Berita Terkait
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Media Indonesia) Presiden Menerapkan Program BBM Satu Harga di Papua
- (Tempo.co) Pengamat Menilai Sistem Peradilan Hambat Investasi
- (Kompas) Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM
- (Aktual.com) Luhut: Tidak Semua Dapat Relaksasi Ekspor Konsentrat
- (Tempo.co) Isu Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Refly: Legal tapi Timbul...
- (DetikNews) Freeport Dapat Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Hingga 11 Januari 2017
- (Kompas.com) Setya Novanto Tidak Tahu Keberadaan Riza Chalid
- (DetikNews) Tak Setor Jaminan US$ 530 Juta, Freeport: Kami Komitmen Bangun Smelter
- (Kompas.com) Setya Novanto Datangi Kejaksaan Agung
- (Tribun News) Keamanan Keluarga Jadi Satu Alasan Novanto Mangkir dari Panggilan Kejaksaan
- (Kompas.com) Hitung Divestasi Freeport, Kementerian ESDM dan BUMN Tunjuk Tim Penilai yang Sama
- (MetrotvNews) Jurus Baru Membela Novanto
- (Kompas.com) Setya Novanto Tak Akan Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung
- (Kompas.com) Gerindra "Walkout", Rapat Jaksa Agung-Komisi III Ditunda hingga Besok
- (DetikNews) Dipanggil Kejagung, Novanto Hanya Akan Beri Keterangan Tertulis
- (DetikNews) Kasus 'Papa Minta Saham', Kejagung Panggil Setya Novanto Rabu
- (Rimanews) Kasus Makelar Saham Freeport Mandeg, Jaksa Agung Dituntut Mundur
- (Kompas.com) Bos Freeport Jim Moffett Mundur
- (Kompas.com) Tolak Novanto Jadi Ketua Fraksi Golkar, Kubu Agung Ajukan Zainuddin Amali
- (DetikNews) Wakil Ketua MKD: Tidak Ada Sanksi untuk Setya Novanto
- (Liputan6.com) ICW Minta Setya Novanto Mundur sebagai Anggota DPR
- (DetikNews) Novanto Ketua Fraksi Golkar, Ruhut: Menyedihkan, Golkar Gali Kubur!
- (DetikNews) Waktu yang Mepet Jadi Alasan MKD Tak Mau Panggil Paksa Reza Chalid
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Majalah Tempo) Sudirman Said: I Chose To Secure The Freeport Operation
He once said he would freeze the export license of Freeport Indonesia, but then Mining Minister Sudirman suddenly changed his mind. When the validity of Freeport's export license ran out on January 25, Sudirman not only extended the license, he signed an MoU to extend the contract renegotiation period.
You initially planned to withdraw Freeport's export license. Why did you change your mind?
Their deadline was approaching at that time. By January 24, there should have been progress about building the smelter in order to extend the export license. But when we reviewed it, there was no development. They had to make some decisions, but they kept delaying it. For example, the location of the smelter hasn't been decided yet.
But why was the license given?
It was not suddenly. In one week, when they were given a warning, they demonstrated some seriousness in the last six months to build a smelter. They tried hard to show progress and showed us an MoU they had agreed on with Petrokimia Gresik for the land and Mitsubishi for the technology.
Is it all in line with the Government's requirement?
The progress is actually not in accordance with Government conditions, but we also considered the factors like the social aspect. If the Freeport operations were to be stopped, some 30,000 workers would be unemployed, we would lose the taxes and other such incomes. So I chose to secure Freeport's operations on condition they must carry out their commitment in a better way.
Didn't Freeport attempt to negotiate?
I figure they must have speculated that they could bargain some more. But the Government can no longer be seen as a place to renegotiate at will. I stressed that the renegotiation points must be met and the smelter can no longer be bargained.
What did you discuss in your meeting with Jim-Bob Moffett, Freeport McMoRan chairman? The Government seems to have softened its stance after that meeting.
That's what I heard too: Freeport must have done something to them. But not really. The president didn't want to meet (him) and asked me to solve the issue. He's actually met Pak Jusuf Kalla since the start. But Pak JK's attitude is the same as Pak Jokowi. And that is, the Government wants maximum benefit from Freeport for Indonesia. Otherwise, that's it.