Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Liputan6.com) Banyak Demo Buruh, Perusahaan Asing Hengkang dari Batam
Liputan6.com, Jakarta Masa depan suram tengah menghantui Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia. Iklim investasi di kota tersebut perlahan mulai redup seiring konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Manager of Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, pengelola kawasan industri Batamindo, Tjaw Hioeng mengaku, investasi di Batam pada tahun lalu kurang menggairahkan dan diproyeksikan bernasib sama pada tahun ini.
Calon penanam modal dikatakannya, masih menunggu perkembangan FTZ Batam sampai saat ini termasuk solusi pemerintah pusat (Pempus) atas 'perang dingin' terkait kewenangan BP Batam dan Pemko Batam.
"Tahun lalu tidak terlalu banyak investor, dan di tahun ini belum ada yang masuk (rencana investasi). Investor kelihatannya wait and see dengan perkembangan FTZ Batam," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (10/1/2015).
Bukan hanya faktor dualisme kewenangan antar otorita Batam, kata Tjaw, penyebab lain berkurangnya minat investasi di Batam karena maraknya aksi demo buruh. Dikatakan Tjawa, baik BP Batam maupun Pemko Batam seolah menutup mata termasuk kasus hengkangnya beberapa perusahaan asing dari Batam akibat tidak kuat lagi menghadapi situasi ini.
"Perusahaan yang angkat kaki juga karena tidak tahan menghadapi demo dan mogok kerja yang berlarut-larut tidak kunjung selesai. BP Batam dan Pemko Batam seakan tidak peduli akan hal ini dan menyerahkan semuanya kepada Disnaker serta aparat kepolisian," jelas Tjaw.
Menurut Tjaw, ada beberapa perusahaan asing yang sudah hengkang dari Batam di tahun lalu.
Di antaranya, awal tahun lalu ada PT Siemens Hearing System, perusahaan Jerman yang memutuskan angkat kaki karena mogok kerja dari serikat buruh dan berujung pada penutupan akses masuk ke perusahaan.
"Ada juga PT Fujitec Indonesia di Batamindo Industrial Park dan Nidec Servo Batam (dulunya PT Japan Servo Batam) hengkang dari Batam. Semuanya karena faktor demo dan ketenagakerjaan," terangnya.
Tjaw berharap, ke depan iklim investasi di Batam semakin membaik, termasuk menyelesaikan kewenangan terhadap pengelolaan kegiatan penanaman modal di Batam.
"Sebaiknya Pempus memberikan wewenang khusus urusan investasi kepada satu intansi saja, apakah mau BP Batam atau Pemko Batam atau badan pengelolaan lainnya karena bagi investor.