Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Konflik Pertanahan dan Agraria - Audiensi Komisi 2 dengan Perwakilan Masyarakat Mamuju Utara dan DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara

12/12/2018



Pada 30 Maret 2015 Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan DPRD Kabupaten Mamuju Utara dan DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara (DPP Rakyat Bersatu) terkait konflik pertanahan dan agraria.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Mustafa Kamal dari Sumsel 1.

Pemaparan dari Mitra Rapat

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Anggota DPRD Mamuju Utara:

  • Konflik agraria di Mamuju Utara sering kali terjadi dan kami mengupayakan untuk menyelesaikannya. (sumber)

  • Kami berharap Komisi 2 dapat memberikan dukungan agar terselesaikan konflik agraria di Mamuju Utara.

Berikut adalah beberapa pemaparan dari DPP Rakyat Bersatu:

  • Kami adalah organisasi perjuangan petani yang lahannya dirampas oleh perusahaan BUMN, PT.Perkebunan Nusantara II (PTPN II).

  • Kami meminta agar lahan kami dikembalikan oleh PTPN II.

  • Bahwa peraturan pengembalian tanah melalui persetujuan kementerian berwenang tidak sesuai UUD.

  • Bahwa sisa lahan PTPN II tinggal 37.000 Ha lagi namun PTPN II mengklaim mempunyai sekitar 57.000 Ha.

  • Bahwa Gubernur Sumatera Utara tidak menjalankan Hak Guna Usaha (HGU) dengan alasan tidak mendapatkan ijin dari PTPN II.

  • Bahwa ada 50 orang meninggal dunia akibat konflik agraria tersebut serta ratusan warga yang dikriminalisasi oleh PTPN II.

  • Rakyat disana selalu berhadapan dengan preman setiap mau pembebasan lahan.

  • Kami memohon agar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan rekonstruksi lahan tersebut di Sumatera Utara.

  • Kami juga memohon Komisi 2 untuk mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk merevisi SK No.42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002 mengenai persyaratan dan kewenangan Gubernur Sumatera Utara.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Anggota DPRD Mamuju Utara dan DPP Rakyat Sumatera Bersatu:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Tagore Abu Bakar dari Aceh 2. Sehubungan dengan konflik lahan eks-PTPN II, menurut Tagore itu salah pengukuran tanah dan kelebihan lahan itu yang harus diambil untuk kepentingan rakyat. Tagore menilai dengan HGU berakhir maka tanah statusnya bebas.

Sirmadji dari Jatim 7. Menurut Sirmadji kita perlu mempunyai road map yang jelas untuk masalah pertanahan ini.

Fraksi PKS: Oleh Mustafa Kamal dari Sumsel1 dan sebagai Wakil Ketua Komisi 2. Mustafa berjanji akan mempertahankan Tanah NKRI.

Fraksi Nasdem: Oleh Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri menyampaikan bahwa sedang diskusi dengan para pakar tentang pertanahan dan pokok agraria terkait HGU.

Respon Mitra

Berikut respon dari DPP Rakyat Sumatera Bersatu atas tanggapan-tanggapan dari anggota Komisi 2:

  • Bahwa sudah beberapa kali Tim Pokja di DPR (Kelompok Kerja) dan Tim Pansus DPR (Panitia Khusus) terlibat tapi tidak bisa menyelesaikan masalah di Sumatera Utara.

  • Kami di ping-pong ke Jakarta, ke Medan untuk masalah pertanahan ini tapi sampai sekarang tidak juga menyelesaikan masalah.

  • Kami tidak mampu membeli tanah kami yang dirampas PTPN II.

  • Kami mohon agar lahan 53.000 Ha segera didistribusikan kepada pensiunan pegawai dan petani.

Berikut respon dari Perwakilan Masyarakat Mamuju Utara atas tanggapan-tanggapan dari anggota Komisi 2:

  • Tolong perusahaan dan Negara menghargai perasaan masyarakat Mamuju Utara

  • Kami tidak ingin merugikan perusahaan dan masyarakat. Namun demikian, kalau tanah itu milik rakyat, kembalikan ke rakyat.

  • Tolong persoalan tanah di Mamuju Utara disampaikan ke penegak hukum agar ditindak lanjuti.

Kesimpulan

  • Wakil Bupati Mamuju Utara menyampaikan bahwa Panja (Panitia Kerja) sudah dibentuk untuk fasilitasi kunjungan ke Mamuju untuk melihat situasi di Mamuju Utara.

Pemimpin Rapat menutup RDP dengan DPRD Mamuju Utara dan DPP Rakyat Sumatera Bersatu pukul 15:48 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Audiensi dengan masyarakat Mamuju Utara dan masyarakat Sumatera Utara kunjungi http://bit.ly/kom2pertanahan.


wikidpr/sith