Pemerataan Pembangunan dan Jaminan Sosial - Rapat Badan Anggaran dengan Bappenas

12/12/2018

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Deputi-Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Eselon I Kementerian PPN/Bappenas) membahas asumsi-asumsi mengenai pemerataan, perlindungan dan jaminan sosial, koperasi, Usaha Kecil & Menengah (UKM) dan Beras Miskin (Raskin) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016).

Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dari Jatim 11.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan oleh Deputi KK, Dra. Rahma Iryanti antara lain:

Dimensi pemerataan terkait dengan pemerataan kelompok pendapatan.
Indikator pemerataan antara lain:
1. Perlindungan sosial bagi yang tidak mampu -- 40% penduduk terbawah
2. Yang dapat mendorong usaha kerja -- baik mikro maupun koperasi
Kerangka pendanaan pertama melalui APBN dan APBD.
Yang perlu diperbaiki adalah regulasi di tahun 2016, diantaranya regulasi Sistem Jaminan Sosial, penyediaan Kartu Sejahtera, penyaluran Raskin, penyediaan layanan kesehatan lewat Kartu Indonesia Sehat dan beasiswa lewat Kartu Indonesia Pintar.
Tujuannya program-program adalah mempertahankan penduduk miskin agar tidak jatuh ke garis kemiskinan.
Antara lain dengan memberi akses ketenagakerjaan seperti program kewirausahaan, program pemberdayaan nelayan dan petani.
1. Program Pemerataan Pendapatan antara lain:
2. Program Perlindungan Sosial Komprehensif
3. Pelayanan dasar masyarakat kurang mampu
4. Pengembangan kehidupan berkelanjutan
5. Peningkatan efisiensi pasar kerja dan daya saing tenaga kerja. I.e: peningkatan daya saing UKM dan Koperasi.

Berikut adalah beberapa pemaparan Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional (Deputi Pengembangan Regional) antara lain:

Dimensi Pemerataan Antar Wilayah adalah satu kesatuan dengan Pemerataan Antar Golongan.
Diharapkan Sumatera dan Jawa akan berkurang kontribusinya. Dan Kalimantan, Sulawesi dan Papua bisa meningkat kontribusinya.
Diproyeksikan kontribusi Jawa ke PDB menurun sedangkan wilayah lain meningkat.
Sasaran dan arah kebijakan di tahun 2016 adalah meningkatnya Desa Mandiri menjadi sebanyak 400 desa dan menurunnya desa tertinggal.
Untuk sasaran wilayah perbatasan: 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) atau 10 lokasi prioritas dilakukan dengan pembangunan desa dan kawasan perkotaan serta pengembangan kawasan perbatasan.
Untuk penguatan kelembagaan: peran lembaga ekonomi desa dan peningkatan fasilitas pelatihan. Penguatan kelembagaan dan harmonisasi antar perbatasan.
Arah kebijakan daerah tertinggal: pembangunan infrastruktur dan konektifitas, meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan penurunan persentase kemiskinan.

Berikut adalah beberapa pemaparan Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Deputi Polhukam) antara lain:

Membahas kondisi umum, perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari 2013 adalah 32 dan di 2014 adalah 34. Ini adalah refleksi rendahnya penegakan dan kesadaran hukum di Indonesia.
Kedua, terjadi penurunan konflik di Indonesia. Dari 92 konflik di tahun 2013 menjadi 83 di tahun 2014. Konflik terjadi karena distorsi kebijakan publik, perebutan sumber daya alam dan distorsi penegakan hukum dan keadilan.
Ketiga, Indeks Demokrasi Indonesia di 2009-2013 befluktuasi. Ancaman narkoba adalah masalah terberat. Jumlah kerugian akibat narkoba di estimasi sebesar Rp.83 triliun.
Keempat, penyalahgunaan narkoba dari 2011 naik dari 3,8 juta menjadi 5,1 juta orang di 2014.
Sasaran pokok arah kebijakan adalah Kepastian dari Kebijakan Hukum dan Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak. Indikator dari kepastian dan penegakan hukum adalah Indeks Pembangunan Hukum, Penegakan Tipikor dan perilaku anti-korupsi.
Untuk Pertahanan dan Keamanan (Hankam), salah satu kebijakan adalah menyelaraskan industri pertahanan sesuai Minimum Essential Force (MEF).
Dalam kerangka kepastian hukum: RUU KUHP dan KUHAP.
Dalam kerangka demokrasi regulasi akan dilakukan revisi UU Perjanjian Internasional.
Dalam reformasi birokrasi: pembahasan UU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.

Respon dan Masukan Anggota I

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Sirmadji dari Jatim 7. Menurut pengalaman Sirmadji selama 10 tahun ini banyak tercapai prestasi namun dibarengi oleh masalah. Sirmadji menilai Pemerintah Pusat hanya bisa melakukan kegiatan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kurangi ketimpangan. Menurut Sirmadji Bappenas harus menjadi ujung tombak perencanaan pembangunan nasional, dari pendataan sampai dengan monitoring hasil pembangunannya di lapangan. Sirmadji ingin Bappenas keluar dari bawah Menteri Keuangan dan langsung di bawah Presiden. Sirmadji menilai jika setiap kementerian punya data sendiri nantinya akan membuat data untuk ‘mengikuti’ kebutuhan programnya. Bukan sebaliknya. Sirmadji dorong Bappenas untuk jangan takut dan ragu untuk menjadi lokomotif perencanaan, pendataan dan pengkoordinir.

Said Abdullah dari Jatim 11. Said menyoroti bahwa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tidak ada sama sekali mengenai Kepolisian RI (Polri) di bidang keamanan. Said menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini Badan Anggaran (Banggar) tidak perlu jawaban Pemerintah karena akan dibahas lebih dalam dengan Tim Perumus.

Fraksi Golkar: Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Ahmadi ingin kembalikan kebanggaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai lembaga yang dihuni orang-orang terpintar di Indonesia. Menurut Ahmadi sampai kapanpun Indonesia tidak akan bisa maju apabila pembangunannya tidak komprehensif. Ahmadi menyoroti ada istilah-istilah yang berbeda dalam penyajian. Menurut Ahmadi dari yang tertera di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dengan kondisi di lapangan terjadi perbedaan yang signifikan. Ahmadi menilai jika perencanaan hanya ditulis di kertas tapi pelaksanaannya tidak jelas, itu percuma. Ahmadi menyoroti bahwa sering kali Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tidak komprehensif dan tidak match antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. RKP harus matching dengan Pagu Indikatif. Ahmadi desak Deputi Kementeriani Perencanaan Pembangunan untuk menyesuaikan RPJM lagi walaupun baru berjalan setahun. Agar tidak mubazir, Ahmadi dorong Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan revisi RPJM agar lebih komprehensif.

Fraksi PAN: Oleh Ahmad Riski Sadig dari Jatim 6. Menurut Ahmad tidak ada terobosan dari pemaparan Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas). Padahal Ahmad berharap pada pembahasan RAPBN 2016 ini ada terobosan, di bidang apa saja. Tidak harus semua, tapi fokus. Contohnya, menurut Ahmad tidak perlu banyak kartu-kartu yang disebar. Cukup satu kartu saja tapi mencakup semua. Ahmad saran Bappenas untuk evaluasi terlebih dahulu dan sebisa mungkin ada terobosan-terobosan kecil dalam pembahasan antara Bappenas dan Badan Anggaran (Banggar).

Ahmad menyoroti pengelolaan program kesehatan Pemerintah. Menurut Ahmad Pemerintah sebenarnya bisa belajar dari pengelolaan program pendidikan. Dan ini juga menjadi kajian di Komisi 9, dimana dua-dua program tersebut berjalan sendiri-sendiri. Bahkan menurut Ahmad di wilayah Jabodetabek, masyarakat malah menolak Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ahmad minta klarifikasi ke Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Deputi KK) mengapa ini terjadi.

Fraksi PKB: Oleh Ida Fauziyah dari Jatim 8. Ida menggaris-bawahi bahwa isu separatisme sangat terkait dengan perencanaan. Tidak hanya pangan, kesehatan dan pendidikan, tetapi juga perencanaan rasa aman. Dalam perencanaan penting juga untuk membaca permasalahan masyarakat dari Aceh sampai dengan Papua. Ida minta klarifikasi ke Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Deputi KK) strategi yang disiapkan Bappenas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat kita karena dalam pemaparan tidak terlalu tampak sasaran dan arah kebijakannya.

Fraksi PKS: Oleh Andi Akmal Pasluddin dari Sulsel 2. Andi menegaskan bahwa ia berharap anggaran yang dipaparkan oleh Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Deputi KK) sudah dikoordinasikan dan dibahas di internal. Andi menilai target-target yang disampaikan Deputi KK sangat ambisius dan sulit dicapai. Mengenai kesenjangan wilayah, menurut Andi faktanya adalah terbatasnya kontribusi antara wilayah Indonesia. Tiga hal yang harus dibenahi: infrastruktur, indeks pembangunan dan industrialisasi di Indonesia Timur. Menurut Andi ini semua harus muncul dari Bappenas dan dikoordinasikan dengan menteri terkait.

Fraksi Nasdem: Oleh Achmad Hatari dari Malut. Menurut Achmad materi pemaparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlalu parsial. Achmad menegaskan bahwa Ia dipilih oleh rakyat dan pada masa reses ia tidur ditengah-tengah mereka. Achmad desak Deputi-Deputi Bappenas untuk tidak abstraksikan angka-angka dalam pemaparannya. Masyarakat tidak butuh konsep dan prosedural. Mereka butuh makan. Kita sadar ada pertumbuhan, tapi menurut Achmad pertumbuhan itu hanya dinikmati segelintir orang. Jadi dimana peran institusi Bappenas yang seharusnya adalah ‘corong pembangunan’?

Menurut Achmad kebijakan Pemerintah harus hadir dalam memajukan masyarakat di pinggiran. Achmad menilai sebagai bangsa kita terlalu sombong dan berambisi dalam menetapkan target. Menurut Achmad ini disebabkan karena program-program kerja lewat Bappenas hanya ‘lintasan’ saja dan Bappenas tidak menyeleksi. Achmad menegaskan dan desak Bappenas untuk jangan terlalu mengandalkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Achmad dorong Bappenas untuk mengontrol setiap Kementerian dan Lembaga. Achmad dorong Bappenas untuk tindak-lanjuti keluhan ini dan jangan hanya langsung percaya saja kepada Bappeda.

Fraksi Hanura: Oleh Miryam S Haryani dari Jabar 8. Miryam menyoroti bahwa dari tahun 2009 sampai dengan sekarang Lebak masih daerah tertinggal. Miryam dorong Bappenas untuk targetkan Lebak terbebas kategori tertinggal dalam 2 tahun. Miryam menilai negara ini seperti mimpi jika kebijakan Pemerintahnya hanya memberi kartu tanpa diiringi kebijakan riil. Miryam minta klarifikasi ke Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Deputi KK) antara lain: 1) apakah biaya Kartu Jaminan Sosial naik bila dijadikan uang elektronik juga (e-money); 2) strategi yang disiapkan Bappenas menghadapi peningkatan Rasio Gini; dan 3) strategi yang disiapkan Bappenas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Indonesia.

Penjelasan Mitra I

Deputi Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan:

RKP ini menyesuaikan dengan janji kampanye serta kondisi ekonomi yang sedang berlangsung.

Respon dan Masukan Anggota II

Fraksi PKB: Oleh Ida Fauziyah dari Jatim 8. Ida tidak membaca bagaimana Bappenas memotret pembangunan di perbatasan. Berkali-kali Ida berkunjung di daerah kawasan perbatasan dan masyarakat mengadu bahwa tetap saja keadaan daerah perbatasan seperti ini meskipun sudah berpuluh-puluh tahun. Ida menilai Pemerintah terlihat tidak ada komitmen dalam realisasi pembangunan kawasan perbatasan.

Kesimpulan

Ketua Rapat, Said Abdullah dari Jatim 11:

Ketua Rapat menyatakan RDP dengan para Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan tentang 4 dimensi pemerataan dinyatakan telah selesai dan ditutup pukul 13:39 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP dengan Deputi-deputi Bappenas mengenai asumsi pemerataan dan jaminan sosial untuk RAPBN 2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/273090.

wikidpr/ogi

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita