Berita Terkait
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Koran Tempo 22 Oktober 2014: PDIP Andalkan JK untuk Lobi Parlemen
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di MPR, Ahmad Basarah, mengatakan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo sangat butuh dukungan parlemen untuk menjalankan program yang dijanjikan saat kampanye. "Saya rasa Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat bisa mendekati DPR," kata dia kemarin.
Menurut dia, pengalaman Kalla menyelesaikan beberapa konflik besar, seperti konflik Poso dan konflik internal Partai Golkar,akansangatbergunauntukmembe-reskan konflik politik di parlemen. "Sangat bisa," ujar dia. Saat menjabat Ketua Umum Golkar, Kalla mengubah haluan partai ini menjadi pendukung pemerintah pada 2004. Saat itu dia menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.
Koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla di Senayan hanya punya 208 kursi yang berasal daii Fraksi PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa, Hanura, dan NasDem. Sedangkan koalisi pendukung Prabowo Subianto ditambah Demokrat memiliki 352 kursi. PPP dengan 39 kursinya, yang sebelumnya masuk koalisi Prabowo, berniat mengalihkan dukungan ke koalisi Jokowi. Tapi jumlah itu pun tetap membuat koalisi Jokowi kalah suara.
Lewat sistem paket dan voting, koalisi Prabowo sudah membuktikan kekuatannya meloloskan paket pimpinan DPR dan MPR. Mereka juga bersiap menyapu bersih kursi pimpinan komisi dan badan di DPR.
Menurut Basarah, jika Kalla berfokus melobi parlemen, Jokowi dapat berfokus membuktikan janji kampanyenya. "Itu kerja sama ideal," kata dia. "Janji kampanye dan persetujuan parlemen sama-sama penting."
Dominasi kelompok Prabowo di parlemen, kata dia, bukan masalah. "Selama bersama-sama berpikir dan bekerja untuk bangsa," kata dia.
Kalla sadar ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahannya begitu besar, bahkan dibanding 10 tahun lalu kala dia menempati posisi yang sama. Karena itu, kata dia, dirinya dan Jokowi harus bekerja keras untuk menyalurkan harapan masyarakat.
Kemarin Prabowo menemui Kalla di Istana Wakil Presiden. Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta maaf kepada Kalla terkait dengan benturan politik yang keras saat kampanye lalu. Walau menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK, partai Prabowo tetap akan di luar pemerintahan.