Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Liputan6.com) ICW Minta Setya Novanto Mundur sebagai Anggota DPR
Liputan6.com, Jakarta - Desakan kepada Setya Novanto untuk mundur dari kursi legislator. Kali ini, desakan dilontarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Koordinator Divisi Peneliti Bidang Korupsi Politik ICW, Donal Fariz meminta mantan Ketua DPR Setya Novanto segera mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan.
Sebab, Setya dinilai telah 2 kali melakukan pelanggaran etik. Dugaan pelanggaran itu terjadi pada saat hadir dalam acara kampanye calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kasus 'Papa Minta Saham'.
"Dia sudah melakukan 2 kali pelanggaran dan sekarang kasusnya berada di Kejaksaan Agung, serta ada kemungkinan untuk mengulangi perbuatannya kembali," kata Donal Faris di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa 22 Desember 2015.
Menurut dia, Setya diyakini masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan, meski hanya menjadi anggota DPR biasa. Terlebih, Setya justru menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.
Tak hanya Setya yang melakukan kesalahan, Golkar pun demikian. Sebab, pada saat sidang MKD, Fraksi Golkar menyatakan Setya melakukan pelanggaran kode etik berat. Namun yang terjadi justru Setya diangkat menjadi Ketua Fraksi Golkar.
"Partai Golkar harusnya memberikan sanksi, bukan malah mengangkat dia jadi ketua fraksi. Jadi masalah akan selesai kalau Golkar mem-PAW-kan Setya Novanto," ujar Donal.
Dia juga menilai estafet tongkat kepemimpinan DPR dari Setya ke Ade Komarudin bukanlah hal tepat. Seharusnya, lanjut dia, Golkar memilih orang yang tepat dan mempunyai track record yang bagus.