akan menempuh langkah agar inflasi Indonesia di 2016 sebesar 4% (+/- 1%).
3 langkah yang akan ditempuh BI untuk stabilisasi Rupiah adalah:

Menurunkan defisit transaksi berjalan dan mencapai target inflasi dengan BI terus membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Utang Negara (SUN) di pasar sekunder dan mendukung kebijakan memangkas subsidi BBM.
Menjaga Nilai Tukar Rupiah
Mengatur ULN

Ketua Otoritas Jasa Keuangan - Muliaman Hadad:

Menurut OJK kondisi sektor jasa keuangan secara umum masih baik.
Capital-Adequacy-Ratio (CAR) rata-rata perbankan nasional masih 21%. Jauh diatas ketentuan yaitu 8%
Lambatnya pertumbuhan ekonomi China dan menguatnya ekonomi AS akan timbulkan tekanan arus modal keluar Indonesia. Investor tarik dana mereka di pasar uang untuk diputar dan di-investasikan di AS.
OJK berkomitmen untuk mendorong kredit untuk sektor kemaritiman dan memperluas layanan branchless banking (layanan keuangan tanpa kantor) agar pertumbuhan industri di Indonesia bisa ditingkatkan.

Menteri Keuangan - Bambang Brodjonegoro:

Penerimaan Pajak di 2-3 bulan pertama di 2015 lebih rendah dibandingkan tahun 2014 karena Kemenkeu meminta wajib pajak membenahi Surat Pemberitahuan (SPT).
Namun demikian pendataan wajib pajak sudah jauh lebih lengkap dan Menkeu optimis Pemerintah bisa kejar targetnya.
Kemenkeu akan fokus memperbaiki tax coverage di Indonesia. Menurut Kemenkeu dari 25 juta wajib pajak yang terdaftar hanya 10 juta yang menyampaikan SPT.
Kemenkeu fokus kepada mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit) dengan mengeluarkan kebijakan agar industri ekspor (pertambangan, batubara, CPO dan Migas) wajib untuk memakai fasilitas Letter of Credit (L/C) agar mata uang USD berputar dulu di perbankan Indonesia.
Kemenkeu juga mendorong kebijakan untuk meningkatkan penggunaan Bio-Diesel sampai dengan 15%
Kemenkeu juga akan mengeluarkan kebijakan bea masuk anti-dumping bagi import; dan
Kemenkeu akan memberikan insentif kepada industri galangan kapal supaya kapal-kapal diproduksi di Indonesia.
Kemenkeu akan membebaskan visa untuk 30 negara baru dan total 45 negara untuk mengurangi defisit anggaran.
Pemerintah juga akan membentuk BUMN reasuransi baru dan memberi insentif pajak bagi perusahaan asing yang menahan dividen dan re-investasi di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan - Heru Budiargo

Berdasarkan pantauan LPS indeks stabilitas perbankan dalam kondisi normal - Return-on-Asset 2.8%, Return-on-Equity 18% dan Capital-Adequacy Ratio 21%
Dari Januari-Maret 2015 tidak ada laporan bank gagal dan tingkat pembayaran premi dari bank sudah 100%.
LPS selalu menjaga daya tahan perbankan Indonesia dan koordinasi erat dengan Menkeu, BI dan OJK.
LPS mendorong agar RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) segera menjadi Undang-Undang.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan Gubernur BI, MenKeu, Ketua OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Andreas Eddy Susetyo dari Jatim 5. Andreas fokus kepada dampak pelemahan Rupiah terhadap APBN-P 2015, terutama estimasi pertumbuhan ekonomi dan estimasi penerimaan negara. Andreas menilai strategi industrialisasi Indonesia belum jelas arahnya. Andreas minta klarifikasi dari Pemerintah rencana kebijakan yang sudah dipersiapkan untuk meyakinkan pasar untuk menambahkan supply US Dollar. Sehubungan dengan kepercayaan publik terhadap OJK, Andreas menilai OJK akan diuji kredibilitasnya dalam penentuan direksi-direksi bank.

Hendrawan Supratikno dari Jateng 10. Sehubungan dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), Hendrawan minta klarifikasi parameter yang digunakan FKSSK saat ini untuk menentukan negara ini krisis atau tidak. Sehubungan dengan rencana kebijakan untuk eksportir diwajibkan menggunakan Letter-of-Credit (L/C), Hendrawan merujuk kepada kasus PT.Bukit Asam yang menggunakan US Dollar untuk transaksinya dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hendrawan menilai apabila mengendalikan BUMN saja sulit, akan lebih sulit untuk mengendalikan eksportir-eksportir lain dan akan lebih lagi mengendalikan peredaran US Dollar di pelabuhan-pelabuhan.

Henky Kurniadi dari Jatim 1. Menurut Henky jatuhnya nilai tukar Rupiah tidak hanya disebabkan oleh kondisi fiskal dan moneter, tapi juga disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor riil. Henky menilai selama 10 tahun terakhir kondisi industri manufaktur di Indonesia menurun karena upah naik dan barang-barang ilegal mudah masuk ke Indonesia. Menurut Henky akar permasalahan penggunaan Rupiah adalah UU Penanaman Modal Asing (PMA). Henky juga saran agar Pemerintah lebih memberdayakan Kantor Pos karena jaringan-jaringannya sampai ke desa-desa.

Fraksi Golkar: Oleh Fadel Muhammad dari Gorontalo dan sebagai Ketua Komisi 11. Fadel harap bantuan MenKeu agar UU Bank Indonesia bisa selesai tahun ini. Fadel menilai perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk melihat penggunaan Rupiah di perbatasan.

Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2. Misbakhun ucapkan selamat kepada MenKeu yang mendapat penghargaan Finance Minister of the Year Award. Sehubungan dengan rencana kebijakan MenKeu untuk meningkatkan penggunaan Bio-Diesel, Misbakhun tanya apakah Pemerintah pernah investasi membangun refinery untuk biofuel. Sehubungan dengan rencana kebijakan MenKeu untuk memberikan industri galangan kapal insentif pajak, Misbakhun minta klarifikasi apakah MenKeu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau dengan mekanisme lain. Misbakhun menilai Sunset Policy perpajakan dari Kemenkeu tidak ada payung hukum yang jelas dan kebijakan 6 paket fiskal tidak dapat diterapkan dalam jangka pendek. Sehubungan dengan pemberitaan mengenai pajak Anggota DPR, Misbakhun minta MenKeu untuk perbaiki artikulasi dari pemberitaan-pemberitaan tersebut. Misbakhun menyangsikan eksportir akan mematuhi kebijakan wajib menggunakan Letter-of-Credit (L/C) karena tidak ada sanksinya. Sehubungan dengan depresiasi Rupiah, menurut Misbakhun kehadiran BI belum dirasakan di pasar. Menurut Misbakhun penyebab dari Indonesia mengalami current account defisit adalah kebijakan free trade. Misbakhun saran untuk meninjau kembali peran Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sehubungan dengan kepercayaan pasar terhadap dunia perbankan, Misbakhun keberatan atas dijadikannya Darmin Nasution sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri.

Fraksi Gerindra: Oleh Gus Irawan Pasaribu dari Sumut 2. Gus Irawan menilai industri perbankan Indonesia banyak inefisiensi-nya karena walaupun kebijakan OJK sudah membuat suku bunga bank relatif rendah namun Gus Irawan belum melihat adanya gerakan di sektor riil. Gus Irawan bingung kenapa LPS menerbitkan indeks perbankan dan apa bedanya dengan yang dibuat oleh BI dan OJK. Gus Irawan saran agar lebih baik informasi ekonomi dan perbankan hanya melalui 1 pintu saja.

Willgo Zainar dari NTB. Menurut Willgo selama pemerintahan Presiden Joko Widodo masyarakat sudah alami 2 pukulan. Yang pertama pada saat kenaikan harga BBM dan kedua pada saat Rupiah melemah. Willgo mengingatkan bahwa ujungnya yang menjadi korban adalah kesejahteraan masyarakat. Willgo saran agar Pemerintah untuk lebih memperhatikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Fraksi Demokrat: Marwan Cik Asan dari Lampung 2. Menurut Marwan akan ada jutaan masyarakat Indonesia yang akan jatuh miskin karena penurunan harga komoditas. Dulu rakyat bisa dapat 2 kg beras dengan 1 kg karet. Namun sekarang masyarakat hanya bisa dapat 1 kg beras dengan 3 kg karet. Marwan minta klarifikasi kapan kiranya ekonomi Amerika Serikat (AS) akan memburuk lagi agar perekonomian Indonesia lebih baik. Marwan minta Pemerintah untuk mencari solusi agar mencegah lebih banyak masyarakat Indonesia menjadi miskin.

Fraksi PAN: Oleh Jon Erizal dari Riau 1. Menimbang target pembangunan sudah menjadi UU, Jon berharap kondisi ekonomi sekarang tidak membuat Pemerintah melenceng dari target pembangunan. Namun demikian, Jon saran agar kedepannya Indonesia harus punya ruang yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan-kebijakan makro yang prudent.

Fraksi Nasdem: Oleh Achmad Hatari dari Malut. Menurut Achmad kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dapat menarik modal asing keluar dan mendorong Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) naik 50 basis point. Kenaikan BI Rate sebesar 50 basis point akan berdampak negatif pada investasi dan ekspansi domestik. Menimbang angka-angka di APBN-P 2015 tidak mungkin direvisi ulang, Achmad saran agar BI dan MenKeu untuk kerja keras mencapai target dan angka-angka yang tercantum di APBN-P 2015.

Donny Imam Priambodo dari Jateng 3. Donny fokus kepada efektifitas dari rencana kebijakan Pemerintah. Sehubungan dengan nilai tukar Rupiah, Donny minta klarifikasi dari Pemerintah langkah kebijakan yang disiapkan apabila nilai tukar Rupiah mencapai kisaran Rp.15,000. Sehubungan dengan kebijakan Direktur Jenderal Pajak untuk menyerahkan bukti potong bunga deposito, Donny minta klarifikasi kenapa kebijakan tersebut dianulir.

Johnny G Plate dari NTT. Johnny menggaris bawahi bahwa ada beberapa asumsi makro yang melenceng dari APBN-P 2015. Menurut Johnny masyarakat resah melihat perkembangan nilai tukar Rupiah yang semakin melemah. Johnny meragukan efektifitas rencana kebijakan Pemerintah menjaga nilai tukar Rupiah menimbang cadangan devisa yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu Johnny mendukung rencana kebijakan jangka menengah dan jangka panjang yang memberikan peluang ekspor untuk segera dilaksanakan. Johnny minta tolong agar Dana Transfer Daerah segera dikirim karena sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah (Pemda).

Fraksi Hanura: Oleh Nurdin Tampubolon dari Sumut 1. Nurdin paham inti permasalahan keuangan Indonesia adalah defisit transaksi berjalan. Menurut Nurdin kuncinya adalah bagaimana caranya membuat transaksi berjalan menjadi surplus. Menurut Nurdin sektor riil yang membuat defisit harus diperkuat. Inflasi harus diturunkan dengan membangun infrastruktur. Nurdin saran kinerja bank-bank BUMN harus didorong untuk turunkan suku bunga kredit dan tingkatkan kredit ke sektor riil. Nurdin juga saran untuk Komisi 11 segera merubah UU Perbankan.

Respon Mitra

Ini respon dari Mitra Rapat terhadap pertanyaan dan masukan dari Komisi 11:

Menkeu:

Indonesia termasuk dari 5 negara yang paling rentan atas dampak kebijakan tampering AS.
Ada ketidak seimbangan dalam data ekspor dan devisa ekspor.
Freeport minta pengecualian kebijakan wajib L/C karena penurunan nilai dividend.
Jangan terbuai oleh pertumbuhan. Bagi Pemerintah stabilitas tidak boleh dilupakan.

Gubernur BI:

Yang membuat perbedaan dengan perkiraan di APBN-P 2015 adalah pelemahan China yang diluar perkiraan sehingga harga komoditas melemah 12%
Transaksi antar BUMN-BUMN harus dalam rupiah dan memberikan contoh ke perusahaan-perusahaan lain.
Selama 30 tahun Indonesia hidup dalam dolarisasi. Perlu gerakan nasional agar menggunakan Rupiah supaya bisa berjaya di negeri sendiri.

Ketua OJK:

Terkait dengan parameter bank sistemik telah dirumuskan dalam tatanan global.
UKM dan LKM sudah sejalan karena akan dibuka jalan untuk usaha-usaha mikro.

Kesimpulan Rapat

Berikut adalah beberapa kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 terkait kondisi nilai tukar Rupiah:

Komisi 11 minta ketegasan penggunaan L/C pada eksporter sumber daya alam dan harus adanya sanksi terhadap eksporter yang tidak mengikuti kebijakan.
Sebagai catatan, PT. Freeport minta tak gunakan L/C saat mengekspor konsentrat tahun ini.
Komisi 11 minta Pemerintah dan BI penuhi UU Mata Uang Rupiah, dimana semua BUMN harus transaksi pakai Rupiah.
Komisi 11 minta kebijakan investasi yang bisa kurangi ketergantungan impor yang memakai mata uang asing.
Komisi 11 minta Pemerintah untuk melaksanakan upaya-upaya khusus (peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, perbaikan SPT, perluasan basis pajak) tanpa mengganggu kondusifitas kegiatan dunia usaha terkait dengan target Penerimaan Negara dan Perpajakan dalam APBN-P 2015.
Komisi 11 minta kepada OJK, BI dan Pemerintah mewujudkan sistem keuangan inklusif dilakukan agar kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama UMKM.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Gubernur BI, Menkeu, Ketua OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS kunjungi http://bit.ly/kom11menkeubiojklps.

wikidpr/fr

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Kondisi Nilai Tukar Rupiah - Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dan BI, OJK, Menkeu dan LPS

Pemaparan Mitra

Pemantauan Rapat

Respon Mitra

Kesimpulan Rapat