Berita Terkait

Kategori Berita

Pajak, PNBP & Dividen BUMN - Rapat Badan Anggaran dengan Kemenkeu, KemenLHK, KKP, KemenESDM dan KemenBUMN

12/12/2018

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Badan Kebijakan Fiskal (Dirjen BKF), Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai), Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) dari Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perikanan (Dirjen Perikanan), Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba), Direktur Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Kehutanan) dan Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Sekjen BUMN) membahas asumsi-asumsi mengenai kebijakan fiskal, perpajakan, cukai, kepabeanan dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016).

Raker dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan Plt Dirjen BKF, Suahasil Nazara antara lain:

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan Mei 2015 sudah mencapai 29.2%
Pertumbuhan ekonomi kita di 2014 adalah 5%. Turun dari tahun sebelumnya.
Arah kebijakan umum perpajakan di 2016 adalah optimalisasi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi dunia usaha, menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan daya saing industri nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Berikut adalah beberapa pemaparan Plt Dirjen Bea Cukai, Supraptono antara lain:

Kebijakan bea cukai dengan intensifikasi penerimaan cukai dan optimalisasi pengawasan ekspor.

Respon dan Masukan Anggota I

Fraksi Golkar: Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Ahmadi menilai konsep-konsep yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan luar biasa. Namun Ahmadi meragukan realisasinya menimbang situasi ekonomi saat ini. Menurut Ahmadi konsep-konsep yang disampaikan lebih cocok untuk kondisi ekonomi dan sistem pemerintahan yang kuat. Ahmadi menegaskan bahwa Badan Anggaran tidak hanya sekedar iya-iya saja tapi ingin menelaah lebih dalam. Ahmadi tidak ingin Pemerintah melakukan perencanaan yang salah. Ahmadi tanya ke jajaran Direktur Jenderal Kementerian Keuangan kesiapan mereka apabila penerimaan realisasinya hanya 70% dari target. Kiranya kebijakan apa yang akan direncanakan apabila itu terjadi.

Dewi Asmara dari Jabar 4. Dewi menyoroti banyaknya barang-barang ilegal yang masuk Indonesia. Dewi yakin artinya adalah banyak aparatur Direktorat Bea dan Cukai (Bea & Cukai) yang salah. Dewi menggaris bawahi bahwa banyak masuknya barang-barang ilegal tidak hanya merugikan negara dengan berkurangnya pendapatan, tapi juga merugikan negara dengan ‘mematikan’ barang-barang lokal.

Sehubungan dengan perpajakan, Dewi menyoroti bahwa isu restitusi belum pernah disentuh dan dibahas oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan DPR. Dewi desak Dirjen Pajak untuk lebih transparan mengenai pengelolaan restitusi pajak dan menilai pendapat Dirjen Bea Cukai mengenai kecilnya persentase jumlah wajib pajak pribadi di Indonesia sebagai ‘salah kamar’.

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Sukur Nababan dari Jabar 6. Sukur minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) mengenai strategi yang disiapkan untuk mengejar target penerimaan negara tanpa menimbulkan ‘kegaduhan’. Sukur menghimbau Dirjen Pajak untuk hati-hati dalam menentukan asumsi dasar pajak.

Fraksi PKS: Oleh Iskan Qolba Lubis dari Sumut 2. Iskan menyoroti lemahnya sistem perpajakan untuk sektor jasa. Iskan menilai adanya sistem online akan memudahkan kontrol atas para wajib pajak. Iskan miris melihat banyak hotel-hotel yang belum punya atau tersambung dengan sistem perpajakan online sehingga meragukan transparansi dari pelaporan pajak penghasilannya. Iskan dorong Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk memberi perhatian khusus ke sektor jasa ke depannya.

Penjelasan Mitra I

Plt Dirjen BKF:

Memang benar ekonomi kita sedang mengalami perlambatan.
Kami setuju dengan pimpinan untuk menyusun target yang lebih realistis.
Namun demikian reformasi administrasi perlu kita lanjutkan. Saat terbaik untuk memperbaiki aturan saat sebelum perekonomian naik.

Dirjen Pajak:

Kedepan kita akan lakukan program ekstensifikasi. Kami akan menambah gedung dan pegawai.
Kami sudah mengajukan penambahan 40.000 ribu pegawai baru dan telah disetujui.
Mudah-mudahan tahun depan target pencapaian kami lebih realistis.
Kami sudah melakukan Whistle Blowing System (WISE) untuk tempat pengaduan dan pengawasan.
Kami sudah berusaha untuk data bisa online dengan perbankan. Namun untuk hotel-hotel belum.
Kami juga sudah mengawinkan N.I.K dengan NPWP.

Plt Dirjen Bea Cukai:

Kami akan tingkatkan kinerja law enforcement untuk mengurangi barang ilegal.

Respon dan Masukan Anggota II

Fraksi Golkar: Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Ahmadi khawatir terhadap asumsi penerimaan pajak di 2016. Ahmadi menekankan bahwa APBN dibuat bersama-sama antara Badan Anggaran (Banggar) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ahmadi tidak ingin bila menentukan target dan tidak tercapai nantinya tidak ada sanksinya dan akan saling tunjuk-tunjukan di komisi-komisi. Ahmadi dorong Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk membenahi kinerja internal departemennya untuk membangun kepercayaan.

Penjelasan Mitra II

Plt Dirjen Bea Cukai:

Kami akan tingkatkan kinerja law enforcement untuk mengurangi barang ilegal.
Kami fokus untuk memperkuat kerangka hukum

Dirjen Pajak, Sigit Priadi Pramudito:

Kalau di 2015 program unggulan kami adalah pembinaan wajib pajak. Di 2016 kegiatan unggulan kami adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dirjen Perikanan:

Target realisasi PNBP sektor perikanan di 2014 sudah sebesar 85,78%. Untuk 2015 sampai dengan Juni 2015 baru sebesar 5,34%.

Dirjen Kehutanan:

Untuk 2016 kebijakan Sumber Daya Alam Kehutanan sudah termasuk penyesuaian tarif pengenaan PNBP secara berkala.

Dirjen Minerba, Bambang Gatot:

Untuk kebijakan sektor Sumber Daya Alam Panas Bumi di 2016 adalah intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Respon dan Masukan Anggota III

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Isma Yatun dari Lampung 1. Isma Yatun menegur Direktur Jenderal Kehutanan (Dirjen Kehutanan) karena underestimate dan berasumsi bahwa para Anggota DPR tidak membaca lembar-lembar materi pemaparan dari Pemerintah. Isma Yatun menyoroti data-data kehutanan yang diberikan oleh Dirjen Kehutanan angkanya sama dengan angka tahun lalu. Isma Yatun menegaskan ke Dirjen Kehutanan ia tidak ingin terulang lagi.

Fraksi Golkar: Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Ahmadi menekankan bahwa di Badan Anggaran (Banggar) angka dan asumsi yang diberikan oleh Pemerintah mempunyai konsekwensi, tidak seperti di komisi-komisi. Ahmadi menyoroti anggaran yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan (KemenLHK). Menurut Ahmadi anggaran yang diajukan KemenLHK ada kenaikan yang signifikan. Ahmadi menilai anggaran makin tinggi tapi realisasi penerimaannya masih rendah. Menurut Ahmadi Pemerintah terbiasa dengan tidak tercapainya target dan tidak ada sanksi. Oleh karena itu Ahmadi, melalui Banggar, akan meminta peningkatan angka anggaran penerimaan dari KemenLHK. Ahmadi rekomendasi Pemerintah untuk bubarkan saja departemen-departemen yang hanya jadi beban negara.

Sehubungan dengan PNBP dari Non-Migas. Ahmadi menyoroti bahwa di Kalimantan industri batu bara sedang ambruk dan ia tidak puas dengan target Lifting minyak yang meningkat di 2016 karena harga minyak saat ini rendah. Menurut Ahmadi seharusnya Lifting naik disaat harga minyak dunia tinggi bukan ketika rendah.

Penjelasan Mitra III

Dirjen Perikanan:

Saya kaget kalau data materi kami hanya copy paste dan akan kami telusuri.

Dirjen Kehutanan:

Target PNBP kita di 2015 sebesar Rp.4,7 triliun dan sampai dengan Mei 2015 sudah terealisasi 29%.
Kita akui memang banyak kegiatan kita yang cost-nya tinggi tapi tidak menghasilkan benefit.
Ketika ekspor kita banyak turun tapi PNBP-nya tidak tercatat ke kami, tapi ke Kementerian Perdagangan.

Plt Dirjen BKF:

Kami sudah meminta agar diberikan data realisasi minimal akhir Mei 2015.

Sekjen BUMN, Imam Apriyanto Putro:

Untuk BUMN di 2014 realisasi laba sebesar Rp.152 triliun dan dividen Rp.40 triliun.
Proyeksi dividen BUMN di 2015 versi APBN sebesar Rp.39,9 triliun.
Semua penerimaan negara akan turun.

Respon dan Masukan Anggota IV

Fraksi Demokrat: Oleh Djoko Udjianto dari Jateng 3. Djoko kecewa dengan pemaparan asumsi penerimaan dividen dari BUMN. Djoko menilai penyajian materi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Sekjen BUMN) sembarangan dan dividen semakin hari minta maaf terus. Menurut Djoko kalau begini pembahasannya baiknya Badan Anggaran (Banggar) akhiri saja Rapatnya dan semua asumsi penerimaan diminta turunkan.

Wahyu Sanjaya dari Sumsel 2. Menurut Wahyu kesimpulan dari semua pemaparan Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Sekjen BUMN) adalah target dividen BUMN di 2016 minta diturunkan.

Verna Gladies Merry Inkiriwang dari Sulteng. Verna fokus pada target pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB). Verna menilai banyak Badan Layanan Umum (BLU) rumah-sakit milik POLRI tidak optimal kinerjanya. Sehingga menurut Verna asumsi Pemerintah untuk penerimaan PNPB dari BLU milik POLRI tidak realistis.

Fraksi Golkar: Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Menurut Ahmadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan (KemenLHK) bukan sumber PNBP buat Pemerintah. Ahmadi sangat kecewa atas kualitas data-data yang dihasilkan Pemerintah. Menurut Ahmadi bahkan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) saja datanya masih salah-salah. Ahmadi dorong Pemerintah untuk perbaiki Indonesia dengan memperbaiki birokrasinya. Kalau program sudah jenuh harusnya ditinggalkan, tapi realitanya banyak yang dipertahankan. Ahmadi dorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera evaluasi dan koordinasi agar perencanaan keuangan lebih baik.

Kesimpulan

Ketua Rapat, Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1:

Ketua Rapat menyatakan RDP dengan para Dirjen dan Deputi tentang PNBP dan dividen BUMN dinyatakan telah selesai. Ketua Rapat skors RDP dan akan dilanjutkan besok pukul 10:00 WIB dengan agenda lain.

Tidak ada kesimpulan untuk Raker ini.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP dengan dirjen-dirjen Kemenkeu, KKP, KemenLHK, KemenESDM, KemenBUMN mengenai asumsi PNBP dan dividen BUMN untuk RAPBN 2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/272081.

wikidpr/ogi

JejakParlemen