Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Koran Tempo) Koalisi Prabowo Gembos di Daerah
Rencana partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa- tergabung dalam Koalisi Merah Putih -untuk melanjutkan kongsi dalam pemilihan kepala daerah mulai terhambat. Koalisi yang semula terdiri atas Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat,dan Partai Persatuan Pembangunan itu kini mulai berbeda sikap.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan tak mudah melanjutkan koalisi pada pemilihan kepala daerah yang digelar Desember mendatang.
Menurut dia, dinamika politik di daerah tak selalu sejalan dengan percaturan politik nasional. "Politik di daerah itu cair, sehingga peluang koalisi berlanjut ke daerah itu sulit," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.
Zulkifli, yang baru terpilih menjadi Ketua Umum PAN menggantikan Hatta Rajasa, mengatakan koalisi di daerah tak akan terpaku dengan partai tertentu. PAN, kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, juga memberi otonomi ke pengurus wilayah untuk menentukan calon kepala daerah yang akan diusung. Tapi Zulkfili memastikan partainya secara nasional tetap masuk Koalisi Merah Putih.
Sebelumnya, Ketua Presidium Koalisi Merah
Putih yang juga Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, mengklaim koalisi sepakat melanjutkan kerja sama hingga tingkat daerah. Termasuk menghadapi pemilihan kepala daerah yang tahapannya dimulai pertengahan tahun ini. Sekretaris Presidium Fahri Hamzah mengatakan Koalisi Merah Putih akan menggelar rapat kerja nasional yang dihadiri pengurus partai koalisi. Menurut Fahri, rapat tersebut juga bakal membicarakan bentuk kerja sama hingga 2019 atau pada saat pemilihan umum digelar.
Fahri menyatakan saat ini berkembang wacana agar koalisi tak permanen dan hanya berdasarkan isu strategis tertentu. "Mekanisme dan teknis koalisi bakal dibicarakan dalam rapat," katanya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini belum bisa memastikan waktu pelak-sanaan rapat gabungan karena masih menunggu penyelesaian dualisme kepengurusan Golkar, yaitu kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Sikap Aburizal dan Agung soal keberlanjutan koalisi juga berbeda. Aburizal memilih bertahan di Koalisi Merah
Putih, sedangkan Agung menyatakan bakal bergabung dengan pendukung pemerintah.
Wakil Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengklaim konflik di internal partainya tak mempengaruhi rencana rapat konsolidasi partai pendukung Prabowo. Penjadwalan rapat tersebut, kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini, tinggal menunggu pertemuan antar-pemimpin partai koalisi. "Ini rencana yang sudah lama."
Tak hanya dipengaruhi konflik internal Golkar dan PPP-juga mengalami dualisme kepengurusan- Koalisi Merah Putih pun sudah ditinggalkan oleh Demokrat. Juru bicara Demokrat, Ruhut Sitompul, memastikan partainya tak akan menghadiri rapat gabungan. Sebabnya, kata
Ruhut, Demokrat sudah keluar dari koalisi sejak Desember 2014. "Kami pastikan menjadi partai penyeimbang, bukan bagian koalisi mana pun," ujar Ruhut.
Bahkan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo mengatakan partainya tak menutup peluang berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Menurut Edhy, kerja sama dengan partai di luar Koalisi Merah Putih tergantung kondisi di daerah.
Direktur Populi Center, Nico Harjanto, memperkirakan Koalisi Merah Putih tak akan berlanjut hingga ke daerah. Dia yakin partai-partai yang tergabung dalam koalisi tak melulu satu suara memutuskan calon yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. "Setiap daerah punya figur unggulan yang berbeda-beda," katanya. "Kalau dipaksakan, bakal ada tokoh partai di daerah yang menyeberang atau memilih maju lewat jalur independen."