Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Koran Tempo 22 Oktober 2014: Koalisi Jokowi di Parlemen Tunggu Postur Kabinet
Koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo gagal melobi koalisi Prabowo Subianto dalam pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan DPR. Koalisi Jokowi memilih tidak menyerahkan nama anggota fraksi ke alat kelengkapan sehingga pemilihan pimpinan harus tertunda.
Menurut politikus Partai Nasdem, Achmad Ali, penyerahan anggota ke komisi ditunda karena menyangkut mitra kerja. "Nama anggota ditunda menunggu pengumuman kabinet," kata Achmad Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Sampai kemarin, Jokowi belum mengumumkan postur dan susunan kabinetnya.
Sidang paripurna DPR kemarin seharusnya mengagendakan penyerahan nama-nama anggota fraksi ke alat kelengkapan. Setelah seluruh anggota terdistribusi, setiap komisi dan badan akan memilih pimpinan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Namun fraksi yang menyerahkan nama anggota hanya anggota koalisi pendukung Prabowo.
Sidang kemarin sempat diskors selama setengah jam. Jeda ini dimanfaatkan oleh sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk melobi koalisi Prabowo. Politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung, Ahmad Basarah, dan Aria Bima, secara bergiliran menemui politikus koalisi Prabowo di belakang ruang sidang paripurna. Komposisi fraksi-fraksi di parlemen menjadi seimbang setelah Partai Persatuan Pembangunan mendukung pemerintah Jokowi. Lima fraksi pendukung Jokowi tetap memilih tidak menyerahkan nama anggota ke alat kelengkapan.
Politikus Partai Amanat Nasional, Sukiman, mengatakan Dewan tak perlu menunggu keputusan Jokowi mengumumkan susunan kabinet. "Kalau Jokowi lambat, apakah harus menunggu terus?" kata Sukiman. Politikus Demokrat, Mulyadi, menuding penundaan penyerahan nama-nama ini hanya menyangkut perebutan kursi pimpinan alat kelengkapan.
Adapun menurut politikus Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, koalisi Jokowi berniat menyandera kinerja Dewan dengan tidak menyetor nama anggota ke komisi. Ketika fraksi-fraksi tidak menyerahkan nama anggota ke alat kelengkapan, kata dia, Dewan tak bisa melaksanakan tugas. "Artinya, mereka mau menghambat."
Aria Bima tak menampik jika fraksinya disebut memacetkan proses di parlemen. Menurut Aria, seharusnya tetap ada kompromi dengan membagi pimpinan alat kelengkapan secara proporsional."Kami macetkan dulu agar tidak timbul kemacetan dalam pemerintahan nanti," kata Aria. Dia mengatakan, kalau menggunakan proporsional murni, seharusnya koalisi Jokowi memperoleh enamketua dan 25 wakil ketua. "Kami akan terus lobi mereka."
Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan belum ada keputusan final soal pembagian alat kelengkapan ini. Bambang mengatakan, koalisi pendukung Prabowo sempat mengajukan tawaran lima kursi wakil ketua kepada koalisi pendukung Jokowi.