Berita Terkait
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Begini Modus Penipuan Rp 96 M oleh Anggota DPR Indra Simatupang
- (Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau
- (Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui
- (Tempo.co) Propam Tangkap 85 Polisi Pungli, Polda Metro Terbanyak
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (Tempo.co) ICW Sarankan Ubah Aturan Justice Collaborator
- (Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda
- (RiauOne.com) Ketua BPK Harry Azhar Azis Terbukti Langgar Kode Etik Terkait Panama Papers
- (Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP
- (Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto
- (DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP
- (DetikNews) Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi
- (Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP
- (Tempo.co) KPK Tolak Penghapusan Justice Collaborator
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Koran Tempo) Jelang Fit & Proper Test di DPR, Badrodin Minta Jokowi Jelaskan Status BG
Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti meminta Presiden Joko Widodo segera memberikan kejelasan status mantan calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebelum uji kepatutan dan kelayakan terhadap dirinya belum selesai," kata Badrodin. Presiden mencalonkan Badrodin sebagai Kepala Polri setelah Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus rekening mencurigakan. Sidang praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan ken m dian mencabut status tersangka itu. "DPR menganggap pencalonan Pak BG itu belum dicabut. ada penarikan jelas danmengapa tak dilantik. Itu keinginan DPR," kata Badrodin lagi.
Badrodin mengatakan pemerintah harus segera menjelaskan kenapa pencalonan Budi dicabut,i masalah tak berlarut-larut. Apalagi, kata dia, pencalonan Kapolri adalah proses yang melibatkan berbagai lembaga. "Saya sendiri beranggapan pencalonan saya tidak dipermainkan DPR, tapi mereka lebih mempertanyakan kenapa pelan tikan yang batal tidak dijelaskan alasannya." kata Badrodin. Badrodin tak menganggap kritik Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan langsung dengan dirinya. Ia siap mengikuti uji kelayakan dankepatutan pada April nanti. Satu misinya yang hendak ia sampaikan ke DPR adalah memperbaiki profesionalitas polisi yang masih sering dikritik oleh masyarakat. "Terutama para penyidik di jajaran Polres dan Polsek," kata dia.
Meski kasus Budi Gunawan masih dipersoalkan, sebagian fraksi pendukung pemerintah sudah berancang-ancang menerima pencalonan Badrodin. Wakil Fraksi Partai NasDem DPR Johnny G. Plate meminta rekannya tak menunda uji kelayakannya. "Agar segera ada Kapolri delimill," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Johnny tak menyoalkan catatan rekening gendut yang pernah mengarah ke Badrodin ataupun Budi Gunawan. "Kalau isu itu kembali terbantahkan dengan praperadilan, Kepala Polri terus vakum," kata dia. Apalagi Badrodin hanya 1,5 tahun menjadi Kepala Polri.
link asli (locked): koran.tempo.co/konten/2015/03/25/368602/Badrodin-Ikut-Meminta-Kejelasan-Status-Budi-Gunawan