Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Liputan6.com) RI Bakal Jadi Korban Perang Mata Uang
Liputan6.com, Jakarta - Akibat perlambatan ekonomi dunia, kinerja ekspor perdagangan hampir seluruh negara mengalami pelemahan. Sementara nilai tukar mata uangbeberapa negara hanya sedikit terpengaruh fenomena super dolar Amerika Serikat (AS) sehingga memicu kebijakan mendepresiasi mata uang agar barang ekspor lebih murah dan memiliki daya saing.
Pengamat Valas, Farial Anwar mengungkapkan, China lebih dulu mengambil langkah mendevaluasi Yuan untuk merangsang kinerja ekspor. Kebijakan tersebut akhirnya disusul Vietnam yang sengaja mendepresiasi Dong.
"Devaluasi Yuan dan Dong menimbulkan kekhawatiran, apakah kemungkinan terjadiperang mata uang. Semua negara akan berusaha mendepresiasi mata uangnya. Kita tunggu saja, siapa lagi yang akan bereaksi sama dengan China dan Vietnam," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Lebih jauh dia menyebut, negara-negara yang bakal mengekor langkah Vietnam dan China masih sebatas spekulasi. Namun Farial memperkirakan, negara pengekspor, seperti Thailand, Korea dan Jepang akan mendevaluasi mata uangnya.
"Mungkin saja Thailand, Korea dan Jepang ikut mendevaluasi mata uangnya. Tapi mata uang mereka sudah merosot, apakah akan dilemahkan lagi, itu keterlaluan," tegasnya.
Jika hal ini sampai terjadi, termasuk perang mata uang, Farial menjelaskan dampaknya akan semakin besar pada kurs rupiah. Dolar AS, diakuinya bakal lebih menguat.
Lalu apakah Indonesia harus ikut-ikutan melemahkan rupiah yang sudah terjun bebas dan sempat menembus level 14.000 per dolar AS? "Kalau rupiah dimerosotin lagi, maka dunia usaha kita bisa kacau. Sebelum China mendevaluasi Yuan saja, kita sudah babak belur," kata Farial.
Indonesia merugi
Terpisah, Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, akibat perang mata uang yang dianggapnya merupakan istilah para pedagang mata uang akan semakin menekan kurs rupiah.
"Rupiah semakin tertekan, karena kita tidak bisa seperti China yang bisa menetapkan kurs mata uang mengingat kita menganut sistem devisa bebas," ujarnya.
Sementara pelemahan nilai tukar rupiah yang terlalu dalam, sambung dia, tidak akan menguntungkan Indonesia. Penyebabnya, Enny bilang, ketergantungan impor negara ini adalah bahan baku, bukan komoditas seperti China, Jepang dan Korea.
"Kalau China diuntungkan dengan impor komoditas karena harganya sedang hancur. Sedangkan Indonesia ketergantungan impor bahan baku, yang harganya justru naik sehingga berdampak ke biaya produksi. Akhirnya produk dalam negeri tidak bisa kompetitif di luar negeri," tandas dia.