Konflik PSSI vs Menpora - Rapat Komisi 10 dengan PSSI, PT Liga Indonesia, Perwakilan Liga Nusantara

12/12/2018

Komisi 10 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia dan Perwakilan Liga Nusantara pada Selasa, 26 Mei 2015. Rapat dipimpin oleh Teuku Riefky Harsya fraksi Demokrat dari Aceh 1. Rapat dimulai sekitar pukul 16.41 WIB dan para awak media diperbolehkan meliput langsung di area ruang rapat.

Pemaparan Mitra:

Wakil ketua PSSI memohon bantuan kepada Komisi 10 DPR RI agar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mencabut sanksi administratif kepada PSSI serta agar keberadaan Badan Olaharaga Profesional Indonesia (BOPI) ditinjau ulang. Ia mengatakan terdapat 2 poin yang ingin disampaikan dalam agenda RDPU yakni implikasi hasil Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengenai BOPI.

Tim pembela PSSI menyatakan bahwa putusan PTUN dikabulkan karena majelis melihat adanya kerugian yang besar akibat Surat Keputusan Menpora, Imam Nahrowi. Pihak Anggota executive commite (Exco) PSSI juga menyatakan Surat Keputusan dari Imam Nahrowi tersebut menyakitkan dan merusak persepakbolaan Indonesia. Pembentukan tim transisi yang dilakukan oleh Imam Nahrowi semakin mengancam keadaan sepak bola Indonesia. Tim pembela menyatakan Surat Keputusan Menpora tidak menjelaskan jenis pelanggaran PSSI.

Pihak PSSI menunjukkan daftar kerugian yang dialami PSSI dalam RDPU. Beberapa kerugian tersebut diantaranya kerugian PSSI terhadap bantuan program, kerugian anggota PSSI, dan kerugian PSSI terhadap football development. PSSI juga menunjukkan kewenangan PSSI sesuai statuta PSSI dan FIFA.

Anggota Exco PSSI mengatakan surat Menpora yang dikirim ke FIFA tanggal 5 Mei mendeskripsikan data palsu PSSI kepada FIFA. Berkaitan dengan Surat Keputusan Menpora, pada hari itu Persipura menjadi korban dan menyebabkan ada gejolak di Jayapura. PSSI menyatakan akibat pembekuan PSSI, Direktur Jenderal Imigrasi tidak dapat mengeluarkan visa. PSSI juga menunjukkan data kronologis versi PSSI mengenai intervensi Menpora untuk mengambil alih kepengurusan.

Anggota Exco PSSI menyatakan terdapat indikasi dari BOPI untuk menjegal agar match Persipura VS Pahang FC tidak terlaksana. Pihak Persipura mengatakan Surat Keputusan Menpora menyebabkan visa pemain Persipura ditolak. Bento Madibun dari Persipura mengatakan bahwa PSSI meminta persipura untuk mengirim surat langsung kepada imigrasi untuk surat visa tim tamu AFC Cup. Musim ini Persipura menargetkan masuk final untuk kompetisi AFC Cup dan Bento memohon agar DPR menghubungi Kedubes RI di Kuwait karena tanggal 17 mereka akan bertanding di sana. Dalam RDPU, pihak PSSI menunjukkan data Chronology of Visa Issuance for AFC Cup kepada komisi 10.

Pemantauan Rapat:

Berikut adalah respon dari Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan yang disampaikan Mitra Kerja dalam RDPU:

Fraksi Gerindra: Oleh Moreno Soeprapto dari Jawa Timur 5. Moreno menyatakan bahwa PSSI punya statuta FIFA dan kemungkinan Menpora mendapat masukan yang salah. Moreno berharap agar isu suap itu hanya oknum, bukan lembaga dan harus melihat kepentingan bangsa. Moreno memberi masukan mengenai perlunya mengkaji ulang BOPI. Moreno menyatakan biarlah semua berperan sesuai dengan perannya masing-masing, yang bermain bola ya bermain bola.

Nuroji dari Jawa Barat 6. Nuroji menyatakan tidak ingin kekisruhan sepak bola terjadi dan ingin kompetisi sepak bola tetap berjalan. Nuroji mengingatkan bahwa 3 hari ke depan akan ada putusan dari FIFA mengenai nasib persepakbolaan Indonesia. Nuroji menyatakan bahwa Menpora Imam Nahrowi ngawur dengan membuat Surat Keputusan pembekuan PSSI. Hasil sidang PTUN membawa angin segar serta harapan terhadap sepak bola Indonesia.

Fraksi Demokrat: Oleh Jefirstson R dari Nusa Tenggara Timur 2. Jefirstson menanyakan kembali kepada mitra kerja terkait kesediaan Menpora membenahi sepak bola dengan PSSI. Jika Surat Keputusan Pembekuan PSSI dicabut, Jefirstson menanyakan kapan kompetisi liga kembali berjalan. Ia mengatakan, jangan sampai sepak bola Indonesia mendapat sanksi dari FIFA karena akan semakin merusak sepak bola Indonesia.

Muslim dari Aceh 2. Muslim menyatakan jika kemarin Kemenpora hadir, masalah ini akan selesai. Terkait Sea Games, Muslim menanyakan sejauh apa persiapan yang sudah dilakukan. Muslim berharap cari solusi terbaik, bila di level Wakil Presiden tidak selesai maka ke Presiden. Kondisi seperti ini jangan sampai terulang di kemudian hari, karena hal ini sangat memprihatinkan. Muslim menyatakan bahwa Sea Games juga harus dipikirkan karena akan terlaksana dalam waktu dekat.

Rinto Subekti dari Jawa Tengah 4. Rinto mengatakan jika tanggal 29 Mei 2015 Kemenpora tidak mencabut Surat Keputusan, maka akan mendapat sanksi dari FIFA. Agar komisi 10 bisa bertemu Presiden, Rinto khawatir Presiden salah mendengar masukan. Bila tanggal 29 tidak ada solusi, kita akan di banned.

Fraksi PPP: Oleh Sy Anas Thahir dari Jawa Timur 3. Anas mengusulkan kepada pimpinan agar Kemenpora merubah kebijakannya.

Fraksi Hanura: Oleh Dadang Rusdiana dari Jawa Barat 2. Dadang menyatakan BOPI harus menjadi bidakan untuk dibenahi karena sudah bermasalah. Dadang curiga kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bahwa Kemenpora tidak akan melaksanakan putusan PTUN. Dadang menyatakan bahwa lehernya akan menjadi jaminan jika Kemenpora hadir membahas PSSI. Ketika Menteri tidak menaati hasil keputusan sidang, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Sama halnya ketika Menteri tidak mengikuti rekomendasi dari DPR RI. Pertama, penyakitnya adalah BOPI dan harus jadi target bidikan untuk ditinjau kembali keberadaannya. Dadang meragukan bahwa Menpora tidak akan menaati keputusan hasil sidang PTUN.

Respon Mitra:

Setelah mendengarkan pendalaman yang dilakukan oleh anggota Komisi 10, Pihak PSSI, PT Liga Indonesia, dan Perwakilan Liga Nusantara menyampaikan respon terkait pendalaman tersebut. PSSI menyatakan sanksi yang diberikan akan berat untuk PSSI. PSSI tidak dapat melakukan apapun bila Surat Keputusan belum dicabut oleh Kemenpora dan hal tersebut akan berdampak pula ke Sea Games. Terkait Sea Games, PSSI sudah melakukan persiapan sejak setahun yang lalu. Tetapi mereka tidak bisa maju jika ada sanksi dari FIFA. Kalau pun PSSI damai dengan Kemenpora, tidak berarti klub-klub bola dapat berjalan langsung. PSSI juga menyatakan bahwa anak-anak yang menggantungkan pada bola sebesar 70% adalah anak yang tidak mampu. Jika dalam hal rasional sudah tidak mungkin, maka hanya meminta kepada Tuhan.

Kesimpulan Rapat:

PSSI memohon bantuan kepada Komisi 10 DPR RI agar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mencabut sanksi administratif kepada PSSI serta keberadaan Badan Olaharaga Profesional Indonesia (BOPI) ditinjau ulang.
Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi atas penjelasan dari PSSI, PT Liga Indonesia, Perwakilan klub sepakbola dari Liga Nusantara terkait dengan Surat Keputusan Menpora No. 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui dan permasalahan persepakbolaan nasional.
Komisi 10 DPR RI mendesak agar semua pihak terutama Menpora RI untuk melaksanakan hasil penetapan PTUN Jakarta No. 91/G/2015/PTUN JKT.
Apabila Surat keputusan Menpora tidak dicabut oleh Menpora RI, maka Komisi 10 DPR RI akan mengonsultasikan hal ini kepada Pimpinan DPR RI dan meminta Pimpinan DPR RI melakukan pertemuan konsultasi dengan Presiden.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDPU Komisi 10 DPR RI dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia, dan Perwakilan Liga Nusantara dapat mengunjungi http://chirpstory.com/li/268510

Sumber gambar : http://www.szaktudas.com/pssi-vs-menpora-pssi-tidak-jadi-dibekukan-40219.html

wikidpr/sa

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Konflik PSSI vs Menpora - Rapat Komisi 10 dengan PSSI, PT Liga Indonesia, Perwakilan Liga Nusantara

Pemaparan Mitra:

Pemantauan Rapat:

Respon Mitra:

Kesimpulan Rapat: