Berita Terkait
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya
- (SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
- (Media Indonesia) Presiden Menerapkan Program BBM Satu Harga di Papua
- (Kompas) Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM
- (Aktual.com) Luhut: Tidak Semua Dapat Relaksasi Ekspor Konsentrat
- (Tempo.co) Isu Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Refly: Legal tapi Timbul...
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (DetikNews) Jika Revisi UU Migas Mandek, Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu
- (DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air
- (DetikNews) Freeport Dapat Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Hingga 11 Januari 2017
- (DetikNews) Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi Selesai Tahun Ini
- (DetikNews) Investor Takut Bangun Pabrik di Luar Jawa
- (Tempo.co) Pertamina-Saudi Aramco Kerja Sama Perluasan Kilang Cilacap
- (Tempo.co) Menteri BUMN: PGN Bakal Digabung dengan Pertamina
- (SUARA.com) Kementerian ESDM Ajak Sarjana Muda Jadi Patriot Energi
- (Tempo.co) Hari Ini Pertamina Luncurkan Solar Baru di Jabodetabek
- (Liputan6.com) Pertamina Likuidasi Petral, Bagaimana Nasib Pekerjanya?
- (Tempo.co) Kemenperin Tetapkan Standar Spesifikasi Tower Transmisi
- (Tempo.co) Setengah Tahun Berlalu, KPK Terus Usut Kasus Petral
- (Tempo.co) Pilih Blok Masela Onshore, Jokowi Tak Hanya Utamakan Revenue
- (Inilah.Com) Dewie Limpo Minta Banggar Loloskan Proyek di Papua
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Liputan6) Pemerintah Serahkan Rencana APBNP 2015 ke DPR, tambahan fiskal Rp 230 triliun penghematan subsidi BBM
12/12/2018
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku akan menghadap DPR RI untuk menyerahkan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan (APBNP) 2015 pada Jumat (9/1/2015) ini.
Dengan diserahkannya APBNP 2015 maka sesuai dengan ketentuannya pembahasan APBNP 2015 harus dapat diselesaikan paling lama satu bulan terhitung dari tanggal penyerahannya.
"Habis ini saya mau ke DPR, mau serahkan APBNP 2015, ini kita harapkan bisa dibahas secepatnya mengingat masa sidang hanya 5 minggu," kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di Gedung Dirjen Pajak di Jakarta, Jumat (9/1/2014).
Dalam APBNP 2015 yang diserahkan tersebut Bambang berharap segera diselesaikan mengingat pemerintah harus terus berkejaran dengan waktu untuk dapat melakukan percepatan pembangunan.
Hal utama yang harus segera diselesaikan dalam pembahasan di DPR adalah tentang nomenklatur kementerian dalam Kabinet Kerja.
"Itu segera diselesaikan dulu baru setelah itu akan dibahas mengenai perubahan anggaran-anggarannya," tegasnya.
Sesuai asumsi makro yang diputuskan presiden, dalam APBNP 2015 pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi di tahun ini sebesar 5,8 persen dengan angka inflasi 5 persen.
Sementara untuk kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diasumsikan di 2015 sebesar Rp 12.200. Sedangkan harga minyak dipatok US$70 per barel dan lifting minyak sebesar 849 ribu barel per hari. Adapun soal lifting gas pemerintah mamtok 1,17 juta barel per hari setara minyak, dan SBN (3 bulan) 6,2 persen.
Dalam APBNP 2015 pemerintah juga sudah memasukkan tambahan fiskal sebesar Rp 230 triliun dari hasil penghematan subsidi BBM yang dilakukan pada bulan November 2014.