(Koran Tempo) Megawati Perintahkan Fraksi PDIP Amankan Budi Gunawan Lolos Sebagai Kapolri

12/12/2018

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memerintahkan kader partainya di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo. "Parlemen harus tetap mendukung siapa pun yang diajukan presiden sebagai Kapolri," kata Mega saat memperingati ulang tahun ke-42 partainya di kantor PDIP Lenteng Agung, Jakarta, kemarin.

Jokowi, politikus PDIP yang menjadi presiden, dalam forum yang sama, hanya diam saat ditanya keputusannya menyorongkan Budi sebagai calon tunggal Kepala Polri ke parlemen. Budi dikenal dekat dengan petinggi PDIP. Dia pernah menjadi ajudan Megawati sewaktu Mega menjabat wakil presiden (1999-2001) dan presiden (2001-2004). Pengajuan nama Budi dipersoalkan karena dia diduga memiliki rekening gendut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, walau pengangkatan Kepala Polrimerupakan kewenangan presiden, sebelum keputusan diambil harus terlebih dulu mendapat persetujuan dari DPR. Paling lambat 20 hari setelah surat diterima, DPR harus memberikan sikap setuju atau menolak. Bila tak memberi jawaban lebih dari 20 hari, calon yang diajukan presiden dianggap disetujui oleh DPR.

Pencalonan Budi, menurut anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani, menunjukkan kejanggalan tertentu. Indikasinya pernyataan Kepala Polri Jenderal Sutarman dan Ketua Komisi Kepolisian Nasional Tedjo Edhy Purdjiatno tidak sinkron ihwal pencalonan. Dalam pekan ini, Sutarman menyatakan belum menyiapkan nama calon, tapi Tdjo menyatakan sebaliknya.

Jalan Budi untuk disetujui politikus Senayan terbuka lebar. Anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan pengajuan Budi tak akan ditolak DPR. "Paling ujung-ujungnya mereka (anggota Komisi Hukum) akan selfie."

Menurut anggota Komisi Hukum dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam dua pekan ke depan komisinya akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan.

Kritik keras datang dari Wakil Ketua Komisi Hukum Desmond Mahesa. Politikus Partai Gerindra itu menganggap Jokowi telah ingkar janji saat memilih Budi. Saat kampanye dulu, kata dia, Jokowi berjanji akan terbuka dalam proses pemilihan pejabat negara. "Berarti dia tidak memenuhi komitmennya," ujar Desmond. "Protes atas terpilihnya Budi sebaiknya di arahkan ke Jokowi."

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Koran Tempo) Megawati Perintahkan Fraksi PDIP Amankan Budi Gunawan Lolos Sebagai Kapolri