Pembentukan Panitia Kerja RAPBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

12/12/2018

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 28 Mei 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Agus Martowardojo dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (MenBappenas), Adrinof Chaniago tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016).

Raker dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Raker dihadiri oleh 50 dari 100 anggota Banggar.

Ketua Rapat mengumumkan bahwa agenda Raker hari ini adalah:

Pengesahan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2016;
Pemaparan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan MenBappenas antara lain:

Rencana Pemerintah untuk tahun 2016 bertema mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pembangunan berkualitas.
Untuk menjaga kualitas pembangunan pendekatannya dengan dimensi pemerataan kewilayahan dengan target kelompok pendapatan.
Strategi pembangunan kita untuk pembangunan SDM, ekonomi, pemerataan dan kewilayahan.
Kita akan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas.
Sasaran pembangunan 2016 juga di bidang pangan yang merupakan sektor unggulan.
Sasaran bidang energi adalah rasio elektrifikasi sebesar 91%.
Sasaran pembangunan sektor unggulan lain ada maritim, kelautan dan pariwisata.
Sasaran pembangunan wilayah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal. Sasaran pertumbuhan untuk daerah tertinggal adalah 7,13%.
Sasaran pemerataan menetapkan target pembangunan sosial adalah 2 juta lapangan kerja.

Berikut adalah beberapa pemaparan Menkeu antara lain:

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,8%.
Kita menghadapi 4 tantangan dan resiko global:

1. Harga komoditas global yang cenderung melemah

2. Kinerja perekonomian Tiongkok yang masih dalam tahap pelemahan.

3. Prospek ekonomi negara maju yang masih belum jelas

4. Ketidak-pastian arah kebijakan moneter di negara-negara maju.

Ekspor di Indonesia cenderung negatif dan melambat, sedangkan investasi belum bisa mendukung pertumbuhan.
Meskipun ada resiko global, ada optimisme di 2016 akan lebih baik daripada 2015 atau 2014.
Sektor konstruksi bisa tumbuh 7%. Sektor transportasi dan komunikasi bisa 8%.
Penurunan komoditas mengakibatkan beberapa provinsi mengalami pertumbuhan negatif, kecuali yang tidak bergantung kepada komoditas. Provinsi yang tidak bergantung pada Pemerintah seperti Bali dan Jawa justru lebih stabil.
Range daya saing Rupiah di dunia adalah 12.800 - 13.200 per US Dollar.
Ada 3 strategi terkait kebijakan fiskal di 2016 yaitu:

1. Stimulua

2. Daya tahan; dan

3. Sustainabilitas kebijakan fiskal

Kami mengusulkan defisit untuk RAPBN 2016-2017 berkisar 1,7% - 2,1%
Arah kebijakan kami dalam perpajakan di 2016 adalah optimalisasi penerimaan pajak tanpa mengganggu badan usaha.
Mulai 1 Januari 2016 Faktur Elektronik sudah berlaku seluruh Indonesia.
Kami akan mendorong peningkatan wajib pajak, terutama wajib pajak pribadi.
Dalam bidang cukai, ketegasan hukum yang harus ditingkatkan.
Kami menginginkan agar total alokasi dana ke daerah lebih besar pada tahun 2016 sebagai wujud desentralisasi.
Kami ingin meningkatkan daya saing usaha bagi UMKM dan petani.
Subsidi BBM Solar, minyak tanah dan Elpiji 3 kg akan tetap tersedia. Akan ada subsidi langsung listrik untuk pelanggan rumah tangga miskin.
DAK akan diprioritaskan pada dimensi pembangunan manusia, sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan.
Dana Insentif Daerah akan diperbaiki mekanismenya.
Di 2016 kami akan fokuskan BUMN sebagai agen pembangunan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Berikut adalah beberapa pemaparan Gubernur BI antara lain:

BI memperkirakan perekonomian Indonesia akan membaik, namun akan menghadapi faktor eksternal dan internal.
Stabilitas makro ekonomi masih terjaga dilihat dari terjaganya inflasi dan nilai tukar Rupiah.
Pertumbuhan ekonomi 5,1% di 2015 akan tercapai.
Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I di 2015 melambat karena lemahnya kinerja konsumsi investasi pembangunan Pemerintah dan ekspor.
Harga komoditas dunia memang melemah pada 2015, namun akan meningkat di 2016.
Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik.
Pertumbuhan ekonomi nasional sebanyak 5,4%-5,8% akan terjadi pada tahun 2016.
Nilai Rupiah melemah pada tahun 2015, namun secara bulanan pada April 2015 kembali menguat.
Neraca perdagangan Migas di Indonesia mengalami surplus hingga hari ini.
Neraca pembayaran Indonesia pada Triwulan I 2015 mencatat surplus.
Kedepan BI memperkirakan rata-rata nilai tukar pada 2016 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp.13.000 - Rp.13.400 per US Dollar.
Perkembangan inflasi dari sisi eksternal diperkirakan tidak akan terlalu besar karena sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia.

Respon dan Masukan Anggota I

Fraksi Golkar: Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Berdasarkan pemaparan, Ahmadi menilai pandangan Pemerintah terhadap prospek ekonomi tampaknya lebih optimis daripada Bank Indonesia. Ahmadi akan coba membuat APBN yang lebih terasa manfaatnya untuk daerah-daerah. Menurut Ahmadi pertumbuhan yang merata akan lebih bermanfaat daripada pertumbuhan yang tinggi tapi ada kesenjangan. Ahmadi saran infrastruktur di Pulau Jawa harus didorong oleh Pemerintah ke daerah-daerah kalau tidak, tidak terasa dampaknya.

Fraksi PAN: Oleh Ahmad Nadjib Qudratullah dari Jabar 2. Ahmad berharap di dalam pemaparan RAPBN 2016 memuat alokasi anggaran untuk RKP yang ada sekarang.

Fraksi PKB: Oleh Cucun Ahmad Saymsurijal dari Jabar 2. Cucun menyoroti bahwa banyak kementerian-kementerian yang realisasi anggarannya masih belum optimal dan sudah meminta alokasi anggaran seperti contohnya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang adalah Mitra dari Komisi 4.

Fraksi PKS: Oleh Sukamta dari Yogyakarta. Sukamta berharap ketepatan penganggaran kali ini betul-betul tinggi. Sukamta usul ke Pemerintah agar program-program yang dilaksanakan bukan hanya yang sifatnya dipindahkan dari pusat ke daerah saja.

Ecky Awal Mucharam dari Jabar 3. Ecky menilai RAPBN 2016 ini terlalu banyak fokusnya. Ecky minta ke Menteri Keuangan untuk merampingkan fokus dan prioritasnya.

Iskan Qolba Lubis dari Sumut 2. Iskan menilai pembangunan masih sangat Jawa-sentrisdan Pemerintah tidak serius dalam mengurangi kesenjangan. Selain itu Iskan juga menilai kinerja menteri-menteri dan Presiden tidak sejalan sehingga pencitraan Pemerintah tidak sejalan dengan anggaran yang diajukan. Menurut Iskan Pemerintah terlalu fokus pada sektor finansial yang kapitalis dan seharusnya Pemerintah fokus pada rakyat.

Fraksi Nasdem: Oleh Johnny G Plate dari NTT 1. Johnny berharap pemaparan yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Pemerintah tidak hanya retorika saja tapi benar-benar terwujud. Johnny saran ke Menteri Keuangan (Menkeu) agar menggunakan data-data kemiskinan dengan bias yang paling rendah, karena data-data kemiskinan ini yang menjadi dasar dari kebijakan Pemerintah.

Penjelasan Mitra I

Menkeu:

Ada ketidaksesuaian antara perencanaan proyek vs. realisasi.
Penyebabnya adalah anggaran dibuat di Pusat, namun aktivasinya di Daerah. Bila sudah jadi DAK itu murni jadi proyek Daerah dan Pusat perannya hanya pengawasan.
Mengenai transfer Dana Desa, harus ada peraturan dari Bupati. Tanpa ini, kita disalahkan oleh BPK. Kalau ada Peraturan Bupati (PerBup) akan jelas penggunaan anggarannya untuk apa.
Kabupaten yang sudah bikin PerBup baru 52%. Kami masih berat hati tentang peraturan Dana Desa dan dampak pada APBD-nya karena dari kabupaten juga harus ada alokasi untuk Dana Desa. Ini bukan dana yang jumlahnya sedikit.
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa harus mengurusi PerBup ini agar Juli 2015 ini selesai dari bupati-bupatinya.
Belanjanya sudah cukup fokus. Akan kelihatan di Nota Keuangan.
Transfer ke Daerah harus lebih besar daripada belanja Kementerian dan Lembaga (K/L).
Aktivitas Kemenpu-Pera di daerah jadi DAK, sehingga jadi aktivitas daerah.
DBH kita ubah. Dulu dasarnya realisasi. Sekarang diberikan sesuai anggaran saja karena harga minyak dan komoditas drop.

MenBappenas:

Pertumbuhan dan pemerataan harus tetap berjalan. Kami ingin dapat menjelaskan secara bertahap.
Kami menunggu kehadiran Banggar ke Bappenas. Itu akan menjadi kesempatan untuk kami menjelaskan.
Kita ada prioritas sektoral, kelompok sosial dan kewilayahan. Kita bisa lihat di program-program itu akan merefleksikan prioritas tersebut.
Menjawab Iskan Qolba Lubis, porsi Jawa dari total PBB memang besar, namun bila diturunkan secara drastis akan terjadi shock. Bila Jawa turun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan sangat turun. Dampaknya akan ke makro ekonomi.

Respon dan Masukan Anggota II

Fraksi Gerindra: Oleh Roberth Rouw dari Papua. Roberth minta perhatian khusus kepada Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (MenBappenas) mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo terkait kebebasan pers. Roberth menggaris bawahi bahwa di Dapilnya tidak ada listrik, air masih menggunakan air hujan dan jarang ada tenaga kesehatan. Roberth tidak ingin Indonesia diisukan mengeksploitasi dan menelantarkan manusianya. Roberth desak Pemerintah untuk siap menghadapi terbukanya akses buat pers di Papua. Oleh karena itu Roberth dorong MenBappenas untuk buatkan program pembangunan di Papua bersamaan dengan dibukanya akses untuk pers. Karena menurut Roberth pers asing akan mencari kelemahan Pemerintah Indonesia melalui Papua.

Rita Zahara dari Riau 1. Rita menggaris bawahi bahwa alokasi anggaran untuk Pulau Jawa sangat besar, maka kedepannya harus lebih besar lagi alokasi untuk wilayah luar Jawa. Rita minta ke Menteri Keuangan (Menkeu) rincian anggaran Satuan Tiga. Rita mohon ke Menkeu untuk DBH Riau ditambah karena menurut Rita DBH-nya ‘timpang’ menimbang kontribusi Riau sangat besar terhadap Pusat.

Penjelasan Mitra II

Menkeu: Untuk rincian anggaran sudah ada di website. Ketika nanti sudah ada APBN-nya, DPR baru bisa melakukan pengawasan.

Tidak ada kesimpulan untuk Raker ini.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Bappenas mengenai pembentukan Panja RAPBN 2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/268806.

wikidpr/ogi

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita