Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Okezone) BBM Turun, DPR Tetap Lanjutkan Interpelasi Jokowi
JAKARTA, Okezone - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Januari 2014. Namun, manuver Jokowi ini ternyata tak menghentikan langkah DPR untuk melakukan interpelasi atas kebijakannya menaikkan harga BBM sebelumnya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menegaskan, penggunaan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi akan tetap dilakukan, kendati terjadi penurunan harga BBM.
Lagipula, jika secara logika, kenaikkan harga BBM yang sebelumnya Rp2 ribu, kemudian hanya diturunkan Rp900, tentu harga BBM masih mengalami kenaikkan sekira Rp1.100.
"Anak SD juga tahu, naik Rp2.000 terus turun Rp900 ya tetap saja naik Rp1.100. Dikira rakyat kita masih bodoh kali ya. Penggalangan interpelasi akan terus berlanjut usai reses pertengahan Januari mendatang," ujarnya saat dihubungi, Rabu (31/12/2014).
Bambang mengatakan, penurunan harga BBM Rp900 semakin mengkonfirmasi jika pemerintah sembarangan dan amburadul dalam tata kelola migas dan negara.
"Walaupun kini diturunkan, namun kenaikkan sebelumnya telah membuat harga-harga melambung tinggi dan mengorbankan rakyat," tuturnya.
Hal senada dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini. Interpelasi tetap akan dilakukan karena merupakan hak setiap anggota DPR.
"Interpelasi adalah hak anggota DPR yang sudah digulirkan sejak pertama digagas, hanya karena terbatas waktu belum sempat disampaikan," kata Jazuli.
Jazuli, melihat kalau Presiden Jokowi sudah menangkap ruh dari hak interpelasi DPR yang sedianya akan dilakukan.
"Bagus, kalau benar-benar mau menurunkan, karena memang harusnya turun. Mengingat harga minyak dunia turun drastis," pungkasnya.