Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Menteri Muhadjir Segera Keluarkan Aturan Guru Mengajar 8 Jam
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Laporan Hasil Kerja Panja Anestesi Komisi 9
Pada 22 April 2015 Panitia Kerja Kasus Anestesi (Panja Anestesi) Komisi 9 memberikan Laporan Hasil Panja Anestesi terkait evaluasi kasus malpraktek Rumah Sakit Siloam Karawaci (Kasus RS Siloam) dimana dua pasien meninggal dunia setelah diberi obat bius merek Buvanest yang diproduksi oleh Kalbe Farma (Kalbe).
Laporan Panja Anestesi dibacakan oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2.
Pemaparan Panja Anestesi
Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua Komisi 9, antara lain:
Hanya 4 orang yang hadir dari non-Panja, maka apapun yang dirumuskan hari ini adalah final.
Besok akan diberikan laporan ke Pemerintah tentang hasil investigasi Panja Anestesi.
Tujuan Panja Anestesi ini untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai RS.Siloam Karawaci dan produksi obat Buvanest.
Rekomendasi dari Panja Anestesi diharapkan jadi masukan untuk Pemerintah tentang sanksi dan efektivitas kerja.
Panja Anestesi telah bertemu dengan BPOM, asosiasi-asosiasi farmasi, Kalbe dan kunjungan kerja ke RS.Siloam Karawaci.
Tidak ada juga autopsi atas korban jadi diketahui cause of death (penyebab kematian).
Regulasi jalur pengawasan obat dan rumah sakit harus jadi rekomendasi.
Kalbe adalah aset nasional yang telah produksi Buvanest selama 7 tahun tanpa masalah.
Kalbe telah menjalani sanksi dari BPOM dan menjalani corrective dan preventive action.
Tidak ada CCTV yang bisa dilihat untuk investigasi Kasus Buvanest.
Laporan Panja Anestesi
Paparan BPOM atas kasus ini sangat asumtif.
Kalbe dalam distribusi Buvanest 7 tahun ini tidak pernah alami apapun.
BPOM sudah beri sanksi untuk Kalbe dimana Buvanest dan 26 produk yang sama-sama diproduksi di ‘Line Production 6 Kalbe’ berhenti total.
RS.Siloam Karawaci akui tak ada rekaman operasi atau rekaman pemberian vaksin yang ternyata malpraktek (tertukar). Tidak ada dokumen autopsi.
Rekomendasi Komisi 9
Desak Pemerintah kedepankan kehati-hatian dalam investigasi dan tidak berdasar asumsi.
Kementerian Kesehatan harus alokasikan lebih besar ke Dewan Pengawas Rumah Sakit agar cegah terulang lagi Kasus di RS.Siloam Karawaci.
RS.Siloam Karawaci harus persering koordinasi dengan Badan Pengawas Rumah Sakit sebagai upaya memenuhi UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Kalbe Farma makin harus penuhi CAPA (Corrective Action, Preventive Action) sembari tunggu putusan BPOM selanjutnya.
Jika Kalbe Farma dinilai penuhi CAPA, BPOM bisa melepas segel di ‘Production Line 6 Kalbe’ sehingga 27 jenis obat bisa diproduksi lagi.
RS.Siloam Karawaci harus lebih perhatikan seluruh pasiennya sesuai UU Rumah Sakit.
Rapat Panja Anestesi Komisi 9 tentang malpraktek selesai.
Untuk membaca rangkaian livetweet Laporan Panja Anestesi kunjungi http://chirpstory.com/li/263546.
wikidpr/fr