Penanggulangan Bencana Alam - Rapat Komisi 8 dengan Ditjen Pengendalian Iklim & Ditjen Sumber Daya Air

12/12/2018

Rabu 8 April 2015, Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup-Kehutanan (KemenLHK) dan Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (KemenPu-Pera). Rapat hari ini membahas dua hal, yaitu, anggaran dan program penanggulangan bencana alam serta pemetaan dan kendala dalam penanggulangan bencana alam.

Pemaparan Mitra Kerja

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, antara lain:

Dalam membangun kita harus memegang prinsip pembangunan berkelanjutan yang didasari dari penciptaan ekosistem yang baik.
Untuk mengurangi resiko bencana alam, kita harus melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Beberapa program untuk mengurangi resiko bencana alam diantaranya, pemberdayaan kampung iklim, desa tangguh bencana, serta dashboard kerentanan bencana.
Selain itu kami juga berusaha memberikan akses terhadap data bencana alam yang telah terjadi dan proyeksi untuk ke depan.
Kami merasa manusia bisa mengatasi masalah perubahan iklim karena manusia yang membuat kondisi ini terjadi.

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Dirjen Sumber Daya Air, antara lain:

Masalah utama kami adalah tren banjir yang setiap tahun meningkat, dua puluh dari tiga puluh empat ibukota provinsi rentan terhadap banjir.
Penyebab utama banjir adalah kerusakan hutan yang terus terjadi.
Untuk mengatasi banjir kami telah membangun sarana penanggulangan sejak 1980-an. Khusus Jakarta, pembangunan sarana penanggulangan banjir terkendala pembebasan lahan.
Kami memiliki tiga tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu, melakukan konservasi sumber daya air, melakukan pemanfaatan sumber daya air, dan melakukan pengendalian banjir.
Dalam menghadapi bencana alam, kami mempunyai Standar Operasi (SOP) tanggap darurat, kemudian dilanjutkan rekonstruksi atau rehabilitasi lokasi bencana alam.
Tahun ini kami menganggarkan Rp.600 milyar rupiah untuk dana tanggap darurat, dan melakukan pemasangan sistem peringatan dini banjir di dua puluh dua daerah rentan bencana. Serta, melakukan pemasangan sistem peringatan dini banjir di seluruh area Jawa.

Tanggapan Anggota Komisi 8

Fraksi Demokrat: Oleh Linda Megawati dari Jabar 9. Sehubungan dengan seringnya bencana kebakaran hutan di Indonesia, Linda menanyakan cara KemenLHK melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan.

Fraksi PKB: Oleh Arzeti Bilbina dari Jatim 1. Arzeti mengatakan bahwa pertumbuhan suatu daerah bisa dilihat dari penambahan perumahan. Namun, di sisi lain pembangunan tersebut menjadi sebuah penuruan karena meningkatkan resiko bencana. Oleh karena itu, Arzeti menanyakan perlukah perumahan cluster dibatasi pembangunannnya untuk menjadi solusi banjir.

An’im F Mahrus dari Jatim 6. Sehubungan dengan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, An’im menanyakan langkah-langkah konkret yang dilakukan KemenLHK untuk menghadapi perubahan iklim.

Sehubungan dengan daerah bekas tambang, An’im menanyakan penanganan yang dilakukan oleh KemenLHK terhadap daerah tambang.

Fraksi PKS: Oleh Abdul Fikri Faqih dari Jateng 9. Fikri mengatakan bahwa bencana menurut Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) harus ada korban jiwa, oleh karena itu Fikri menanyakan dampak konsep Bappenas tersebut terhadap KemenLHK. Fikri mengatakan bahwa dalam Undang-Undang (UU) tidak ada green budgeting, Indonesia hanya mengalokasikan 1% untuk pembiayaan lingkungan hidup, padahal di Negara berkembang lain sudah 3%.

Fraksi PPP: Oleh Achmad Mustaqim dari Jateng 8. Mustaqim mengatakan bahwa perubahan iklim yang cepat bila lambat diantisipasi akan menimbulkan efek psikologis ke masyarakat. Informasi perubahan iklim yang lambat membuat masyarakat menjadi skeptis dan tidak peduli dengan bencana alam. Mustaqim mengatakan bahwa Indonesia harus memanfaatkan risk index untuk melakukan evaluasi perubahan iklim dan menginformasikannya ke masyarakat.

Fraksi Nasdem: Oleh Hasan Aminuddin dari Jatim 2. Sehubungan dengan penanggulangan bencana, Hasan menanyakan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan bencana.

Respon Mitra Kerja

Berikut adalah beberapa respon dari Dirjen Sumber Daya Air menanggapi masukan dan pertanyaan dari Komisi 8:

Sehubungan dengan pembatalan UU No 7 tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi, maka kita kembali ke UU No 11 tahun 1974.
Kondisi ini membuat beberapa hal tidak terakomodasi UU lama, namun dalam pengelolaan sumber daya air kita juga mengacu ke UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan kondisi ini, kami telah membuat Rancangan Undang Undang (RUU) baru tentang sumber daya air. Isi RUU memastikan masyarakat tetap tersalurkan air.
Sekarang pengelolaan sumber daya air berada di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan oleh swasta.
Sehubungan dengan banjir, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur pencegahan banjir.
Penyebab infrastruktur pencegah banjir jebol karena bangunan yang telah berusia tiga puluh lima tahun. Kami tidak bisa memantau seratus persen seluruh tanggul banjir, tapi kami memiliki SOP untuk melakukan pengecekan tanggul dan bendungan sebelum musim hujan tiba.
Tanggul yang jebol karena usia tua karena biaya revitalisasi mahal. Panglima kami di KemenLHK adalah pengembangan infrastruktur wilayah.

Berikut adalah beberapa respon dari Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim menanggapi masukan dan pertanyaan dari Komisi 8:

Kita harus bisa memproyeksikan kegiatan bencana yang akan terjadi melalui data historis kebencanaan. Namun, masyarakat memiliki pola pikir untuk menguasai alam.
Sehubungan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS), kondisi di setiap bagiannya akan berbeda. Contohnya DAS Sungai Citarum yang memiliki perbedaan kondisi di hulu, tengah dan hilirnya. Kondisi hulu Citarum dipenuhi oleh manusia, ditambah tengah dan hilir sungai yang penuh dengan pencemaran. Kondisi ini mengharuskan kita evaluasi penegakan hukum karena pencemaran.
Dahulu perubahan iklim sempat menjadi perbincangan hangat dunia, namun krisis ekonomi 2008 membuat isu ini tenggelam.
Dalam pembangunan selama ini, kita selalu berat sebelah dengan fokus dari sisi ekonomi, tapi saat bersamaan kita menghancurkan alam yang kita miliki.
Sehubungan dengan pencegahan bencana, kita harus berusaha sebaik mungkin seperti saat penanggulangan bencana.

Interupsi Anggota Komisi 8

Fraksi PAN: Interupsi oleh Desy Ratnasari dari Jabar 4. Sehubungan dengan pencegahan bencana, Desy menanyakan koordinasi yang dilakukan setiap lembaga yang berkaitan dengan bencana.

Fraksi PKS: Interupsi oleh Abdul Fikri Faqih dari Jateng 9. Sehubungan dengan UU No 7 tahun 2004 yang dibatalkan MK, Fikri mengatakan kita harus membentuk RUU baru untuk menggantikannya. Fikri mengatakan untuk pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana memerlukan penambahan anggaran. Sehubungan dengan pemanfaatan wilayah, Fikri menyarankan untuk membentuk Peraturan Pemerintah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.

Respon Mitra Kerja (Lanjutan)

Dirjen Sumber Daya Air:

Kami melakukan koordinasi per tematik, karena bisa saja kementerian yang berkoordinasi berbeda Kementerian Koordinator (Kemenko).
Kami sekarang sering melakukan kunjungan ke lapangan, karena koordinasi dengan rapat sering dipertanyakan keefektivannya, contohnya adalah koordinasi kami dengan Kementerian Pertanian. Selain sesama lembaga pemerintah, kami juga melakukan koordinasi dengan masyarakat diantaranya, pembentukan Komunitas Peduli Sungai di Yogyakarta.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim:

Sehubungan dengan koordinasi antar lembaga, kami memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena TNI memiliki kinerja yang cepat dalam penanganan hal darurat. Oleh karena itu, kami berharap TNI bisa dilibatkan dalam fase pencegahan bencana.

Untuk membaca livetweet rapat Komisi 8 dengan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim serta Ditjen Sumber Daya Air silahkan kunjungi http://chirpstory.com/li/260858.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita