Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(MetrotvNews) OJK Dorong Pembentukan Agensi Rating UMKM
Metrotvnews.com, Jakarta: OJK akan membentuk agensi rating bagi sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pembentukan rating ini sebagai salah satu usaha untuk mengurangi informasi yang tidak penting terkait dengan pendanaan UMKM.
Mengutip siaran pers yang dikeluarkan OJK, Sabtu (25/7/2015), rating ini penting untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan meningkatkan persaingan pembiayaan UMKM.
Adapun tujuan dari pemberlakukan rating ini adalah memberikan common language yang berujung pada keseragaman pola kredit yang ditawarkan pada UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembiayaan pada sektor UMKM.
“Dengan manfaat yang akan didapatkan adalah memberikan masukan kepada UMKM mengenai kelemahan dan kekuranganya serta sebagai pelengkap internal rating yang telah dilakukan bank,” kata OJK dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
OJK telah berkoordinasi intensif dengan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) dan Bank Indonesia (BI) yang menghasilkan kajian awal mengenai urgensi pembentukan lembaga rating UMKM serta langkah-langkah konkrit pembentukan lembaga rating UMKM tersebut.
Ketua OJK Muliaman Hadad telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
OJK juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Ikatan Notaris Indonesia mengenai pengesahan badan hukum LKM, Lembaga/kementerian yang memiliki program/kelompok binaan antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KUB), Asosiasi BMT Indonesia.
Kementerian Pertanian akan melakukan pilot project atas pengukuhan Gabungan Kelompok Tani Simpan Pinjam menjadi Koperasi LKM Agribisnis pada Agustus 2015 di Provinsi Lampung.
OJK juga akan berkoordinasi dengan Asippindo untuk melakukan FGD terkait lembaga rating UMKM dengan akademisi serta stakeholders, Pemda dan kementerian terkait di akhir 2015 dan melakukan pembentukan Rating Agency UMKM di 2016.