Berita Terkait
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Begini Modus Penipuan Rp 96 M oleh Anggota DPR Indra Simatupang
- (Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau
- (Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui
- (Tempo.co) Propam Tangkap 85 Polisi Pungli, Polda Metro Terbanyak
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (Tempo.co) ICW Sarankan Ubah Aturan Justice Collaborator
- (Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda
- (RiauOne.com) Ketua BPK Harry Azhar Azis Terbukti Langgar Kode Etik Terkait Panama Papers
- (Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP
- (Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto
- (DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP
- (DetikNews) Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi
- (Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP
- (Tempo.co) KPK Tolak Penghapusan Justice Collaborator
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Koran Tempo) Fraksi PAN, PPP, Golkar Setuju Jokowi Beri Nama Baru Pengganti BG
Fraksi PAN, Golkar, PPP Setuju Nama Baru Calon Kapolri
Sejumlah pimpinan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat mendukung keputusan Presiden Joko Widodo. Mereka menganggap tepat terhadap rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar Presiden Joko Widodo mengusulkan calon Kepala Polri yang baru. "Saya yakin Presiden akan memutuskan yang terbaik," ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Pernyataan Zulkifli ini berselang sehari setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, dua hari lalu. Zulkifli memuji sikap Jokowi yang mencari jalan keluar atas polemik antara Komisi Pemberantasan
Korupsi dan Kepolisian RI dengan melibatkan sejumlah kelompok, termasuk Prabowo. Semakin banyak pihak yang diajak bicara, Jokowi semakin cepat mengakhiri konflik. "Saya yakin komunikasi yang baik akan menyelesaikan separuh masalah yang ada," kata Zulkifli mengenai pertemuan Prabowo-Jokowi.
Persoalan muncul dalam pencalonan Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibatnya, pelantikan Budi Gunawan belum bisa dilakukan. Belakangan, Polri menetapkan sejumlah pimpinan KPK sebagai tersangka. Budi juga mengajukan praperadilan atas status tersangkanya yang ditetapkan oleh pimpinan KPK itu. Sedangkan sejumlah politikus PDI Perjuangan mempersoalkan tak segera dilantiknya Budi Gunawan.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo masih menggodok berbagai opsi atas penunjukan Kapolri. Tim independen yang dibentuk Presiden memberikan sejumlah opsi, termasuk tak dilantik atau dilantiknya Budi Gunawan. Satu usul yang diajukan Tim 9 adalah agar Jokowi segera memilih calon baru dan membatalkan pelantikan Budi Gunawan. "Masih menunggu ketuk palu Presiden, tok, baru final," kata Pratikno di Istana Negara, kemarin.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar versi Agung Laksono, Indra J. Piliang, menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo memilih calon Kapolri yang baru. "Kami melihat ini sebagai jalan tengah terbaik," kata dia. Pilihan untuk mengajukan calon baru akan memecah kebuntuan hukum di balik pengangkatan Budi Gunawan sebagai calon tunggal. Pengajuan calon baru tetap harus didahului proses verifikasi atas status tersangka Budi Gunawan.
Indra menyatakan pengajuan calon Kapolri baru tak bertabrakan dengan keputusan Sidang Paripurna DPR. Agar tak berbenturan, Indra menyarankan agar Presiden mengirimkan nama calon baru dengan tetap mempertahankan Budi Gunawan sebagai calon. "Jadi, calon baru yang diajukan Presiden diletakkan satu paket dengan Budi Gunawan," kata Indra. "Hanya, nanti fit dan proper test serta pengesahan calon tambahan di paripurna menyusul."
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Asrul Sani, mengatakan partainya akan mendukung langkah Presiden Joko Widodo, termasuk bila Jokowi mengajukan calon Kapolri baru."Karena ini adalah kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri, tentu kami akan mendukung," ujar Asrul di Kompleks Parlemen Senayan.