Berita Terkait
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (Lampung Pagi) Lulusan Sekolah Ikatan Dinas Tak Boleh Langsung ke Daerah Asal
- (Tempo.co) Pemerintah Bentuk Badan Penampung Dana Perbaikan Lingkungan
- (Tempo.co) Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi
- (Media Indonesia) Gerindra Sepakat Parliamentary Threshold 3,5%
- (Tempo.co) Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Pemekaran Wilayah Papua - Audiensi Komisi 2 dengan Masyarakat Papua
Pada 20 April 2015 Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan beberapa perwakilan dari Masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah di Papua.
Pemaparan dari Mitra Rapat
Berikut adalah beberapa pemaparan dari Masyarakat Papua Mimika Timur:
Kami mohon agar pemekaran wilayah di Mimika Timur segera terlaksana.
Kami tidak akan lagi menerima proyek smelter sebelum Mimika Timur memekarkan wilayah.
Kami sebagai perwakilan masyarakat Papua meminta DPRD untuk menindak lanjuti Freeport karena tidak memberi manfaat untuk masyarakat Papua.
Kami memohon kepada Komisi 2 dan DPR untuk menyidang Freeport untuk segera membangung Papua.
Berikut adalah beberapa pemaparan dari Masyarakat Papua Barat:
Konflik di daerah perbatasan banyak. Oleh karena itu kami meminta Manokwari untuk melepaskan Manokwari Barat agar dimekarkan.
Pemantauan Rapat
Ini respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Mitra Rapat:
Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Komarudin Watubun Tanawani Mora dari Papua. Menurut Komarudin daerah Papua Selatan semoga menjadi prioritas pemekaran karena berbatasan dengan 2 negara tetangga.
Fraksi Demokrat: Oleh Fandi Utomo dari Jatim 1. Fandi mendukung pemekaran wilayah Papua ini dan saran untuk segera didorong. Namun demikian, Fandi saran sebelum dibawa ke Komisi 2 baiknya di evaluasi dulu sebelum pemekaran wilayah.
Wahidin Halim dari Banten 3. Wahidin menjanjikan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Komisi 2 siap menggolkan tentang pemekaran wilayah di Papua ini.
Fraksi PKS: Oleh Muhammad Yudi Kotouky dari Papua. Yudi prihatin dengan masyarakat Papua karena setiap kali ke DPR hanya untuk pemekaran wilayah. Menurut Yudi apabila masih ada 2 opsi sebaiknya di musyawarahkan kembali sebelum pemekaran. Yudi menilai setiap pemekaran wilayah itu perlu disampaikan kembali ke induk pusat sebelum melakukan pemekaran.
Audiensi dengan Masyarakat Papua tentang pemekaran wilayah ditutup oleh Ketua Rapat pukul 11:46 WIB.
Untuk membaca rangkaian livetweet Audiensi dengan Masyarakat Papua tentang pemekaran wilayah di Papua kunjungi http://chirpstory.com/li/263482.
wikidpr/sith