Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Koran Tempo) Gubernur Ahok, oleh Anton Kurnia
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Ahok tercatat sebagai gubernur beretnis Tionghoa pertama di Jakarta.
Menurut sejarawan Lance Castle, populasi penduduk Jakarta pada 1673 adalah orang Eropa sebanyak 2.750 jiwa, Tionghoa 2.747, Mardijker 5.326; pribumi, yang terdiri atas Jawa-Sunda 6.339, Bali 981, Melayu 611, dan yang terbesar kaum budak 13.278. Dua abad kemudian, tepatnya pada 1893, tercatat populasi orang Eropa sebanyak 9.017, Tionghoa 26.5697, dan pribumi total 72.241. Orang Mardijker alias para budak Portugis yang dimerdekakan sudah dianggap tak ada dan perbudakan telah dihapuskan. Sementara itu, orang Arab hanya ada 318 orang.
Dari data itu terbaca bahwa orang Tionghoa bukanlah penduduk kemarin sore yang tiba-tiba ada di Jakarta. Orang Tionghoa bahkan lebih dulu menjadi warga Jakarta ketimbang keturunan Arab. Jika kini Ahok, yang orang Tionghoa itu, menjadi Gubernur DKI Jakarta, ini adalah penghormatan terhadap sejarah. Sebab, orang Tionghoa adalah salah satu etnis terawal yang mendiami Jakarta.
Banyak orang menolak Ahok menjadi gubernur hanya karena alasan primordial, bukan karena kapabilitasnya. Selain karena beretnis minoritas Tionghoa, dia nonmuslim. Tepatnya beragama Kristen. Soal kapabilitas, tampaknya sulit dibantah bahwa Ahok cukup tegas, jujur, dan berprestasi sebagai wakil gubernur selama dua tahun mendampingi Gubernur Jokowi sejak dua tahun silam. Pelantikan Jokowi sebagai presiden membuka peluang agar Ahok berperan lebih besar dalam membenahi persoalan yang membelit Ibu Kota.
Terkait dengan penolakan terhadap kepemimpinan Ahok oleh segelintir orang Islam yang melakukan aksi demonstrasi, saya justru teringat kisah seorang kawan tentang pemimpin nonmuslim yang pernah dipercayai oleh Nabi Muhammad SAW saat terjadi krisis seputar peristiwa hijrah.
Pada masa itu, untuk menghindari persekusi kaum Quraisy, umat Islam untuk pertama kalinya hijrah dari Mekah ke Habsyi--kini Ethiopia--pada tahun kelima dan ketujuh setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Raja Habsyi saat itu bernama Najasyi (Negus), orang kulit hitam beragama Kristen. Dia dikenal sebagai seorang raja yang baik hati, taat pada ajaran agamanya, dan berkomitmen menjamin keselamatan segenap penduduk dan tamu-tamunya.
Nabi Muhammad mempercayakan kepemimpinan, kecakapan, dan keadilan seorang nonmuslim untuk keselamatan orang muslim pada peristiwa bersejarah itu. Walau Raja Negus beragama Kristen dan tak seiman, Nabi Muhammad mempercayainya karena dia seorang pemimpin yang adil dan cakap.
Jakarta, ibu kota negara kita, yang penduduknya mayoritas muslim, membutuhkan pemimpin yang cakap, tegas, adil, dan tangkas untuk membenahi berbagai persoalan. Kerja sama Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan Jokowi yang notabene mantan atasan langsungnya untuk membenahi masalah yang membelit Ibu Kota-termasuk banjir, kemacetan, transportasi umum, dan kepadatan penduduk-amat kita tunggu.
Bukankah yang penting bagi seorang pemimpin adalah kecakapan dan pengabdiannya?