Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menolak menandatangani peresmian tujuh proyek di Parlemen. Meski demikian, Wakil Ketua DPR Fadli Zon percaya diri menyebut Presiden menyetujui pembangunan tujuh proyek tersebut.

"Sudah ada surat persetujuannya resmi," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Dia mengatakan, pimpinan DPR menerima surat persetujuan Presiden sekitar enam bulan lalu. Dengan dasar itu, dewan membentuk Tim Implementasi Reformasi yang diimpin Fahri Hamzah.

"Tim Reformasi DPR untuk mengawal proses keperluan itu dibentuk. Kemarin itu, (Presiden) tanda tangan cuma upacara saja. Tidak penting, cuma opsional," kata Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, proyek ini nantinya dibangun oleh pemerintah. DPR tidak mempermasalahkan bila proyek ini dilempar ke BUMN agar tidak muncul kecurigaan publik

"Kami tidak mau jadikan ini sebagai proyek. Silakan nanti kalau diperlukan, BUMN saja yang bangun, pemerintah yang bangun. Tidak ada cawe-cawe proyek-proyekan," tegas dia.

Presiden Joko Widodo menolak menandatangani prasasti pembangunan proyek DPR yang disebut sebagai tujuh ikon parlemen. Saat diminta menandatangani prasasti, Presiden hanya bersedia melihat museum.

Berdasarkan informasi, Presiden tidak bersedia menandatangani prasasti tersebut karena belum ada fisik rencana pembangunan hingga rincian anggarannya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan tujuh proyek itu ditargetkan rampung pada 2018. Mengenai anggarannya, katanya, akan masuk ke APBN dengan sistem pembiayaan multi years. Nilainya akan diserahkan ke Kesekjenan DPR selaku pengguna anggaran.
TRK